MULUT MANIS ANIES! DP NOL GAGAL TOTAL, KINI TEBAR JANJI PERMUDAH KPR RUMAH

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan ingin mengubah aturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk memudahkan para pekerja di sektor informal. Dirinya berpendapat bahwa skema pembiayaan untuk kredit rumah saat ini rumit dan cenderung berpihak kepada yang para pekerja di sektor formal. 

"Mereka-mereka yang bekerja mandiri, mereka-mereka yang bekerja di sektor informal selalu kesulitan untuk mengakses [KPR]," katanya kepada wartawan di depan Gereja Bethel Indonesia Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (30/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa hal ini juga didorong oleh mayoritas penduduk Indonesia yang saat ini bekerja di sektor informal.

Oleh karena itu, Anies ingin meninjau ketentuan mengenai KPR tersebut apabila dirinya terpilih menjadi presiden pada 2024 mendatang.

Selain persoalan KPR, dirinya juga menyinggung bahwa permasalahan yang sama juga terjadi dalam pembiayaan usaha di tengah masyarakat.

"Kalau usaha mikro, kalau dia masih informal sulit sekali berkembang, tapi yang sudah besar, sudah formal mudah mendapat pembiayaan. Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, dan itulah yang akan kami susun kebijakannya," katanya.

Ketika ditanya perihal terobosan yang akan diambil, Anies mengatakan bahwa fokusnya akan dicurahkan pada pembenahan regulasi.

"Sebenarnya regulasi saja. Regulasi itu diubah, kan seluruh perbankan mengikuti skema regulasi. Nah regulasi itu harus bisa menyelesaikan kebutuhan masalah rumah dan pembiayaan," tuturnya.

Menurutnya, negara wajib hadir untuk membuat regulasi sesuai kebutuhan masyarakat, alih-alih sesuai kenyamanan negara dalam melaksanakannya.

"Kalau kita tahu rakyat kita membangun rumahnya sendiri, kenapa kita tidak membuat ketentuan yang memungkinkan orang membangun rumah sendiri bisa mengakses KPR? Kan sederhana sekali. Jadi kehadiran negara itu membuat regulasi sesuai kebutuhan, bukan sesuai kenyamanan negara," tandas Anies. 

ANIES BANGGA DENGAN PENUTUPAN ALEXIS YANG HANYA SEMENTARA?

Bakal calon presiden Anies Baswedan mengungkit proses penutupan diskotek Alexis di Jakarta yang bertahun-tahun diprotes, akhirnya bisa dilakukan hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan.

Hal itu diungkap Anies saat berbicara soal perubahan yang menurutnya bisa dilakukan jika terdapat kewenangan.

Awalnya, Anies membicarakan soal mahal dan sulitnya akses kesehatan hingga lapangan pekerjaan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak akan berlanjut jika ada perubahan.

Sedangkan untuk melakukan perubahan, kata Anies, dapat diwujudkan salah satunya jika memiliki kewenangan. Ia mencontohkan proses penutupan diskotek Alexis di Jakarta yang sulit ditutup meski diprotes selama bertahun-tahun.

"Contoh di Jakarta dulu ada tempat, tempat itu dulu diprotes, didemo supaya ditutup. Namanya Alexis. Didemo bertahun-tahun, diprotes bertahun-tahun, semuanya protes tidak pernah bisa ditutup," kata Anies dalam orasinya ketika menghadiri senam bersama rakyat di Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9).

Anies didampingi bakal calon wakil presiden Gus Muhaimin atau Gus Imin. Keduanya melakukan orasi di hadapan warga.

"Kemudian terjadi pergantian kepemimpinan, apa yang terjadi, tempat itu ditutup dengan selembar kertas dan satu tandatangan. Tidak perlu pengerahan masa tidak perlu marah marah, cukup dengan selembar kertas, satu tanda tangan. Itu namanya kewenangan," imbuhnya.

Dalam orasinya, Anies menyebutkan perubahan memiliki urutan. Salah satunya yakni memiliki kewenangan yang diraih dari kemenangan dalam proses pemilihan.

