SEBENARNYA SEMUA KADRUN JUGA TAHU, KALAU ANIES HANYA PINTAR NGOMONG TAPI TIDAK BISA KERJA

Anies  Baswedan saat ini digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat untuk jadi calon presiden pada Pemilu 2024 nanti. Sontak kabar ini membuat kinerja Anies dibanjiri kritik sejumlah pihak.

Kritik datang salah satunya dari budayawan, Mohamad Sobary. Budayawan itu sebut Anies ‘gak bisa kerja’ serta mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu “murni anak baru keluar sekolah”.

Hal tersebut disampaikan Mohamad Sobary dalam wawancaranya bersama ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun di kanal Youtube milik Refly.

Menurut Sobary, Anies Baswedan layaknya anak sekolah yang baru lulus, perlu banyak belajar sebelum mencalonkan diri jadi Presiden RI. Selain itu, dia juga mempertanyakan karya ilmiah milik Anies Baswedan nyaris tak pernah terdengar, padahal dia akademisi.

“Sekolah baru keluar dari Amerika, belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat, untuk menaikkan, apa namanya, income generating, untuk public education, gak ada, gak ada,” kata Mohamad Sobary saat berbicara dengan Refly Harun dalam video di kanal Youtube milik Refly, dilansir pada Rabu (4/5/2022).

“Dia murni anak baru keluar sekolah. Jadi apa? Influential kepada siapa? Bohong bagi saya, marah saya mendengar itu,” kata Budayawan itu.

Lebih lanjut, Sobary menyebut bahwa Anies pernah berada dalam organisasi yang sama dengannya, saat itu Anies merupakan bawahan dari budayawan itu. Lantas menurut pengalamannya, dia menyebut bahwa sosok Anies ‘gak bisa kerja’.

“Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Anak buah saya di Partnership for Governance Reform,” ucap Mohamad Sobary. 

BLAK-BLAKAN FAHRI HAMZAH SOAL NASDEM DAN ANIES

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres.

Fahri Hamzah awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres yakni 7 September 2023. Dia menyebut, hingga tanggal itu, semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong.

"Jadi sampai tanggal 7 September (2023), belum ada yang jelas, semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu," kata Fahri Hamzah dalam acara adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (21/11/2022).

Fahri Hamzah menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem sebagai capres.

"Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah, last minute NasDem bisa mendrop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu," ucapnya.

Bukan tanpa sebab, Fahri Hamzah menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet.

"Kita lihat sebentar lagi karena di sebelah sana ada yang marah, dianggap ini kecepetan, jadi misalnya kalau nanti tiba-tiba NasDem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas, kita nggak pernah membuatnya jelas, konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali," jelasnya.

"Makanya yang saya tawarkan itu tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu, setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi, setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini," lanjut dia.

Namun demikian, Fahri Hamzah menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dulu. Padahal, lanjut dia, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud Md di 2019.

"Oh nanti aja itu, kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute, nggak ada, Mahfud Md sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu bos, last minute semua, makanya saya katakan politik ini last minute," tuturnya. 

ELITE PARTAI PENGUSUNG ANIES BERKUMPUL DI PULAU MILIK SURYA PALOH

Elite partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan mengadakan pertemuan di pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu membahas Pilpres 2024.

Ketua DPP PKS Al-Muzzammil Yusuf yang hadir dalam pertemuan mengatakan momen itu berlangsung pada 26 Mei lalu.

"Iya ini pertemuan pekan lalu. Di lokasi Kepulauan seribu lokasi milik pak Surya Paloh. Membicarakan banyak hal terkait masa depan koalisi," kata Muzzammil saat dihubungi, Rabu (31/5).

Ia pun berharap KPP dapat mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies dalam waktu dekat.

"Insya Allah kita solid untuk maju terus. Mudah-mudahan segera terwujud pasangan calon dari tiga koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar dia.

Muzzammil pun turut membagikan foto pertemuan tersebut. Muzzammil nampak hadir bersama dengan Wakil Ketua Majelis Syura Sohibul Iman.

Lalu Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Plt. Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari. Selain itu, turut terlihat juga di dalam foto perwakilan Tim Anies Baswedan, Sudirman Said.

Petinggi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan perwakilan Partai Demokrat juga hadir yakni Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemani Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Hasya serta Iftitah Sulaiman Suryanegara.

"Pada Hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu, hadir langsung Pak AHY dengan sekjennya dengan petinggi Partai Demokrat," ujar Taufik di kompleks parlemen, Rabu (31/5). 

ANIES TERIAK GAGASAN, NARASI DAN KARYA, TAPI KOK BISA SALAH BACA DATA?

Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan membandingkan hasil pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sayang, kritikannya disebut salah data oleh Menteri Kabinet Kerja.

Anies yang menyebut hasil pembangunan jalan era SBY lebih panjang dibandingkan pemerintahan Jokowi dibantah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia terang-terangan menyebut Anies salah baca data.

"Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul," ungkap Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Meski demikian, Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini.

"Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian juga membalas kritik Anies. Dia mengatakan, yang disebut pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi merupakan salah interpretasi data BPS.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu. Itu data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu lalu (24/5/2023).

Hedy menjelaskan, bertambahnya jalan kabupaten terjadi karena adanya peralihan jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Yang nambah itu statusnya, bukan jalan barunya, Gak (bukan jalan baru), kan kita ada program pembangunannya. Dilihat di data program, jangan diliat dari data status," katanya.

Adapun pembangunan jalan nasional yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, ungkap Hedy, sejak tahun 2014 sudah ada pembangunan jalan kurang lebih 1.150 KM.

"Sekarang pembangunan jalan nasional sudah 1.150-an di zaman Jokowi. Dari tahun 2014. Saya tuh gak mau membandingkan lah, semua yang ngerjain kan Bina Marga," ujarnya.

"Itu (1.150 KM) yang tuntas. Kan jalan itu kita mulai ada yang statusnya sekarang masih tanah, yang sudah tuntas itu 1.150 an. Itu jalan nasional doang," imbuh dia.

Hedy mengatakan, pembangunan jalan nasional dan jalan tol di era Presiden Jokowi dilakukan secara seimbang. Artinya, tidak ada yang lebih unggul ataupun paling digenjot, baik dari pembangunan jalan berbayar maupun non berbayar.

"Gak ada (yang lebih unggul), jalan tol (dengan jalan nasional) ya seimbang lah," tutur Hedy.

Anies sebelumnya berpidato mengenai pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) vs era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Anies bilang era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.

"Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies. 

ELEKTABILITAS ANJLOK, BUAH DARI REKAM JEJAK KERJA ANIES YANG BOBROK

Rekam jejak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta paling konyol dan buruk dalam sejarah kepemimpinan daerah di Indonesia.

Rekam jejak Anies di Jakarta paling konyol dan buruk diungkap dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (15/12).

Selama memimpin Jakarta, Anies mencatat rekam jejak paling konyol dan buruk di Indonesia.

Bukti paling konyol dan buruknya rekam jejak Anies memimpin DKI Jakarta diungkap anggota DPRD DKI Anthony Winza Prabowo asal Fraksi PSI.

Anthony Winza mengungkap surat Instruksi Gubernur (Ingub) Anies pada Sekretaris Daerah (Sekda) tahun 2021 adalah bukti konyol dan buruknya rekam jejak Anies.

Ingub No.49/2021 meminta Sekda menyelesaikan semua prioritas daerah, “Ini kan konyol. Memang gubernurnya siapa? Dia (Anies) mau cuci tangan lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Kata Anthony, Ingub Anies keluar pada tahun 2021, “Setahun sebelum masa jabatan habis. Ini lebih konyol lagi,” ujarnya.

Selama empat tahun menjabat, kata Anthony, dia (Anies) memang tidak punya masterplan dalam bekerja, “Ini konyol dan sangat buruk,” tegasnya. 

CAWE-CAWE JOKOWI YANG MEMBUAT ANIES GUSAR

Cawe-cawe merupakan bahasa jawa yang telah diserap bahasa Indonesia artinya ikut campur dalam masalah tertentu. Menjelang pemilu 2024 cawe-cawe menjadi kata yang muncul dan cukup populer khususnya pada pembicaraan politik.

Jokowi dianggap cawe-cawe terhadap perpolitikan tanah air khususnya mengenai persiapan parpol menuju Pileg dan Pilpres 2024. Jokowi dianggap oleh beberapa pihak berusaha memberikan gambaran dan mempengaruhi masyarakat agar memilih sosok atau figur capres tertentu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi cukup sering didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden seolah sedang mangkampanyekan Prabowo untuk Pilpres 2024.

Bahkan Jokowi pernah bercanda pada salah satu sambutannya menyatakan jika sepertinya giliran Prabowo jadi Presiden. Pembicaraan dan gestur Jokowi banyak yang menafsirkan mengendorse Prabowo Subianto.

Apalagi elektabilitas Prabowo Subianto naik cukup signifikan. Beberapa figur capres lainnya sepertinya iri dengan Prabowo. Sempat diberitakan jika Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bercanda ke Jokowi agar dirinya sekali-kali diajak kunjungan kerja.

