MENAKER BUNGKAM SOAL ANIES MAU KAJI ULANG OMNIBUS LAW CIPTAKER

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah enggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

Ida mengatakan masing-masing capres-cawapres memiliki visi misi dan program masing-masing. Wajar bila hal itu tengah ditawarkan kepada masyarakat untuk menggaet pemilih di Pilpres 2024.

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami review ulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12). 

ANIES PETUGAS PARTAI DAN BUDAKNYA SURYA PALOH

Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Anies Baswedan sebagai "petugas partai"-nya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam diskusi daring MNC Trijaya bertajuk "Koalisi Ngalor-Ngidul", Sabtu (2/9), Herman mulanya bicara mengenai dugaan manuver Surya Paloh, Anies, maupun sosok mastermind lain di balik keputusan Anies berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dia menilai Anies pada hakikatnya tak cukup mampu berseberangan dengan Surya Paloh, meski telah memutuskan sosok cawapres pilihannya sendiri.

NasDem merupakan partai pertama yang mengusung sang Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, yang kemudian diikuti PKS dan Demokrat.

Karena hal itu, Anies disebut segan menentukan pilihannya sendiri dan memutuskan manut terhadap Paloh.

"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah untuk bisa berseberangan dengan Pak Surya Paloh. Dia mungkin petugas [partai]-nya Pak Surya Paloh. Bagaimana pun sangat bergantung ke Pak Surya Paloh," ucap Herman dalam diskusi tersebut.

Meski begitu, Herman tak menampik dugaan kehadiran "mastermind" lain di balik sikap Anies dan Surya Paloh. Dia lalu menyebut Paloh punya hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Paloh ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi sehingga membuat manuver dadakan semacam itu.

"Pak Surya Paloh juga mungkin sangat menjaga hubungan baik dengan Presiden [Jokowi]. Mungkin saja Anies direstui tapi ya jangan [dengan Ketua Umum Partai Demokrat] AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Ya mungkin saja," tuturnya.

"Saya pakai bahasa mungkin karena saya tidak mendengar dan tidak mengetahui, tapi [ini] banyak menjadi pembicaraan bahwa yang penting bukan AHY. Tapi ya ini harus dikonfirmasi dulu. Saya kira Pak Mensesneg [Pratikno] sudah berikan klarifikasi tidak tapi rumor atau info yang didapat ya ada seperti itu," imbuh dia.

Dengan kondisi itu, Herman pun menilai Anies bukanlah pemimpin yang bebas, sama seperti Ganjar Pranowo selaku capres dari PDIP, yang selama ini menyabet julukan demikian.

Dia menegaskan Anies bukan pemimpin yang mampu membawa dirinya sendiri.

"Meskipun berulang kali disampaikan dalam forum-forum bahwa untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Anies karena Anies nanti yang akan bersama-sama [dengan cawapres tersebut]. Anies [juga] sudah membawa nama AHY kok. Jadi [karena ini] Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas, pemimpin yang mampu membawa dirinya," ucap Herman.

Beberapa hari terakhir, ramai kabar duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pemasangan itu disebut Partai Demokrat sebagai hasil kerja sama politik PKB dan Partai NasDem.

Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Pada Jumat (1/9), Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu resmi membuat Tim 8 bubar.

Tim 8 merupakan tim yang terdiri dari perwakilan NasDem, Demokrat, PKS, dan pihak dari Anies. Tim kecil ini bertugas menggodok calon wakil presiden (cawapres) pendamping sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, PKB bersama NasDem berencana mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies dan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9) siang ini. 

ANIES BERBOHONG PERNAH MENJADI SANTRI

Baru-baru ini media sosial platform X (Twitter) tengah ramai dengan pernyataan dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), KH Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. Menurut video yang beredar Gus Yusuf menyebut jika Anies pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Pabelan selama tiga tahun.

Unggahan pernyataan Gus Yusuf itu pun ditanggapi oleh para aktivis NU. Salah satunya adalah Afif Fuad, kader GP Ansor yang sempat viral menolak kedatangan pendakwah Ustaz Khalid Basalamah. Dia menyebut jika Anies Baswedan hanya pesantren kilat di Ponpes Pabelan, Magelang tersebut.

"Jika yang dikatakan Anies kepada Kiai Yusuf Chudori jika ia mondok di pesantren Pabelan, Magelang selama 3 tahun, maka ia berbohong," ungkap Afif Fuad, dikutip dari akun X pribadinya @AfifFuadS.

Menurut dia, dalam laman resmi Ponpes Pabelan menyebut jika Anies mengikuti pesantren kilat saat Ramadhan selama tiga kali, saat SMP.

