ANIES TOLAK IKN, TAPI SOLUSI YANG DITAWARKAN TIDAK KONSISTEN

Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan bicara soal prinsip anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur bila terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Anies menjawab pertanyaan peserta acara Desak Anies yang digabung dengan Slepet Imin dengan tajuk pekerja digelar di JIExpo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Eks gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sesuatu yang salah.

"Infrastruktur itu baik. Yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro dan mana infrastruktur mikro. Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro, supaya masyarakat merasakan fasilitas yang mereka langsung rasakan dampaknya,” kata Anies.

Infrastruktur makro itu, seperti jalan tol, pembangunan rel kereta, pelabuhan. Sedang yang mikro berupa air ke setiap rumah warga, saluran gas, dan saluran pembuangan limbah.

"Kami melihat selama ini lebih diberikan ke infrastruktur makro dan kurang ke infrastruktur mikro. Menurut kami mikronya harus ditingkatkan, supaya keluarga-keluarga bisa merasakan dampak dari pembangunan itu,” tuturnya

Oleh karena itu, Anies menilai lokasi anggaran untuk upgrade perkantoran harus dihentikan dulu karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan.

"Belinya itu dengan bahan-bahan yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik dipoles, ditambahi. Saya pernah lihat gedung pemerintah, gedungnya baik-baik saja. Begitu lewat berapa bulan, ganti seratus persen cover kacanya,” ujar Anies. 

FAHRI HAMZAH: ANIES DAN CAK IMIN AKAN JADI TERSANGKA SETELAH PILPRES

Viral video Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebut Paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar bakal jadi tersangka setelah Pilpres 2024.

Pernyataan Fahri disampaikan tersebut saat salah satu orang dalam video menanyakan soal kegagalan food estate yang dikerjakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Capres nomor 2, Prabowo Subianto.

Fahri menyebut belum ada fakta hukum tentang kegagalan food estate. Malah menyebut Anies-Muhaimin bakal tersangka.

“Nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah pilpres ini adalah namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” kata Fahri Hamzah dalam video yang nampak tengah berdiskusi dengan sejumlah orang dikutip video di akun X.

Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial (Medsos) Lukman Simanjuntak menyentil soal potensi adanya pengkondisian, Anies-Muhaimin akan dikriminalisasi.

“Sepertinya sudah ada pengkondisian, kalau Anies dan Cak Imin akan dikriminalisasi, setelah pilpres 2024,” ungkap Lukman dalam akun X.

Diketahui, pembangunan dan pengembangan food estate adalah salah satu upaya pemerintah menjawab kekhawatiran para pakar dan praktisi.

Pasalnya, permasalahan dan tantangan di sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia adalah gangguan suplai bahan pangan, penurunan permintaan produk permintaan, ancaman krisis pangan, serta pembatasan lapangan produksi.

Olehnya itu, pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN tahun 2020-2024, salah satunya dengan proyek food estate. Yang juga masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Namun belakangan, proyek yang tersebar di sejumlah provinsi seperti Aumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, dan Papua Selatan ini disebut gagal dan telah merusak lingkungan. 

FPI AKAN KEMBALI BANGKIT JIKA ANIES-CAK IMIN MENANG PILPRES! KAMU MAU?

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sekaligus Co-captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Yusuf Martak menyebut pihaknya bakal terbuka dengan peninjauan ulang segala peristiwa janggal yang terjadi di masa sekarang. Menurutnya hal ini merupakan bagian dari visi perubahan yang dibawa AMIN.

Hal itu menanggapi pernyataan Pengamat Politik Adi Prayitno yang menyebut bahwa bila AMIN terpilih, ormas Islam yang sudah resmi dilarang bakal dihidupkan kembali.

Ia menyebut pasangan calon (paslon) Pemilihan Presiden (Pilpres) nomor urut 1 itu tak akan bertindak sewenang-wenang bila terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden pada 2024.

"Pola-pola dan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya yang tidak baik pasti akan diubah, tapi yang baik pasti akan diteruskan karena ini kan pemerintahan bukan pemerintahan sewenang-sewenang, kan. Tapi harus jalan estafet karena ini sebuah negara besar," ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

Tak Hanya Pembubaran FPI

Yusuf mengatakan, peninjauan ulang bisa saja dilakukan pada berbagai kasus seperti KM 50, Tragedi Kanjuruhan hingga pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Bila memang ada permintaan, maka AMIN akan mengizinkan prosesnya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

"Apabila hal-hal contoh sekarang mengenai KM 50, Kanjuruhan, Rempang, mungkin ada hal-hal lain misalnya pembubaran organisasi. Nah itu pasti apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya tidak akan dihalang-halangi," ucap Yusuf.

