ELEKTABILITAS ANIES-CAK IMIN DI JATIM MASIH TERTINGGAL DARI PRABOWO-GANJAR

Surabaya Research Syndicate (SRS) merilis hasil survei elektabilitas simulasi tiga pasangan capres-cawapres menurut warga Jatim.

Peneliti Senior SRS Edwin Abdul menyebut sejauh ini baru Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang sudah deklarasi capres-cawapres. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih belum mengumumkan nama cawapresnya.

"Dari simulasi ini, kami pasangkan cawapres yang memang paling ideal menurut warga Jatim untuk Prabowo dan Ganjar, yakni Prabowo-Erick Thohir dan Ganjar-Sandiaga Uno, dan satunya yang sudah deklarasi Anies-Cak Imin," kata Edwin saat paparan survei, Jumat (15/9/2023).

Edwin mengungkapkan dalam simulasi tiga pasangan yang diikuti Anies-Cak Imin, Prabowo-Erick, dan Ganjar-Sandiaga, elektabilitas Prabowo-Erick masih teratas.

"Hasilnya Prabowo-Erick, disusul Ganjar-Sandi, dan terakhir Anies-Cak Imin," jelasnya.

Elektabilitas Prabowo-Erick di angka 43,5%. Disusul Ganjar-Sandiaga di angka 40,2%. Di peringkat buncit ada Anies-Cak Imin 14,6%.

"Hasil survei SRS menunjukkan belum ada simulasi pasangan yang angkanya menembus 50% lebih di Jatim. Responden yang belum menentukan pilihan juga hanya tersisa sebanyak 2,1%," jelasnya.

"Namun bisa dilihat memang ada kenaikan untuk angka Anies, namun belum bisa untuk bertanding secara kompetitif menghadapi Prabowo dan Ganjar di Jatim pasca deklarasi dengan Cak Imin," tandasnya.

Survei SRS dilakukan pada 3-12 September 2023 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang.

Metode penarikan sample dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang dipilih terdiri 50 persen laki-laki dan 50% perempuan dengan quality control secara random 20%. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara by phone. 

TIGA HAL YANG MEMBUAT DEMOKRAT SUMUT VOKAL SEBUT ANIES PENGKHIANAT HINGGA COPOT BALIHO

Calon presiden Anies Baswedan tanpa aba-aba dan sembunyi-sembunyi, menetapkan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Padahal Anies Baswedan adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dimana terdapat tiga partai di sana yakni PKS, Partai Demokrat dan NasDem.

Tak ada PKB dalam koalisi itu, penetapan Muhaimin Iskandar juga tanpa komunikasi dengan PKS dan Demokrat.

Langkah memutuskan Muhaimin sebagai Calon Wakil Presiden Anies Baswedan dinilai mencederai kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal itu menjadi salah satu alasan Partai Demokrat menyebut penetapan Anies dan Muhaimin sebagai tindakan pengkhianatan.

Salah satu yang paling vokal menyampaikan hal itu adalah Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution.

Dia benar benar kecewa atas tindakan NasDem dan Anies yang tak menjalin komunikasi penetapan Muhaimin. 

Kata Lokot ada tiga hal yang mendasari narasi pengkhianat tersebut.

"Soal pengkhianatan itu yang pertama soal koalisi perubahan itu sendiri. koalisi perubahan ini sudah dibangun bersama sama. Ketika bicara perubahan berarti tiga partai ini sudah sepakat untuk bersatu sama kalau menambah dan mengurangi koalisi," kata Lokot saat hadir dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Medan, Jumat (1/9/2023).

Sebenarnya Anies sebagai calon presiden memiliki kebebasan menentukan calon wakil presiden. Dengan persyaratan dan kriteria yang sudah disusun bersama koalisi.

Dari beberapa pilihan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan Anies juga digadang-gadang mendampingi Anies.

Bahkan Anies, kata Lokot, pernah menulis surat tangan yang menyebutkan ingin didampingi AHY sebagai wakil.

"Pada Agustus kemarin mas Anies sudah bicara secara tertutup memang, mas Anies kepengin mas AHY sebagai wakilnya. Ada surat tangan mas Anies Baswedan untuk jadi  pendampingnya bahasanya disitu dan itu benar ada," kata Lokot.

