Calon presiden Anies Baswedan tanpa aba-aba dan sembunyi-sembunyi, menetapkan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Padahal Anies Baswedan adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dimana terdapat tiga partai di sana yakni PKS, Partai Demokrat dan NasDem.
Tak ada PKB dalam koalisi itu, penetapan Muhaimin Iskandar juga tanpa komunikasi dengan PKS dan Demokrat.
Langkah memutuskan Muhaimin sebagai Calon Wakil Presiden Anies Baswedan dinilai mencederai kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal itu menjadi salah satu alasan Partai Demokrat menyebut penetapan Anies dan Muhaimin sebagai tindakan pengkhianatan.
Salah satu yang paling vokal menyampaikan hal itu adalah Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution.
Dia benar benar kecewa atas tindakan NasDem dan Anies yang tak menjalin komunikasi penetapan Muhaimin.
Kata Lokot ada tiga hal yang mendasari narasi pengkhianat tersebut.
"Soal pengkhianatan itu yang pertama soal koalisi perubahan itu sendiri. koalisi perubahan ini sudah dibangun bersama sama. Ketika bicara perubahan berarti tiga partai ini sudah sepakat untuk bersatu sama kalau menambah dan mengurangi koalisi," kata Lokot saat hadir dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Medan, Jumat (1/9/2023).
Sebenarnya Anies sebagai calon presiden memiliki kebebasan menentukan calon wakil presiden. Dengan persyaratan dan kriteria yang sudah disusun bersama koalisi.
Dari beberapa pilihan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan Anies juga digadang-gadang mendampingi Anies.
Bahkan Anies, kata Lokot, pernah menulis surat tangan yang menyebutkan ingin didampingi AHY sebagai wakil.
"Pada Agustus kemarin mas Anies sudah bicara secara tertutup memang, mas Anies kepengin mas AHY sebagai wakilnya. Ada surat tangan mas Anies Baswedan untuk jadi pendampingnya bahasanya disitu dan itu benar ada," kata Lokot.
"Ibarat kita punya anak perempuan sudah dilamar dia kawin sama orang lain itu namanya apa," lanjut dia.
Selain itu, penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies juga dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Demokrat.
Tiga hal itu yang kemudian membuat kader DPD Sumut sangat kecewa hingga langsung menurunkan baliho Anies.
"Bagaimana sebenarnya bapak Surya Paloh dan mas Anies berkomunikasi terkait Koalisi Perubahan bersama Cak Imin tanpa ada diskusi, sementara dalam piagam ada tiga partai," kata dia.
"Jadi penurunan baliho kemarin juga di kantor DPD Demokrat Sumut itu adalah inisiatif kami pribadi. Kami setahun ini pasang baliho Anies dan AHY untuk meningkatkan elektabilitas dan kemana mana selama satu tahun ini kita perkenalkan Anies kemana mana, karenanya itu ketika kami tau ada pertemuan antara Surya Paloh dan Cak Imin yang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Demokrat itulah yang kami sebut pengkhianatan itu," tutup Lokot.
No comments:
Post a Comment