Karena itu, ia menilai pernyataan soal menghidupkan kembali ormas tak digiring ke arah narasi negatif.

"Ya namanya juga pengamat ya kan boleh saja tapi jangan diarahkan ke hal-hal negatif, tidak. Nah Kanjuruhan kan sampe hari ini, KM50 kan Kapolri sudah menyatakan kalau ada novum baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga turut mempertanyakan soal langkah pemerintah yang membubarkan FPI. Organisasi masyarakat (ormas) islam itu disebutnya banyak membantu masyarakat selama ini.

"FPI kan banyak berbuat, melakukan banyak pergerakan yang sifatnya dakwah, melakukan rescue ke lokasi-lokasi bencana," tuturnya.

Secara pribadi, Yusuf menyebut GNPF akan mendukung apabila petinggi dan pendiri FPI berupaya melakukan peninjauan kembali soal organisasi pada 2024 mendatang.

"Ada sesuatu yang harus diclearkan. Logika berpikir saya kalau itu pun nanti dinyatakan tidak bersalah, kan mustahil ada dua FPI, tapi rehabilitasi nama baik FPI itu diperlukan," katanya. 

PROGRAM DP 0 JAUH DARI TARGET, AKANKAH JANJI BANGUN 40 KOTA MAJU AKAN BERNASIB SAMA ??

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi atau yang akrab disapa Uki meragukan janji calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan membangun hunian bagi prajurit TNI apabila terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Keraguan Uki akan janji politik itu muncul karena track record Anies yang gagal dalam mewujudkan janjinya soal program rumah Down Payment atau DP 0 persen saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Hunian prajurit, katanya. Waktu diberi mandat sebagai Gubernur Provinsi otonom bernama DKI, program rumah DP 0 aja gagal, bohong dan korup” kata Uki dalam cuitannya di akun X (dulunya Twitter) pribadinya.

Meskipun program tersebut sempat berjalan dan mendapat pemangkasan target, namun Uki menilai program yang digagas Anies bersama Sandiaga Salahuddin Uno tersebut tetap saja gagal.

“Gagal karena capaiannya cuma 1% dari target awal. Target udah dikorting di tengah jalan aja masih gagal,” ujarnya.

Tak hanya gagal dalam menjalankan program, Uki juga menilai Anies telah mengingkari janji politiknya sendiri. Pasalnya, program rumah murah yang awalnya dijanjikan untuk dinikmati warga kelas menengah ke bawah, justru dinikmati oleh orang-orang kalangan atas.

“Bohong karena janji kampanye-nya bilang buat warga miskin, realisasinya buat warga kelas menengah dan karena gak laku batas atasnya dinaikin lagi. Jadinya cuma program Pemprov jualan rusun ke kelas menengah (atas),” jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Lebih lanjut, Uki juga menilai program Anies saat menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta itu kental akan nuansa tindak pidana korupsi. Pasalnya terdapat kasus korupsi pengadaan lahan untuk rumah DP 0 persen di Munjul, Jakarta Timur.

“Korup ya karena belakangan pengadaan lahannya di Munjul korup,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, capres Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya akan membangun hunian atau perumahan untuk para prajurit TNI. Janji politik itu disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung.

Selain hunian, dia juga berjanji untuk menaikkan gaji TNI setiap tahunnya.

“Saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang,” kata Anies dalam debat kemarin. 

ANIES JANJIKAN APBN BESAR, TAPI LUPA APBD JAKARTA YANG PALING BESAR SECARA NASIONAL SAJA GAGAL URUS

Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat per Maret 2022 ada 95.668 penduduk ibu kota yang hidup di bawah kondisi miskin ekstrem.

"(Jumlah penduduk miskin ekstrem bertambah) 0,89 persen, sejumlah 95.668 jiwa," kata Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana usai Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1/2023).

Suryana menerangkan angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yakni Maret 2021. Suryana menyebut kondisi kemiskinan ekstrem di Jakarta mirip dengan di Bali.

"Kalau kemiskinan ekstremnya Jakarta meningkat dari 0,6 menjadi 0,89 persen. Tapi secara jumlah, kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi 'hard rock', dalam arti memang kemiskinannya sudah di kerak-keraknya," ujar dia.

"Itu jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah. Sama, di DKI Jakarta, di Bali kondisinya mirip-mirip," sambung Suryana.

Suryana kemudian menyampaikan penduduk miskin ekstrem paling banyak di wilayah Jakarta Utara (Jakut). Sementara wilayah terendah penduduk miskin ekstrem adalah Jakarta Barat (Jakbar).