Cawe-cawe Jokowi ini membuat gusar Anies Baswedan. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan mendengar banyak pihak yang khawatir akan ada penjegalan terhadap dirinya sebagai bacapres terkait cawe-cawe Jokowi.

Kekhawatiran Anies ini cukup membingungkan, penjegalan seperti apa yang dimaksud Anies apalagi dikaitkan cawe-cawe Presiden. Padahal Anies akan jadi capres asal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) solid dan terus mengawal Anies sampai Pilpres Februari 2024 nanti.

KPP sekarang ini mengaku selalu solid padahal dari berita yang beredar, Partai Nasdem kerap kali menegur Partai Demokrat agar jangan menimbulkan kegaduhan. Ternyata Demokrat dinilai sering melontarkan pernyataan yang menggambarkan kengototan agar AHY jadi cawapres pendamping Anies Baswedan.

Kengototan Demokrat ini sejak lama terjadi dan Nasdem pun merasa tidak nyaman, sehingga beberapa kali menegur. Nasdem berulang kali menegaskan jika penentuan cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan, parpol pendukung hanya memberikan referensi.

Partai Demokrat mengusulkan Ketum mereka jadi cawapres dan PKS pun tak ketinggalan mengajukan Ahmad Heryawan. Demokrat sempat menyatakan akan memikirkan opsi lain jika sampai Juni cawapres belum ditentukan.

Jika saja Demokrat keluar dari KPP, sama saja koalisi ini bubar jalan. Otomatis Anies capres diusung oleh KPP tidak bisa dilanjutkan. Lalu apakah hal ini dikatakan penjegalan dilakukan oleh Jokowi?

Tentu saja bukan. Jadi tidaknya Anies capres sangat ditentukan oleh kesolidan KPP. Sesuai peraturan capres dan cawapres bisa diusung oleh parpol atau koalisi parpol yang mampu memenuhi ambang batas PT 20%.

Jangan mengkhawatirkan Jokowi melakukan penjegalan tapi khawatirkan parpol anggota KPP sendiri yang butuh kekuasaan untuk meraih jabatan. 

ELEKTABILITAS ANIES TAK KUNJUNG NAIK, PENGAMAT: KEKUATANNYA NYERANG PEMERINTAH

Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Anies Baswedan masih belum memiliki perbedaan yang menonjol jika dibandingkan kandidat calon presiden (capres) 2024 lainnya. Sebagaimana diketahui, Anies telah menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 dan mendapat dukungan dari tiga parpol.

“Sepertinya Anies ini belum ada pembeda dari calon yang lain, ya,” ujar Adi saat diwawancarai Kompas.com pada Sabtu, (25/2/2023).

Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa elektabilitas Anies sebagai capres 2024 tidak kunjung naik signifikan. Meski didukung oleh Koalisi Perubahan, imbuh Adi, Anies belum bisa menyuarakan isu terkait perubahan positif dari masa pemerintahan Jokowi saat ini.

“Mereka enggak pernah mengatakan IKN itu infrasturuktur proyek yang gagal. Anies itu tidak pernah mengatakan Jokowi rajin utang. Jadi, kekuatan Anies itu karena nyerang pemerintah. Dan itu tidak dilakukan,” ungkap dia.

Tidak adanya serangan maupun gebrakan dari Anies, menurut Adi, akan berdampak pada pemikiran masyarakat untuk tidak mendukung Anies. “Akhirnya pemilih-pemilih kritis itu masih menyembunyikan pemikirannya. Ya untuk apa memilih Anies kalau Anies, ya, sama saja dengan Jokowi, gitu loh,” ucap pria tersebut.

Menurutnya, jika Anies tidak segera menyuarakan perubahan yang positif dari era pemerintahan Jokowi, masyarakat akan berpendapat bahwa Anies hanya akan melanjutkan era pemerintahan Jokowi tanpa adanya perubahan yang nyata.

“Kalo ujung-ujungnya Anies itu ingin melanjutkan Jokowi, calon lain seperti Ganjar jauh lebih keliatan ‘Jokowi banget’ lah, kira-kira begitu,” ucap Adi.

Diketahui, hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan, Ganjar Pranowo akan mengungguli Anies Baswedan bila pemilihan presiden hanya diikuti dua calon atau head to head. Berdasarkan simulasi tersebut, Ganjar memiliki elektabilitas 60,2 persen, sedangkan Anies memiliki tingkat keterpilihan di angka 39,8 persen. Itu berarti jarak keterpilihan keduanya menjadi 20,4 persen, semakin lebar dari survei sebelumnya yang selisihnya 5,6 persen.