CUCI TANGAN! ANIES-MUHAIMIN RELA JILAT LUDAH SENDIRI DEMI HAPUS DOSA MASA LALU

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengatakan, Calon Presiden Anies Baswedan banyak difitnah. Bahkan, karena fitnah-fitnah itu, politikus yang akrab disapa Cak Imin sulit untuk menemui Anies.

Cak Imin mengatakan, Anies merupakan teman lama ketika masih kuliah. Kemudian terpisah karena Anies ke Amerika, jadi dosen sampai rektor.

Kemudian, keduanya bertemu kembali saat menjadi menteri di periode pertama Presiden Joko Widodo. Kemudian ketika Anies jadi gubernur DKI Jakarta, keduanya kembali terpisah.

Saat terpisah itu, Cak Imin sulit menemui Anies. Karena beragam fitnah kepada Anies.

"Setelah pisah, kita mau ketemu aja susah, mau ketemu difitnah, Mas Anies difitnah politik identitas, Mas Anies difitnah radikal," katanya saat konsolidasi caleg PKB di Ancol, Rabu (29/11).

Pada kesempatan ini Anies juga satu panggung bersama Cak Imin.

Menurut Cak Imin, fitnah-fitnah itu ujian untuk menempa Anies jadi pemimpin nasional. Tidak ada permata mengkilap tanpa diasah.

"Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka membuat Mas Anies tumbuh jadi pemimpin nasional. Semua fitnah dan tempaan itu dilakukan tapi jangan khawatir, tidak ada permata yang tumbuh tanpa diasah. Tidak ada permata yang mengkilat tanpa diasah oleh zamannya," ujar ketua umum PKB ini.

"Mas Anies ditempa oleh zaman dan tak terbendung kilatan kepemimpinannya," sambung Cak Imin.

Cak Imin mengaku siap bersaksi bahwa kilatan kepemimpinan Anies tidak terbendung. Ia berani membandingkan Anies dengan dua calon presiden lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Silakan tiga capres dijejerkan, diadu otaknya, diadu pemikiranya, diadu gagasanya, diadu pengalamannya, jawabannya pasti muncul akal sehat pasti memilih AMIN, akal sehat akan menentukan pilihannya pada Anies Baswedan," ujar Cak Imin.

Jika dibandingkan dua capres lain, Anies dinilai sukses menjadi kepala daerah. Contoh nyatanya, di era Anies, Jakarta berhasil membangun stadion skala internasional.

"Itu tidak usah panjang-panjang. Karena apa? Pada dasarnya gubernur-gubernur hanya JIS yang berskala internasional," ujar Cak Imin. 

ROCKY GERUNG: SEJAK ANIES PILIH CAK IMIN, MAKNA PERUBAHAN SUDAH TERCEMAR

Rocky Gerung mengaku jujur nilai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hanya pasangan dungu.

Saya mau jujur, kata Rocky, "Anies dan Cak Imin hanya pasangan dungu," ungkapnya via Channel ILC (8/7).

Rocky nilai Anies dan Cak Imin hanya pasangan dungu, "Sejak Nasdem pilih Cak Imin maka makna perubahan sudah tercemar," ungkap dia.

Apa yang ditawarkan pasangan Anies dan Cak Imin, "Hanya kedunguan," tegas Rocky.

Mereka terikat bukan karena kesamaan visi pada perubahan, "Lalu kita sebut apa pasangan ini?," terang dia.

Menurut Rocky pasangan Anies dan Cak Imin adalah kesalahan besar, "Nasdem dan PKB sodorkan pasangan yang irasional," ungkapnya.

Hanya karena pertimbangan kuantitatif (jumlah), "Nasdem lalu pilih Cak Imin untuk kuasai suara Jawa Timur lalu abaikan sisi kualitatif (visi perubahan)," ungkap Rocky.

"Tak salah jika pasangan Anies dan Cak Imin, tak lebih dari pasangan dungu," ucapnya.

Rocky menuding Nasdem dan PKB tak paham makna koalisi.

"Anda pilih Cawapres untuk menambah suara atau mau memperkaya ide perubahan?," ujarnya.

Karena dia menilai sosok Cak Imin justru membuat ide perubahan tercemar, "Dan dungunya, mereka bangga gunakan kata perubahan". 

SALING SERANG FAHRI HAMZAH VS KOALISI PERUBAHAN

Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, terlibat saling serang pernyataan dengan pihak Koalisi Perubahan pendukung pencapresan Anies Baswedan. Berikut adalah pernyataan-pernyataan mereka yang bikin seru panggung politik nasional.

Fahri Hamzah dulu adalah politikus PKS yang kemudian berseberangan dengan mantan partainya itu. Sedangkan PKS kini ada di Koalisi Perubahan, isinya juga ada Partai NasDem dan Partai Demokrat. Partai NasDem sendiri adalah partai yang mendeklarasikan dukungannya ke pencapresan Anies Baswedan.