"Laman resmi pesantren pabelan merilis Anies hanya mengikuti Pesantren kilat pas Ramadhan selama 3 kali pas SMP," jelas Afif Fuad.

Sementara itu, cuitan lainnya datang dari seorang warganet yang mengingatkan soal kesalahan pernyataan Gus Yusuf.

"Ngapunten gus @yusuf_ch , k lancang sy mhn maaf. Pak @aniesbaswedan mondok di Pabelan, cmn pondok ramadhan semasa SMP nya. 3x beliau ikut kegiatan tsb, yg berlgsg slm 20 hari. JADI GA MONDOK 3 TAHUN. ini link info dr pondok pabelan & berita," tulis @HeNdiBur.

Menanggapi cuitan itu, Gus Yusuf pun mengaku salah paham soal pernyataan yang disampaikan Anies Baswdan kepadanya.

"Siap salah .. pemahaman saya yg salah, beliau mengatakan sewaktu SMP saya mondok di Pabelan zaman Kyai Hamam. terima kasih koreksinya," jelas Gus Yusuf.

Sebelumnya beredar viral, video pernyataa Gus Yusuf Tiktok dan X. Dalam pernyataan itu, Gus Yusuf menceritakan pertemuan dengan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan.

Kepada Anies, Gus Yusuf mengaku, berterus terang sulit heran dengan sosoknya selama ini. Apalagi, jika sampai PKB mendukung pasangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Menurut dia, hal itu lantaran pribadi Anies yang dicitrakan radikal. Sebab, Anies selalu dikaitkan dengan Aksi Bela Islam 212 untuk melawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang di kemudian hari divonis menistaan Alquran melalui ayat Almaidah 51.

"Framing-nya itu, labelnya itu sampeyan 212, abot (berat) ini nang PKB, saya sampekan terbuka. Ini aslinya pripun, ideologinya sampeyan pripun? Nah Pak Anies jawab, kalau ideologi ya ndak mungkin lah saya itu radikal Gus, saya sama dengan jenengan, elek-elek gini saya itu santri Pabelan, Magelang," kata Gus Yusuf menceritakan pertemuan dengan Anies sebelum PKB berkoalisi dengan Nasdem mengusung pasangan Anies, dikutip akun @Paltiwest.

Menurut Gus Yusuf, Anies mengaku sebebagai santri Nahdliyin. Kebetulan juga, guru Anies ketika di Ponpes Pabelan, yaitu Kiai Hamam Dja'far. Di mana Kiai Hamam adalah adik kelas ayahnya, yang sama-sama merupakan murid pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebuireng, Jombang.

"Di Magelang itu ada pesantren tua namanya Pabelan. Oh berarti muridnya Kiai Hamam, ya zaman Mbah Hasyim. Masuk gak iki, kiro-kiro?" kata Gus Yusuf kepada para hadirin.

Dia pun masih penasaran dengan mengapa Anies memiliki kedekatan dengan kelompok 212. Akhirnya, Gus Yusuf mendapat penjelasan dari Anies.

"Kok sampeyan iso 212. Beliau cerita, itu kan soal Pilgub 2017, ketika Pilgub Jakarta kita ini melawan Ahok yang waktu itu dengan kekuatan besar, kekuatan birokrasi, dana luar biasa, lha kita gak punya apa-apa Gus. Untuk melawan kekuatan itu yang kita punya hanya satu, Allahu akbar maka oleh teman-teman disepakati kampanye kita Allahu akbar dan terbukti Allahu Akbar lah yang menang, ini soal EO (event organizer) bahasanya begitu," kata Gus Yusuf. 

ANDY NOYA SKAKMAT ANIES! GUBERNUR PERTAMA YANG BERMAIN ISU RAS DAN AGAMA

Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung istilah pribumi dinilai bernada rasis. Ucapanan itu disampaikan Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (16/10/2017).

Ucapan Anies itu mendapatkan tanggapan oleh warganet. Warganet kecewa Anies membedakan penduduk Jakarta berdasarkan kategori pribumi dan tidak.

“Peduli setan Anies itu pribumi apa nggak, ketika ada pelayan masyarakat membedakan warga negara berdasarkan etnis, Itu guoblok bukan maen,” kicau @SoundOfYogi.

Penggalan pidato Anies yang bernada rasis itu saat dia menjelaskan soal penindasan yang dilakukan kolonialisme.

