SBY SINDIR ANIES: SEKARANG SAJA TAK JUJUR DAN AMANAH, BAGAIMANA NANTI?

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Anies Baswedan dan Partai Nasdem tak shiddiq, jujur dan amanah.

Hal itu disampaikan SBY menanggapi duet Anies Baswedan-Cak Imin yang diputuskan sepihak pada 29 Agustus lalu.

Dia merasa keduanya tidak shiddiq, jujur, dan amanah karena mengingkari hal yang disepakati, dan tak memegang komitmen. "Sekarang saja tidak shiddiq, jujur, amanah. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar. Ya mau diapakan," ucapnya di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat (31/8).

Di sisi lain, SBY bersyukur ditikung dan ditinggalkan Partai NasDem dan Anies saat ini. Artinya, manuver tersebut tak terjadi sehari sebelum batas pencalonkan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Memang kita ditikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikung dan ditinggalkannya kita ini satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU," ujar SBY.

Menurutnya, Partai Demokrat mendapat pertolongan dari Allah. Oleh sebab itu dia meminta semua orang bersyukur.

"Bayangkan seperti apa kita masih ditolong oleh Allah kita diselamatkan sejarah. Ini syukur yang pertama," tuturnya.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Anies Baswedan dan Partai Nasdem tak shiddiq, jujur dan amanah.

Hal itu disampaikan SBY menanggapi duet Anies Baswedan-Cak Imin yang diputuskan sepihak pada 29 Agustus lalu.

Dia merasa keduanya tidak shiddiq, jujur, dan amanah karena mengingkari hal yang disepakati, dan tak memegang komitmen. "Sekarang saja tidak shiddiq, jujur, amanah. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar. Ya mau diapakan," ucapnya di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat (31/8).

Di sisi lain, SBY bersyukur ditikung dan ditinggalkan Partai NasDem dan Anies saat ini. Artinya, manuver tersebut tak terjadi sehari sebelum batas pencalonkan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Memang kita ditikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikung dan ditinggalkannya kita ini satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU," ujar SBY.

Menurutnya, Partai Demokrat mendapat pertolongan dari Allah. Oleh sebab itu dia meminta semua orang bersyukur.

"Bayangkan seperti apa kita masih ditolong oleh Allah kita diselamatkan sejarah. Ini syukur yang pertama," tuturnya.

 

PBNU: SIAPAPUN CAPRESNYA AKAN KALAH JIKA CAK IMIN JADI CAWAPRES

Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung menilai siapa pun calon presiden yang memposisikan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pada Pilpres 2024 akan mengalami kekalahan.

"Siapa pun capresnya akan kalah jika wapresnya Muhaimin. Teorinya sederhana, wong PKB saja tidak bertanggung jawab akan rating ketua umumnya," Kata Sulaiman Tanjung dalam keterangannya, Minggu (27/8).

Hal itu disampaikan Sulaiman menyusul hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan suara warga NU terbagi merata di semua partai politik.

Bahkan, nahdiyin lebih banyak mencoblos PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Golkar. PKB di urutan ke empat yang dicoblos warga NU.

“Jadi, NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan; bukan PKB. Jadi, PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa,” lanjutnya.

Menurutnya, dengan elektabilitas Muhaimin yang jauh di bawah PKB, bisa diartikan Cak Imin tak punya pengaruh. Baca Juga: Ternyata Korupsi Proyek Sistem TKI Terjadi era Cak Imin, 1 Tersangka Dekat Banget

"Kami enggak habis pikir bagaimana PKB bertanggung jawab pada pemenangan calon presiden, sedangkan pada ranting-nya Muhaimin saja tidak bertanggung jawab,” kata dia.

Dia juga memastikan pihaknya akan tetap menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik, termasuk PKB.

“Arahan Ketua Umum PBNU Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) itu sangat jelas. Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB, cuma pengen menjaga jarak,” tutur Sulaiman. 

Tak hanya itu, dia juga membantah omongan pengamat politik Fahry Ali di sebuah stasiun televisi yang menyebut bahwa pernyataan apapun dari Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tidak berpengaruh pada PKB. 

“Jadi, Gus Yahya itu tidak pernah mempermasalahkan PKB. Hanya yang beliau sesalkan itu ternyata pemilih PKB sendiri ogah sama Muhaimin. Ini, kan, fakta, survei Kompas PKB 7 persen dan Muhaimin hanya 0,4, kan, jomplang," pungkas Sulaiman. 