"Perubahan itu ada urutannya, misi kita melakukan perubahan. Caranya yaitu harus punya kewenangan. Kewenangan didapat lewat pemilihan. Partainya apa? Capres siapa, cawapres siapa?. Lewat pemilih yang kita pilih. Sesudah pemilihan baru dapat kewenangan. Dan kewenangan bisa bikin perubahan," kata Anies disambut riuh tepuk tangan warga yang hadir.

"Jadi kenapa sekarang kita harus berjuang, karena kita ingin ada perubahan lewat kewenangan, harus menang. Insya Allah dengan keras kita semua kemenangan diantarkan kepada kita semua," imbuhnya. 

ANIES LEBIH PEDULI KENYAMANAN PARA DUBES DIBANDING PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anises Baswedan kembali ditanya tanggapannya tentang keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pertanyaan ini disampaikan oleh Mantan Wamenlu RI dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.

Dino mengatakan, IKN merupakan proyek besar yang saat ini telah menjadi agenda utama diplomasi Indonesia. Lebih lanjut, ia menanyakan pandangan Anies tentang IKN serta tentang keterlibatan asing di dalamnya.

"Bagaimana pandangan tentang ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri, kita jaga sendiri dengan kemampuan kita?" kata Dino, dalam acara CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Anies pun melontarkan pertanyaan kepada Dino dan seluruh hadirin. "Mungkin tanya sama para Dubes (Duta Besar) juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassy-nya atau nggak ya?," ujar Anies, disambut gelak tawa para hadirin.

Lebih lanjut, ia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang wanita paruh baya dua tahun lalu. Pada kala itu, wanita tersebut melontarkan pertanyaan yang sama dengan Dino. Anies pun mengembalikan pertanyaan tersebut kepada sang wanita, yaitu bagaimana tanggapannya tentang IKN.

"Pak kalau saya, di rumah saya ini anak-anak saya masih perlu uang untuk sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus biayai kebutuhan rumah tangga, keuangan saya terbatas, masa saya ambil kredit untuk ambil rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru?" ujar Anies, menyampaikan jawaban sang wanita kepadanya.

"Itu pernyataan beliau. Simpel sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan barusan. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR urgent, nampaknya itu yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Oleh karena itu, menyangkut keterlibatan asing dalam proyek IKN menurutnya, akan lebih bermanfaat bila disalurkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan hingga pendidikan. Anies menilai, kebutuhan tersebut lebih urgent dibandingkan dengan membangun sebuah kota baru.

"Karena kalau kita lihat manfaat untuk pembangun faskes akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau di ini (IKN), akan dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan ialah negara bekerja untuk rakyat," kata Anies.

"Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara, itu semua. Jadi saya lihat yang harus didukung kalau berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur untuk kebutuhan dasar rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Anies sendiri telah beberapa kali menyampaikan kritik terhadap proyek pembangunan IKN. Pada pekan lalu, ia sempat menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies, menjawab pertanyaan panelis, dalam acara tersebut, Rabu (22/11) lalu.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya. 

BIADAB !!! TERNYATA ANIES BANGUN JIS DENGAN GUNAKAN DANA BANTUAN COVID

Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengatakan, pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dengan dana sekitar Rp4,5 triliunan  dinilai sangat mengecewakan. Sebab, dibangun tanpa perencanaan  matang.

Hingga saat ini, JIS menjadi polemik karena pembangunannya tidak memenuhi standar FIFA. Mengingat, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada November-Desember 2023.

Karena itu, August Hamonangan meminta agar pembangunan JIS di era Gubernur Anies Baswedan itu harus diaudit. Bahkan dalam anggaran pembangunan stadion yang terletak di Jakarta Utara itu menggunakan dana utang ketika Covid-19.

“Kelayakan JIS harus di audit, sebaiknya terbuka atas kritik dan legowo untuk perbaikan demi kepentingan bersama para penggemar dan pencinta bola tanah air, khususnya DKI Jakarta,” kata August Hamonangan, Minggu (9/7/2023).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah pusat, PSSI dan tim infrastructur safety and security untuk tetap independen dalam melakukan pengecekan dan penilaian terhadap kelayakan  JIS sebagai salah satu home base penyelenggaraan Piala Dunia U-17 pada November 2023 nanti.