Berikut penggalan penyataan Anies yang dinilai rasis:

Jakarta juga memiliki makna pentingnya dalam kehidupan berbangsa. Di kota ini, tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan ditegakkan oleh para pemuda. Di kota ini pula bendera pusaka dikibartinggikan, tekad menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat diproklamirkan ke seluruh dunia. Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.

Warganet menyangkan penyataan Anies itu sebab seolah-olah kemenangan dia menjabat sebagai gubernur hanya milik kelempok tertentu. Saat Pilkada DKI Jakarta kemarin, Anies banyak didukung ormas berkedok agama.

“Kemenangan Anies-Sandi bukan kemenangan kaum muslim. Bukan kemenangan pribumi. Itu cuma kemenangan PKS dan Gerindra. Shame on you, Mr Governor!” kicau @wh_1317.

Warganet lain menilai pernyataan Anies tidak mempererat warga Jakarta yang terpecah saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu Anis dan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

“Kalau harus memakai istilah pribumi, maka Ahok adalah pribumi. Anies tidak dapat mengklaim bahwa dirinya lebih pribumi dibanding Ahok/Ahok non pribumi,” kicau @bintangjuntak. 

JANJI CAK IMIN BERI MODAL RP10 JUTA DINILAI LAGU LAMA SULIT TERWUJUD

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji memberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan bunga bagi para pemuda untuk membuat usaha jika menang di Pilpres 2024. Namun, program tersebut ternyata bukan hal baru.

Menurut Cak Imin, modal menjadi syarat utama bagi anak muda untuk memulai usaha dan nantinya bisa membuka lapangan kerja. Namun, tidak semua generasi muda memiliki modal finansial yang mencukupi.

"Kaum muda dengan visibility memadai akan diberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga, sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan," ucap Cak Imin dalam acara diskusi di Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (4/12) lalu seperti dikutip dari CNN Indonesia TV.

Cak Imin berpendapat anak muda adalah masa depan bangsa yang harus mampu menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, kaum muda ini memiliki potensi dan kekuatan.

"Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan," jelasnya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai janji yang diumbar Cak Imin bukan hal yang baru. Meski namanya tidak sama, bantuan permodalan bagi masyarakat sudah ada saat ini.

Ia menilai penyediaan modal usaha tersebut sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi. Di mana permodalan ini bisa didapatkan oleh siapa pun termasuk anak muda jika memenuhi syarat.

"Janji memberikan modal usaha Rp10 juta tanpa agunan dan bunga sebenarnya bukan hal yang baru. Ini hampir sama dengan program kredit ultra mikro yang sudah berjalan. Kan tinggal dipilih berapa calon debitur yang mendapat fasilitas ini," jelasnya Bhima.

Menurutnya, program KUR dan UMi meskipun memiliki bunga tapi sangat kecil. Lalu, untuk agunan atau jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta perbankan untuk memperlonggar syarat tersebut apabila potensi usaha yang akan dibiayai bagus.

Hal yang sama dinilai akan terjadi pada program bantuan modal Rp10 juta. Pasalanya, perbankan tidak akan mau memberikan modal bagi usaha yang tidak pasti karena bisa menjadi celah bagi anak muda untuk menyalahgunakan program tersebut.

"Pihak penyalur dalam hal ini perbankan perlu melihat juga proposal usaha yang akan dibiayai, sehingga jangan sampai anak muda melihat pemerintah sedang bagi-bagi uang gratis dan timbulkan moral hazard," jelasnya.

Karenanya, ia berharap Cak Imin bisa betul-betul menyusun skema pemberian dengan jelas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Seleksi calon peminjam menjadi sangat penting.

Bhima mengingatkan KUR dan UMi yang memiliki bunga dan perlu agunan aja masih aja ada celah disalahgunakan untuk hal konsumtif. Apalagi program baru ini yang tak pakai bunga dan agunan seharusnya lebih ketat syarat lainnya.

"Kunci nya di seleksi dan monitoring untuk hindari penyalahgunaan," tutur Bhima. 

NGAKU PALING DEMOKRATIS! MEJA ADUAN BALAIKOTA DKI JAKARTA: DIBIKIN AHOK, DITUTUP ANIES

Meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta dibuka kembali pada hari ini, Selasa (18/10/2022). Seperti diketahui, meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pembukaan kembali meja pengaduan ini merupakan langkah awal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik pada Senin (17/10/2022) kemarin. Meja pengaduan ini akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis.

Pada 2016 ketika Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden, ia mempersilakan masyarakat datang langsung ke Balai Kota untuk mengadu. Pengaduan itu disediakan Ahok lewat meja pengaduan khusus yang ada di teras Balai Kota.