ANIES TURUN TAHTA JADI CAWAPRES?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis beberapa hasil temuan terbaru versi mereka. Salah satunya figur bakal calon wakil presiden atau cawapres yang cocok dan dibutuhkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Pemenangan Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, menjelaskan figur cawapres itu dibutuhkan untuk meraup suara di sejumlah daerah. Ada juga sosok cawapres dibutuhkan capres sebagai kombinasi duet memperkuat isu ekonomi Hanggoro menyebut cawapres untuk Ganjar Pranowo antara lain bisa dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dua nama itu muncul yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK.

Dia menekankan, baik Khofifah dan RK bisa jadi solusi untuk meraup suara di Jawa Timur dan Jawa Barat. Adapun untuk cawapres yang bisa memperkuat isu ekonomi dengan berduet bersama Ganjar adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf, Sandiaga Uno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Untuk Prabowo Subianto jika maju jadi capres, LSI Denny JA menyarankan sosok cawapres dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Salah satu yang dimunculkan adalah Wali Kota Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa juga masuk bursa cawapres Prabowo.

Sedangkan, untuk isu ekonomi, cawapres Prabowo bisa Erick Thohir yang mendapat 'kendaraan politik' PAN. Kemudian, ada Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar dan Menko Perekonomian. Secara mengejutkan, LSI Denny JA juga menilai eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja menjadi cawapres. Dengan catatan, Anies gagal maju sebagai capres.

"Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket capres," ujar Hanggoro.

Survei terbaru LSI Denny JA dilakukan secara tatap muka atau face to face interview dengan menggunakan kuesioner 1.200 responden. Survei dilakukan dalam kurun waktu 3 - 15 Juli 2023. Margin of error survei sekitar 2,9 persen.

 

POLITIK IDENTITAS MASIH MENJADI MODAL ANIES MEREBUT KEKUASAAN

Calon bakal presiden Partai NasDem, Anies Baswedan menikmati politik identitas, pasalnya gerbong para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih sama dan menggunakan cara yang sama kala Anies bertarung di Pilkada DKI 2017.

“Dia menikmati dengan proses itu berarti dia juga terlibat dalam proses pembentukan politik identitas,” Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama, Nur Ahmad Satria (NAS), hari ini.

NAS juga mengatakan, hingga saat ini Anies, belum pernah secara gamblang mengatakan tak butuh dan menolak politik identitas bergabung dalam gerbongnya.

“Jadi kalau mau keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Berani enggak Anies katakan saya tidak butuh anda dan saya tidak akan ikut anda dan jika menggunakan politik identitas saya akan mundur,” ucap NAS.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan larangan melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Hal ini disampaikan usai Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh seorang warga sipil.

Pasalnya, Anies meneken petisi dukungan menjadi presiden 2024, dengan membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baiturrahman, Aceh pada 2 Desember 2022 lalu. 

Calon bakal presiden Partai NasDem, Anies Baswedan menikmati politik identitas, pasalnya gerbong para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih sama dan menggunakan cara yang sama kala Anies bertarung di Pilkada DKI 2017.

“Dia menikmati dengan proses itu berarti dia juga terlibat dalam proses pembentukan politik identitas,” Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama, Nur Ahmad Satria (NAS), hari ini.

NAS juga mengatakan, hingga saat ini Anies, belum pernah secara gamblang mengatakan tak butuh dan menolak politik identitas bergabung dalam gerbongnya.

“Jadi kalau mau keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Berani enggak Anies katakan saya tidak butuh anda dan saya tidak akan ikut anda dan jika menggunakan politik identitas saya akan mundur,” ucap NAS.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan larangan melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Hal ini disampaikan usai Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh seorang warga sipil.

Pasalnya, Anies meneken petisi dukungan menjadi presiden 2024, dengan membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baiturrahman, Aceh pada 2 Desember 2022 lalu.

SOAL UTANG ANIES RP 50 MILIAR, BAWASLU SEBUT PELANGGARAN DANA KAMPANYE

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyoroti utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai Rp 50 miliar untuk kampanye Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Bawaslu menduga, transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye yang masuk unsur pidana.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, penerimaan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Untuk diketahui, UU Pilkada memperbolehkan calon kepala daerah menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, sedangkan dari swasta maksimal Rp 750 juta.