“Menyerahkan pada pemerintah pada PUPR, dan tim Infrastructure Safety and Security PSSI serta pihak independent,” ucapnya

Dikatakan August Hamongan, untuk membangun stadion JIS membutuhkan dana yang tidak sedikit itu tampaknya bermasalah.

"Hal ini terlihat dari banyak kekurangan, seperti rumput yang tidak berstandar FIFA, akses parkir yang tidak memadai, akses transportasi umum yang terbatas hingga akses bus pemain ke stadion yang kependekan," ujarnya

Dijelaskan August, stadion JIS sendiri diketahui belum memenuhi beberapa syarat yang ada pada standardisasi FIFA. Pasalnya jika saat JIS diuji oleh perwakilan FIFA dan tidak lolos maka akan merugikan Indonesia sebagai tuan rumah, maka perlu dilakukan langkah audit terhadap pembangunan JIS.

“JIS yang tidak sesuai standar FIFA, selayaknya mendapatkan perhatian untuk segera diperbaiki. Jika tidak segera diperbaiki dan berakibat tidak lolosnya JIS yang tidak sesuai standar FIFA dan berakhir di audit, justru akan merugikan para pencinta sepak bola khususnya pencinta bola di DKI Jakarta,” jelasnya.

Lanjut August, publik harus mendukung pemerintah dan PSSI untuk merenovasi JIS demi kepentingan nasional, apalagi olahraga itu sendiri dimanfaatkan sebagai sarana untuk hubungan diplomatik, sosial dan politik.

“Olahraga memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun hubungan yang terus menguat antar negara, federasi olahraga dan atlet yang membantu mendukung perdamaian dunia, seperti penyelenggaraan Piala Dunia FIFA,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat asal DKI Jakarta, August Hamonangan mendukung penuh langkah pemerintah dan PSSI demi kelancaran dan nama baik bangsa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17.

“Jika hal ini terjadi mengenai pemenuhan kesiapan dalam hal batas waktu, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA tidak dipenuhi oleh PSSI dan Indonesia sendiri sebagai sebuah negara. Maka akan merugikan insan pencinta bola Indonesia dan khususnya DKI Jakarta,” tegasnya.

“Stadion JIS masih perlu memperbaiki fasilitas pendukung, seperti area drop off tim dan sirkulasi aktivitas saat pertandingan. Hasil inspeksi juga mendapatkan perimeter tribune yang perlu dikaji ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh, dan sarana prasarana pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar,” pungkasnya. 

SOLUSI NGAWUR KONFLIK PAPUA! ANIES AKAN AJAK KKB PAPUA BERDIALOG UNTUK MENCARI SOLUSI

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bicara terkait penyelesaian konflik-konflik di Papua. Anies bakal bereskan masalah Papua dengan pendekatan seperti yang dilakukan di DKI Jakarta.

"Pendekatan yang kami lakukan di dalam konflik-konflik yang ada di Jakarta dan pendekatan itu juga insyaallah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar," kata Anies saat bertemu PWI Pusat, Jumat (1/12/2023).

Anies bercerita bahwa ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dihadapkan dengan konflik kampung-kampung di Jakarta. Menurutnya, ada suatu kampung di Jakarta Timur yang ketika aparat datang disambut warga pakai parang.

"Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik dan rumit konfliknya, bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberi tahu 'Pak Gubernur jangan ke sana' karena kalau aparat kami datang itu disambutnya dengan parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur," ucap Anies.

Anies lalu datang ke kampung tersebut dan bicara dengan warga setempat. Lalu, dia menemukan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara pendekatan kolaborasi.

"Jadi punya kewenangan jangan merasa paling tahu jalan keluarnya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil," ujarnya.

Lebih jauh, Anies membeberkan empat cara menurutnya bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pertama, kata Anies, pemerintah perlu mengidentifikasi tokoh-tokoh utama dari pihak-pihak yang berkonflik.

"Kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kan kita-kita semua nggak bisa berpikir outside the box, karena kita udah box in dengan urusan ini. Begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang ini contoh solusi di Mexico, itu contoh solusi di Afrika, mendadak kita itu punya menu pilihan solusi yang lebih banyak," kata Anies.

"Itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik, apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru," tambahnya.