Ribut-ribut awal bermula dari komentar politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menuntut konsistensi NasDem untuk tidak memaksakan cawapres untuk Anies Baswedan. Melihat dinamika internal pendukung Anies tersebut, Fahri Hamzah melayangkan serangan pertamanya ke Koalisi Perubahan.

"Pada nggak jelas sih. Kita akan mengalami hiruk pikuk ribut antarcalon karena jadwal pemilu baru mulai bulan September sementara calonnya sudah gentayangan di mana-mana," cuit Fahri Hamzah lewat akun Twiternya, Jumat (18/11).

Fahri juga menyebut Koalisi Perubahan tidak punya ide. Serangan ketiga, Fahri menyebut Koalisi Perubahan terlihat seperti menunggu bandar politik menyantuni dana.

"Kalau ada idenya paparkan, kalau tidak (maka) ini dituduh hanya nunggu bandar," ucap Fahri.

Soal bandar ini, Fahri sudah melontarkan serangannya saat Koalisi Perubahan batal deklarasi di tanggal 10 November. "Gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan sudah tahu semua kan, bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal," kata Fahri saat Adu Perspektif, Rabu (9/11) lalu. 

PILIH CAPRES CUMA MODAL BISA BANGUN STADION DOANG? YANG DIBUTUHKAN RAKYAT ITU RUMAH!

OC Kaligis menilai janji-janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI banyak yang belum ditepati, salah satunya program rumah DP 0 persen. Menurut Advokat senior ini, pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS) tidak masuk dalam daftar janji kampanye Anies. Begitu juga dengan ajang balap Formula E.

“Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

“Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan,” ungkap OC Kaligis dalam surat terbuka.

Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan

OC Kaligis menilai janji-janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI banyak yang belum ditepati, salah satunya program rumah DP 0 persen. Menurut Advokat senior ini, pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS) tidak masuk dalam daftar janji kampanye Anies. Begitu juga dengan ajang balap Formula E.

“Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

“Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan,” ungkap OC Kaligis dalam surat terbuka.

Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan 

DISEBUT TELAH KHIANATI PRABOWO, ANIES BASWEDAN: YA PADA SAAT ITU, SAYA KATAKAN SAYA KENYANG

Berbagai hal kembali dikuak saat Anies Baswedan mencalonkan dirinya menjadi Presiden RI.

Salah satunya adalah soal dirinya yang tak akan menikung Prabowo Subianto.

Sebagaimana, video bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang bicara tidak akan menikung atau mengkhianati bacapres Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kembali ditanyakan dalam acara Blak-blakan Anis-Muhaimin di YouTube Najwa Shihab, Selasa (4/9/2023).

Diketahui sebelumnya, dalam video wawancara Anies dengan Najwa Shihab tersebut, Anies menyatakan tidak akan mengkhianati Prabowo dengan sama-sama maju nyapres di Pilpres 2019 lalu, meskipun beberapa partai mendukungnya.

Di mana, pada saat itu diketahui, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden.

Jadi, Anies tidak akan maju capres apabila Prabowo juga ikut nyapres.

Kemudian, statement Anies itu disebutkan telah mengkhianati Prabowo, lantaran, kini, Anies mencalonkan diri sebagai presiden 2024, yang kita ketahui bersama, Prabowo pun juga turut menjadi salah satu capresnya.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyebut anggapan itu terlalu jauh jika dinyatakan sampai kapan pun dirinya tidak akan bersedia dicalonkan menjadi presiden.

"Jadi, menurut saya ini agak terlalu jauh kalau dinyatakan sampai kapan pun tidak akan bersedia dicalonkan," katanya, dikutip dari YouTube Mata Najwa.

Anies pun mengibaratkannya bagaikan ditawari makan.

"Kalau saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang, apakah seumur hidup saya kenyang?"

"Ya pada saat itu, saya katakan saya kenyang, gitu kira-kira ya, analogi saja apa yang saya sampaikan pada saat itu (2018), pada saat itu saya belum satu tahun bertugas di Jakarta," jelas Anies.

Jadi, Anies mengklaim tidak ada pengkhianatan karena semua tugas sudah diselesaikan.

Di mana, Anies sudah menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga selesai dan tidak memotong proses pencalonan Prabowo.

"Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres pada tahun 2019, yang kita semua tahu beliau ini akan maju. Jadi saya katakan, saya tidak akan mengintersep pencalonan bapak."

"Semua itu sudah ditunaikan, jadi tidak ada yang dikhianati," katanya.

"Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai," tegas Anies.

Anies Baswedan dianggap mengkhianati Prabowo karena videonya 2018 lalu yang tak mau dicap jadi pengkhianat Prabowo jika sama-sama maju Pilpres.

“Saya tidak ingin menjadi orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo,” ujar Anies kepada Najwa Shihab.

“Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo, dan komitmen itu saya pegang,” tegasnya.