Sejak saat itu banyak warga Jakarta berdatangan ke Balai Kota untuk megadukan masalahnya. Tapi ada pula warga yang datang hanya untuk bersalaman dan berfoto dengan Ahok.

Teras Balai Kota yang dibuka Anies itu selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB. Ketika itu warga terkadang mencegat Ahok untuk mengadu langsung atau atau sekadar bersalaman dan berfoto.

Ahok sering menerima langsung aduan masyarakat dengan dibantu sejumlah stafnya. Aduan yang masuk kemudian diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat yang datang mengadu pun disuguhi teh dan kopi.

Saat Anies Baswedan memimpin ibu kota, ia hanya sebentar menjalankan sistem pengaduan langsung dengan datang ke Balai Kota. Namun pada akhirnya sistem itu ditiadakan.

Anies beralasan tidak mudah bagi sebagian orang untuk datang langsung ke Balai Kota karena jarak yang jauh. Ia kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Di sana, warga bisa melaporkan berbagai masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dinas terkait.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka meja pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022). Meja pengaduan itu dibuka sekitar pukul 08.00 WIB.

Meja pengaduan tersebut akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis. Heru meminta perwakilan pemerintah kota (pemkot) tiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Dalam sehari, meja pengaduan itu dibuka selama satu jam penuh dari  jam 08.00 hingga 09.00 WIB.

Heru mengatakan pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Sementara itu pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan. Usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.

"Setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan, nanti dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata Heru. 

ANIES NGIBUL LAGI! BOHONG SOAL TOL BERKEADILAN DI DALAM MASJID. DOSANYA DOUBLE!

Usulan bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, untuk mengganti rugi lahan warga lokal menjadi penyertaan modal dalam pembangunan jalan tol dinilai sulit terealisasi. Pasalnya, kepemilikan jalan tol pada akhirnya akan jatuh ke pemerintah.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan usulan yang digagas Anies, atas dasar hakikat kepemilikan infrastruktur pada akhirnya merupakan milik negara, dalam hal ini pemerintah. Sekalipun, jalan tol tersebut dibangun lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sebagaimana diketahui, dalam pengusahaan jalan tol terdapat masa konsesi yang ditetapkan pemerintah dan badan usaha. Adapun, hal ini tertuang dalam UU nomer 38 tahun 2004, di mana waktu masa konsesi jalan tol maksimal 50 tahun untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan ketentuan yang wajar atas pengusahaan jalan itu

"Investor yang membeli lahan untuk jalan tol pun akhirnya mengembalikan ke negara semua dikembalikan ke negara. Sekarang, apakah mau pemilik lahan [warga lokal] itu setelah 50 tahun dikembalikan ke negara? Belum tentu mau kan makanya dibayar aja di depan," kata Deddy kepada Bisnis, Rabu (2/8/2023).

Dia pun menegaskan bahwa tak hanya di Indonesia, di negara manapun, infrastruktur yang diperuntukkan sebagai fasilitas publik merupakan aset negara dan tidak bisa dimiliki secara individu.

Adapun, kebijakan terkait dengan kepemilikan jalan tol oleh negara tetap perlu dilakukan. Sebab, Deddy menuturkan saat ini investasi jalan tol di Indonesia dapat dilakukan 100 persen oleh investor asing.

"Kalau jalan tol itu 100 persen boleh asing ini supaya investor makin tertarik di jalan tol, dan karena nanti pun dikembalikan kepada negara kepada pemerintah jadi tidak masalah untuk asing punya itu," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, penyertaan modal dalam pembangunan jalan tol umumnya bisa dilakukan oleh investor dengan porsi 30 persen berupa cash untuk menerbitkan izin usaha, sedangkan 70 persen dapat memanfaatkaan kredit sindikasi dari perbankan, atau pinjaman ke asing.

"Memang, tidak masalah kalau misalnya warga mau tapi hanya 50 tahun konsesinya dan nantinya akan dikembalikan ke negara apakah mau? Nah itu lain ceritanya kalau misalnya dia memang investor namanya sharing bond atau kepemilikan saham, pembagian dividen," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa pembangunan jalan tol masa kini tidak menyertakan aspek keadilan bagi masyarakat pemilik lahan maupun sekitar infrastruktur konvektivitas tersebut.

Menurut Anies, mestinya, akuisisi lahan milik masyarakat yang dilakukan investor jalan tol dapat diubah menjadi penyertaan modal untuk pembangunan. Dengan demikian, imbal hasil dari pengusahaan jalan tol dapat dirasakan oleh investor dan masyarakat untuk jangka waktu panjang.