"Ibarat kita punya anak perempuan sudah dilamar dia kawin sama orang lain itu namanya apa," lanjut dia.

Selain itu, penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies juga dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Demokrat.

Tiga hal itu yang kemudian membuat kader DPD Sumut sangat kecewa hingga langsung menurunkan baliho Anies.

"Bagaimana sebenarnya bapak Surya Paloh dan mas Anies berkomunikasi terkait Koalisi Perubahan bersama Cak Imin tanpa ada diskusi, sementara dalam piagam ada tiga partai," kata dia.

"Jadi penurunan baliho kemarin juga di kantor DPD Demokrat Sumut itu adalah inisiatif kami pribadi. Kami setahun ini pasang baliho Anies dan AHY untuk meningkatkan elektabilitas dan kemana mana selama satu tahun ini kita perkenalkan Anies kemana mana, karenanya itu ketika kami tau ada pertemuan antara Surya Paloh dan Cak Imin yang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Demokrat itulah yang kami sebut pengkhianatan itu," tutup Lokot. 

POLEMIK NORMALISASI SUNGAI DKI DARI ERA JOKOWI HINGGA ANIES

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga menghapus program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Normalisasi sebelumnya tercantum dalam RPJMD sebagai salah satu program pengendali banjir.

Dalam draf perubahan RPJMD di halaman IX-105, program normalisasi sungai itu dihapus dan diganti program naturalisasi sungai.

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi," demikian mengutip draft perubahan RPJMD 2017-2022, Selasa (9/2).

Dalam draf itu dijelaskan Naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas penampungan, fungsi pengendalian banjir dan konservasi.

Salah satu alasan Anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai yang ditentang oleh Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Walaupun demikian, Pemprov DKI mengatakan pihaknya tak menghapus program normalisasi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menuturkan kegiatan normalisasi masih dilakukan.

"Kegiatan normalisasi sungai masih tetap dijalankan sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta dan tidak dihapus dari Perubahan RPJMD 2017-2022," kata Atika dalam surat hak jawabnya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (11/2).

Melihat ke belakang, upaya normalisasi sungai-sungai di Jakarta itu sempat masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang sudah dicanangkan dari era gubernur DKI Sutiyoso. JEDI diinisiasi pascabanjir besar yang melanda Jakarta tahun 2007. JEDI bertujuan merehabilitasi kondisi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir, di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Normalisasi sungai di DKI itu kemudian dieksekusi di era Jokowi-Ahok dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheetpile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) pun memulai proyek tersebut sejak 2013 dengan target normalisasi 33 kilometer. Namun normalisasi terhenti saat baru tercapai 16 kilometer pada 2018.

Alasannya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies tak melakukan pembebasan lahan guna normalisasi. Anies, sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir.

Saat Anies menjabat, baik Jokowi maupun Ahok sempat memberikan tanggapan ihwal proyek normalisasi maupun naturalisasi. Ahok sendiri berpendapat Anies jauh lebih pintar ketimbang dirinya dalam memilah kata-kata terkait normalisasi dan naturalisasi.

"Aduh soal kata-kata begitu Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya," kata Ahok, April 2019 lalu.

Sementar itu Jokowi mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung, tetapi juga terdapat Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Menurutnya, perlu penormalan kembali terhadap seluruh aliran sungai di Jakarta.

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tuturnya.

Menjawab hal itu, Anies kala itu menyebut bakal saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRU), dalam melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai guna mengantisipasi banjir. Komunikasi intensif akan dilakukan.

"Kami support dan kita komunikasi intensif. Kemarin pagi pertemuan tim kita dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Anies.

Anies menjanjikan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR akan saling membantu. Pemprov DKI membantu proyek normalisasi pemerintah pusat. Sebaliknya, Kementerian PUPR juga akan membantu proyek naturalisasi ala Pemprov DKI. 

AWAS KENA TIPU LAGI YAAA. NIH JANJI ANIES YANG BELUM DITEPATI

Setelah meninggalkan lingkungan Pemprov dan tidak lagi mempimpin Ibu Kota Jakarta, ternyata ada beberapa daftar janji Anies yang belum terealisasi.