Ketiga, Anies menyebut negara harus sebagai partisipan, bukan menjadi fasilitator. Keempat, harus juga disiapkan fasilitator percakapan yang menjembatani pihak-pihak yang berkonflik.

"Jadi stake holdernya, comparative expertnya, kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang memfasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan berbeda dengan Papua pesisir dan Papua pegunungan pun bervariasi," imbuhnya. 

ANIES-MUHAIMIN JADI KANDIDAT PILPRES DENGAN JUMLAH BUZZER TERBANYAK!

Politikus PDIP, Deddy Sitorus mengkritik pihak-pihak yang menuding pemerintah sebagai pengguna buzzer terbanyak. Padahal, penuduh tersebut juga memanfaatkan jasa buzzer itu sendiri.

Deddy mengungkapkan, dari sejumlah partai politik (parpol) yang ada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurutnya adalah pihak yang paling banyak dan paling kuat buzzer-nya.

"PKS paling punya banyak buzzer, paling kuat, paling vokal kita tahu lah. Kita tidak usah berdebat soal teknis disini, soal buzzer kan sama saja," jelasnya secara virtual melalui YouTube MNC Trijaya FM bertajuk 'Polemik 2023 Tahun Turbulensi Politik' pada Sabtu (7/1/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai sesama pengguna jasa sebaiknya jangan saling menjelek-jelekan.

"Makanya soal itu, masyarakat semua dan semua parpol punya. Jadi makanya saya berharap gini loh, kita harus mengakui bahwa pertarungan atau kontestasi politik ini harus menjadi sebuah jalan peradaban. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita benar, yang lain salah," terangnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada yang salah dengan keberadaan para buzzer, menggunakan jasa mereka pun sah-sah saja. Asalkan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya sebagai sarana promosi ide.

"Tidak salah, silakan punya buzzer, silakan punya robot sekalipun tapi tolong lah kontennya how to promote our ideas," tegasnya.

Terkait peran buzzer dalam kontestasi Pemilu 2024, Deddy meyakini, dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu fenomena tersebut akan kembali mewarnai tahun politik di Indonesia.

"Saya kira pasti terjadi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang dengan budaya media sosial sekarang. Yang jadi persoalan adalah apakah teknologi itu, media sosial itu digunakan untuk mendorong perpecahan atau untuk saling mengajukan gagasan-gagasan yang berbeda untuk Indonesia masa depan," pungkasnya. 

ADE ARMANDO TUDING ANIES BASWEDAN AKAN GUNAKAN KEMBALI POLITIK IDENTITAS DALAM PILPRES 2024

Pegiat media sosial Ade Armando menyebut bahwa dirinya merasa dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi politik identitas.

“Anies itu pada dasarnya tidak ideologis, ketika dia dulu menang dengan politik identitas di Jakarta. Menurut mereka itu terjadi bukan karena keinginan Anies, Anies sendiri adalah seorang yang sekuler, dia muslim dan mungkin menjalankan shalat, berpuasa dan sebagainya. Tapi dia itu tidak islam-islam amat,” kata Ade dalam penjelasan di Cokro TV, Senin (03/10/2022).

“Dia tidak suka dengan penggabungan agama dengan politik. Kalau dia diizinkan memilih, dia sebenarnya ingin berkompetisi dengan cara fair,” tambah Ade.

Menurut dia, Anies menjadi seorang pejuang islamis, karena orang-orang di sekelilingnya membuat dia mengambil pilihan itu.

“Anies itu pintar memanfaatkan orang, dia itu memandang orang dengan cara strategis untuk mencapai tujuan dan kepentingannya,” kata Ade.

Menurut Ade, memang gaya Anies yang seolah ramah bertutur dan kata-kata menawan. Anies juga menurutnya cukup pintar membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal secara perlahan, dia yang akan mengontrol orang-orang itu untuk kepentingannya.

Dalam penjelasannya, Ade juga mengatakan dirinya tidak akan mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Tentu saja saya harus segera katakan, saya tidak akan mendukung Anies ini bukannya takabur tapi sikap saya yang mirip lah dengan Grace Natalie, eks Ketum PSI,” kata dia.

“Kecuali kalau ada keajaiban misalnya Anies didatangi malaikat yang memerintahkan dia kembali ke jalan yang benar,” tambah Ade.