Dia menerangkan kriteria penduduk miskin ekstrem adalah yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp 11.633 per hari.

"Intinya bahwa kalau BPS itu menghitung data makro, maka untuk menelusuri siapa dan di mananya membutuhkan data mikro. By name by address itu menggunakan data mikro yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Suryana menjelaskan sejumlah karakteristik penduduk Jakarta mengalami kondisi kemiskinan ekstrem. Antara lain mayoritas Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun.

"Kemudian ada juga yang lansia, balita. Kondisi perumahan ada yang belum layak, luas lahan per kapita di bawah 8 meter persegi," terangnya. 

BERI KODE GABUNG PDIP! KOALISI ANIES-MUHAIMIN PESIMIS GAGAL DI PILPRES PUTARAN PERTAMA

Partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terbuka untuk membangun koalisi jika Pilpres berlangsung dua putaran.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menjelaskan, sejauh ini komunikasi PKS dengan partai lain terbangun dengan baik.

Menurutnya, meski Pemilu dan Pilpres 2024 merupakan ajang kompetensi menarik simpati masyarakat, PKS tidak beranggapan agenda lima tahunan tersebut sebagai sarana untuk saling bermusuhan satu sama lain.

"Saya terbuka pada semua kalangan karena kita enggak tahu apakah kita masuk (putaran kedua). Mudah-mudahan itu harapannya," ujar Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan dirinya pernah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sebuah acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, dalam pertemuan itu ada sejumlah pembicaraan politik dan situasi nasional yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menerima dengan hangat, walaupun PKS dan PDI-P berbeda pilihan dalam Pilpres 2024.

"Saya kira dalam perpolitikan menurut saya hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan dengan kedewasaan," ujar Syaikhu, dikutip dari Kompas.com.

Adapun wacana membuka kerja sama dengan PDI-P, partai pengusung Ganjar-Mahfud, sempat dilontarkan Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menilai peluang bergabungnya partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 bisa terjadi.

Menurutnya, koalisi antarpartai bisa saja terjadi kembali jika Pilpres 2024 belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen.

Hasil tersebut bisa dilihat setelah tanggal 20 Maret 2024, atau di akhir masa rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.

Menurutnya, bisa saja PKB nantinya akan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan atau dengan partai lain. Namun itu semua akan ditentukan oleh hasil Pilpres 2024.

"Pasti (ada peluang koalisi). Semua kita buka peluang untuk koalisi. Dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua," ujar Cak Imin usai menghadiri acara di Surabaya, Jawa Timur. 

KEJAMNYA CAPRES CAWAPRES ANIES-MUHAIMIN TERHADAP PENDUKUNGNYA

Assistant Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid menyindir warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memilih calon pemimpin dari NU di Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah sosok pemimpin NU. Dia berpendapat warga Nahdliyyin seharusnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Kalau ada orang NU tidak milih calon dari NU, itu namanya korslet," kata Jazilul dalam Silaturrahmi Relawan Bali Satu dengan Cak Imin di Kabupaten Badung.

Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin adalah pemimpin yang merangkul semua pihak. Ia menyebut Cak Imin sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dia yakin Anies-Cak Imin akan merangkul semua pihak dalam pembangunan di masa mendatang. Jazilul mengajak warga Bali untjk mewujudkan hal itu.

"Saya ulangi tanggal 14 Februari pastikan Bapak-Ibu memilih yang benar. Siapa? Siapa? Siapa? Insya Allah hadirnya pasangan Amin akan membawa kemakmuran dan keadilan untuk semuanya," ujarnya.

"Mudah-mudahan nanti 14 Februari di Bali, di Indonesia pada umumnya, kita akan menang satu putaran," ungkap Jazilul.

Assistant Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid menyindir warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memilih calon pemimpin dari NU di Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah sosok pemimpin NU. Dia berpendapat warga Nahdliyyin seharusnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Kalau ada orang NU tidak milih calon dari NU, itu namanya korslet," kata Jazilul dalam Silaturrahmi Relawan Bali Satu dengan Cak Imin di Kabupaten Badung.

Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin adalah pemimpin yang merangkul semua pihak. Ia menyebut Cak Imin sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dia yakin Anies-Cak Imin akan merangkul semua pihak dalam pembangunan di masa mendatang. Jazilul mengajak warga Bali untjk mewujudkan hal itu.

"Saya ulangi tanggal 14 Februari pastikan Bapak-Ibu memilih yang benar. Siapa? Siapa? Siapa? Insya Allah hadirnya pasangan Amin akan membawa kemakmuran dan keadilan untuk semuanya," ujarnya.

"Mudah-mudahan nanti 14 Februari di Bali, di Indonesia pada umumnya, kita akan menang satu putaran," ungkap Jazilul.