Dalam akun Instagram @aniesbaswedan, Anies mengungkapkan ia sudah berhasil menjalankan amanah memimpin Jakarta dengan tuntas. Namun, nyatanya masih ada beberapa janji program Anies yang belum terealisasi hingga ia lengser.

Tidak terealisasikannya sejumlah janji Anies ini dibeberkan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI. PDIP memberikan rapor merah terhadap kinerja Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKIJakarta periode 2017-2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mencatat 5 janji Anies yang telah ia penuhi dari 23 janji untuk warga Jakarta. Menurut Gembong, Anies hanya baik dalam merencanakan. Namun, saat eksekusi, termasuk menangani permasalahan pokok warga Jakarta, dia masih belum bisa melakukannya.

Selain itu, dia juga menyatakan jika Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum tentu bisa melanjutkan program-program kerja Anies Baswedan. Karena beberapa  progres pembangunannya masih berada jauh di bawah rata-rata.  Lantas apa saja janji Anies yang belum dilakukan hingga akhir masa jabatannya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Daftar Janji Anies yang Belum Dilakukan

Berikut daftar penilaian PDIP DPRD DKI terhadap janji pada masa kampanye Anies Baswedan yang belum dilakukan:

1. Memperluas manfaat KJS jadi KJS Plus dan menambah manfaat untuk para guru ngaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, penceramah, khatib dan pemuka agama

Janji ini ternyata tidak dilakukan Anies hingga masa purna jabatan Anies Baswedan. Berdasarkan realitanya, KJS untuk guru ngaji atau guru sekolah Minggu hanyalah sebatas wacana janji kampanye Anies.

2. Membuka sebanyak 200.000 peluang wirausahawan baru dalam program OK OCE selama 5 tahun

Program ini juga tidak mencapai target. Karena selama lima tahun hanya sebanyak 6.000 Jakpreneur (OKE OCE) yang sudah mendapatkan modal.

3. Mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan

Pengangguran merupakan salah satu persoalan yang serius di setiap negara termasuk Indonesia teruma di Jakarta. Pada awal kampanye Anies menjanjikan akan mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan. Namun ternyata program ini tidak mencapai targer selama lima tahun masa kepemimpinannya.

Berdasarkan data kependudukan, angka pengangguran di DKI Jakarta rata-rata pada 2012-2017 sebanyak 7,51 persen, sedangkan rata-rata di tahun2018-2021 yakni sebanyak 7,97 persen.

4. Menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta

Anies menjanjikan akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun pada tahun 2020, Anies justru memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas kurang lebih150 hektar untuk perluasan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). Kemudian 2022, Anies mengeluarkan Pergub No. 31 tahun 2022 terkait RDTR yang mengarahkan reklamasi Pulau G menjadi kawasan permukiman.

5. Membangun pemerintahan yang transparan dengan konsep Smart City

Janji Anies ini justru berbanding terbalik karena ia menutup akses e-budgeting sehingga warga Jakarta tidak dapat memantau APBD sampai ke satuan terkecil.

6. Menghentikan praktik penyelewengan di dalam lingkup birokrasi

Meskipun Anies menjanjikan akan menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Namun ternyata terjadi korupsi Rp 152 M pada kegiatan pengadaan lahan DP 0 Rupiah serta saat penyelenggaraan Formula E tidak transparan.

7. Menanggulangi bencana banjir, kemacetan, dan pembangunan ITF

Pada masa pemerintahan Anies Baswedan, normalisasi terhadap sungai di DKI Jakarta 0 persen, naturalisasi sungai 0 persen, pembangunan LRT 0 persen serta pembangunan ITF 0 persen. Bahkan beberapa waktu lalu Jakarta dilanda banjir parah.  

ANIES RANGKUL RADIKAL DALAM PILPRES 2024

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Persaudaraan Islam menegaskan belum menentukan sikap apapun terkait pemilihan presiden pada 2024. Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar mempertanyakan klaim mengatasnamakan FPI Reborn atas dukungan terhadap Anies Baswedan pada pilpres dua tahun mendatang.