Maka dari itu, kata Anies, saat ada yang datang memintanya menjadi capres, ia selalu menolak lantaran tak ingin dicap sebagai pengkhianat Prabowo.

“Ketika ada yang mendiskusikan saya sampaikan, selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan (capres), saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan mengapa pada saat itu dirinya tak mau menerima tawaran cawapres dari Prabowo karena masih berkomitmen untuk bekerja selama lima tahun di Jakarta sebagai gubernur dan ia harus menuntaskannya hingga selesai.

"Ketika (ditawari) jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 (lima) tahun di Jakarta, saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian."

"Inilah yang menjadi komitmen kami, apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan sampai ditinggalkan," tegas Anies.

"Jadi ketika kita berbicara, itu konteksnya 5 (lima) tahun terakhir, bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya kemudian tidak akan mengkhianati komitmen saya dengan Pak Prabowo, 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan," ujar Anies.

Anies pun mengakui dia menghormati Prabowo karena memiliki pribadi yang memiliki kecintaan luar biasa pada Indonesia.

"Saya hormat kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah peribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa dan saya akan selalu hormati beliau," pungkasnya. 

TKN PRABOWO GIBRAN: YANG MINTA DEBAT CAWAPRES DIDAMPINGI CAPRES ITU USULAN TIM ANIES-MUHAIMIN

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan belum mau mengomentari pernyataan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ihwal format debat kandidat Pilpres 2024.

Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran menyebut kubu Anies-Muhaimin (AMIN) yang pertama kali mengusulkan agar cawapres selalu didampingi capres saat debat.

"Ya, nanti KPU saja yang komentar," kata Anies di Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/11).

Mengenai perubahan format debat cawapres yang akan didampingi capres, ia juga enggan berkomentar.

"Saya sudah komentar kemarin. Kita tunggu saja," ujar dia.

Anies juga enggan mengomentari KPU yang menyatakan debat cawapres selalu didampingi capres demi menunjukkan kekompakan para kandidat jika menjadi pemimpin.

Ia menilai hal itu sebaiknya direspons oleh Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN).

"Biar dibahas saja sama tim," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bakal ada 5 jadwal debat kandidat Pilpres 2024. Terdiri dari 3 debat capres dan 2 debat cawapres.

Di sesi debat cawapres, capres akan ikut serta mendampingi. Tak seperti pada Pilpres 2019 ketika cawapres sendirian di podium.

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik hal tersebut. Mereka menganggap format debat demikian menguntungkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar juga ingin ada sesi cawapres berdebat tanpa didampingi capres.

Namun, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan format demikian merupakan hasil kesepakatan rapat dengan tiga tim pemenangan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Dia membantah format debat yang disepakati itu menguntungkan salah satu pasangan calon.

Terbaru, TKN Prabowo-Gibran menyebut kubu Anies-Muhaimin yang pertama kali mengusulkan format debat seperti itu. Terucap saat rapat di KPU pada 29 November lalu.

Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Drajad H. Wibowo mengatakan usulan itu muncul dalam rapat KPU bersama perwakilan ketiga paslon di Kantor KPU pada 29 November 2023 lalu.

"Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin," kata Drajad dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11).

Drajad mengatakan rapat itu diawali dengan pemaparan oleh KPU ihwal tema, tanggal, tempat, format acara, hingga desain dan susunan acara debat.

Setelahnya, perwakilan dari setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan atau usulan.

Dalam kesempatan itu, Drajad menyebut seorang perempuan yang merupakan perwakilan kubu Amin mengusulkan agar capres dan cawapres hadir bersama pada setiap sesi debat. KPU mengatur pembagian waktu berbicara.

Namun, notulis dari TKN tak mengetahui pasti nama perwakilan tim pemenangan Anies-Muhaimin tersebut saat menulis isi rapat.

"Tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," ucap dia. 

ANIES PLIN-PLAN SOAL IKN! MAU LANJUTKAN ATAU TIDAK?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim akan menjadi bola panas pada Pemilu 2024. Itu menyusul kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia. "Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut dikutip dari YouTube tvMu Channel, Kamis (23/11).

Anies kemudian menanggapi. Menurutnya, tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. "Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Anies melanjutkan, jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. "Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya. "Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan menuturkan, sikap Anies terkait IKN mencla-mencle. “Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU (undang-undang). Siapapun presidennya harus melaksanakan. Tapi di sisi lain, IKN tidak masuk dalam visi misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI,” kata pria asal Kutai Timur itu. Bahkan, lanjut Irwan, Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah.

“Logika Anies yang membandingkan dengan membangun satu ibu kota baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu, justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” terangnya. Anggota Komisi V DPR RI ini menuturkan, IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Bukan sekadar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. “IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ucapnya.

Disebutkan pria berkacamata itu, muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur Indonesia baru 15 persen terhadap perekonomian nasional. Sehingga, pemindahan IKN menurutnya merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur. “Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua capres untuk melanjutkannya. Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” jelasnya.