Anies sendiri mengakui, bahwa pemberi pinjaman tidak mengharuskannya membayar utang tersebut apabila menang dalam Pilgub DKI 2017. Anies nyatanya menang. Artinya, Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye Rp 50 miliar.

"Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye," kata Bagja kepada Republika, Selasa (14/2/2023) malam.

Bagja menjelaskan, meski sumbangan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara ini sulit diusut. Sebab, Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI sejak tahun 2022 lalu.

"Biasanya kalau pilkada-nya sudah selesai, ya tidak bisa diusut. Kecuali (pelanggaran dana kampanye ini) ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan udah selesai masa jabatannya, baru muncul. Aneh juga baru muncul sekarang, ini lah repotnya kita ini," ujar Bagja.

Kendati begitu, Bagja akan mengecek sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies ini, Bagja berharap, agar kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran Pemilu 2024. Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam Pemilu 2024.

Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Waketum Golkar Erwin Aksa. Dia menyebut, Anies berutang kepada Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu.

Setelah kabar utang itu beredar luas, Anies menyampaikannya klarifikasi. Anies tegas menyatakan, bahwa uang Rp 50 miliar itu bukan milik Sandi.

Anies menjelaskan, uang Rp 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye. Pihak ketiga ini mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur. Sebaliknya, utang tersebut dianggap lunas apabila Anies-Sandi menang.

"Jadi ada pihak ketiga yang mendukung kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang, ada tanda tangan. Apabila kalah, maka saya dan pak Sandi  berjanji mengembalikan, jadi saya dan pak Sandi. Jadi itu selesai, itu yang terjadi," ujar Anies dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di laman YouTube Merry Riana, Sabtu (11/2/2023). 

DULU ANIES JADI BADUT FP!, SEKARANG JADI BUDAK SURYA PALOH

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa (22/11).

Pertemuan tersebut dikonfirmasi Wasekjen NasDem Hermawi Taslim. Dia menyebut pertemuan rutin tersebut dilakukan setelah ada hasil kunjungan Anies ke Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Ini lagi di sini, rutin mingguan, progress report atas kunjungan di Jabar," kata Hermawi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/11).

Di Jabar, kata Hermawi, Anies sempat berkunjung ke beberapa wilayah di Jabar, seperti Ciamis, Tasikmalaya, dan Bandung pada Minggu (20/11).

Hermawi mengatakan tak ada pembahasan soal capres dan cawapres dalam pertemuan tersebut."Tidak ada pembahasan capres," ujar Hermawi.

Anies diketahui mulai giat melakukan safari politik usai resmi dideklarasikan sebagai capres NasDem sejak awal Oktober lalu. Sebelum ke Jabar, ia juga sempat menghadiri deklarasi relawan di Yogyakarta.

Sebelumnya, ia juga sempat sarapan pagi dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dalam agenda menghadiri Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsy di Pasar Kliwon, Solo.

Pertemuan itu sempat menjadi perbincangan dan disebut sebagai upaya Anies untuk mencari restu Presiden Jokowi.

Anies sendiri tak ingin terburu-buru terkait cawapres pendamping dirinya di Pilpres 2024. Dia masih ingin memastikan partai yang akan mendukungnya nanti, termasuk calon kompetitor yang akan ia hadapi.

MANGKRAK DI ERA ANIES, SODETAN CILIWUNG SUKSES SETELAH DIAMBIL ALIH JOKOWI

Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan penangkal banjir Jakarta Sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan (2017-2022).

Jokowi hadir di titik Sodetan Ciliwung disambut lantunan tanjidor. Puluhan anak SD juga berjejer di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih mini.

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun dan alhamdulillah selesai. Ini bisa selesai paling tidak 6 kelurahan enggak banjir lagi," kata Jokowi di Jakarta Timur, Senin (31/1).

Jokowi pun meresmikan Sodetan Ciliwung dengan memutar tuas pintu air. Lalu ia menandatangani prasasti pembangunan infrastruktur itu.

Dia berpesan penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Penanganan ia meminta anak buahnya tak cepat puas dengan pencapaian saat ini.

"Baik Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur, bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen persoalan banjir di Jakarta," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Heru mengucap terima kasih atas perhatian Jokowi terhadap banjir Jakarta. Dia berharap Sodetan Ciliwung bisa menjaga Jakarta dari ancaman banjir.

"Tentunya kami atas nama masyarakat DKI Jakarta terima kasih ke Bapak Presiden dan Menteri PUPR yang membangun ini selama 7 tahun," ujarnya.