"Suara FPI memang "seksi" untuk menjadi daya tarik politik. Dan ini bukan cuma pencitraan, namun benar terbukti di saat Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu," ujar Yanuar kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Yanuar mengatakan secara resmi DPP FPI belum menentukan sikap apapu perihal peristiwa politik 2024 nanti dan turunannya. Meski demikian, ujar Yanuar, FPI jelas memiliki beberapa kriteria yang tegas untuk 2024.

"Mungkin beberapa kriteria dimiliki, oleh, misal dalam hal ini, Anies Baswedan," tutur Yanuar.

"Akan tetapi untuk sikap 2024 nanti, kita bersabar saja."

Sekelompok orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 di kawasan Patung Kuda pada Senin (6/6/2022). Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau. Foto-foto ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun Twitter resminya @GunRomli dan pegiat media sosial Eko Kuntadhi melalui akun Twitter @_ekokuntadhi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut. Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undagan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas. 

ANIES CAPRES TUKANG BOHONG!

Viral di media sosial video praktisi rekayasa industri, Sri Wahyu Purwanto, menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tukang bohong. Tak hanya itu, ia juga menyebut-nyebut Yaman yang tidak memiliki teknologi yang maju.

Di dalam video TikTok yang beredar, Sri Wahyu Purwanto menegaskan, ia itu engginering dan kalau salah, itu berbahaya.

"Gue nggak mau disamakan sama Anies. Gue itu orang eksat engginer, nggak mau berbohong. kerjaan gue tuh engineering, jadi kalau salah itu berbahaya," bebernya, dikutip FAJAR.CO.ID, Selasa (20/9/2022).

Menurut dia, Anies tukang bohong dengan program-programnya. "Yah Anies itu lah tukang bohong. DP nol, bohong, OK-OCE bohong, sumur resapan tidak masuk akal lagi," bebernya.

Selain itu, pernyataan siap maju Anies sebagai calon presiden juga ditanggapi Sri Wahyu Purwanto dengan pernyataan Anies sebelumnya yang tak akan maju sebagai capres jika Prabowo maju jadi presiden.

"Katanya kalau Pak Prabowo maju jadi presiden, dia nggak mau jadi presiden, nggak akan maju, ternyata dia (Anies, red) maju," urainya.

"Apa-apaan, gue nggak mau disamakan Anies. Dia tidak bermanfaat sama gua. lebih bermanfaat Aseng bagi gua. Gua sama aseng dapet duit, sama Yaman gak pernah dapet duit. apa yang dapat dipelajari dari Yaman, ngak ada. Teknologi Yaman apa yang maju? Nggak ada. Orang Yaman yang maju teknologinya mana? Ngak ada," jelasnya.

"Kalau Cina, luh tahu nggak Cina tuh dengan bisnis kelapa sawit ya tuh udah menyediakan lapangan pekerjaan kita 12,4 juta itu dari bisnis kelapa sawit, belum rokok, belum Indofood, belum lain-lain" jelasnya.

Menurut dia, yang bermanfaat bagi dirinya itu Cina, bukan Yaman, apalagi Anies Baswedan tukang bohong ngomongnya mencla-mencle. 

SBY TAK MENYANGKA ANIES BERKHIANAT

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tak menyangka dengan pengkhianatan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Anies disebut menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Kerja sama antara NasDem dan PKB dikabarkan telah disepakati, meninggalkan Demokrat dan PKS.

"Sebetulnya kalau jujur saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu tiga hari lalu," kata SBY, di Cikeas, Jumat (1/9).

SBY mengatakan parpol di Koalisi Perubahan bekerja sama dengan baik. Apalagi, kerja sama telah dibangun sejak setahun lalu.

"Setahun lamanya kurang lebih koalisi bersama-sama berikhtiar untuk bisa jadi kenyataan dan bisa usung capres-cawapres yang kita harapkan," ucapnya.

Namu, SBY mengaku mengerti dalam politik adalah hal yang biasa jika seseorang bersiasat dan berstrategi untuk mencapai kepentingan sendiri.

Namun, menurut dia, strategi dan siasat yang dilakukan oleh Anies telah melewati batas etika dan moral politik.

"Saya capres dua kali, saya pernah bangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi tiga hari lalu. Saya mengerti politik penuh strategi siasat, caranya banyak," kata SBY.

"Tapi, saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Kasar," imbuhnya.