ANIES BERBOHONG TELAH BERHASIL LINDUNGI ANAK SAAT DI JAKARTA, FAKTANYA TINGKAT PUTUS SEKOLAH TINGGI

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021. 

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021.

REKAM JEJAK KEGAGALAN ANIES SOAL KELOLA APBD DKI JAKARTA

Ima Mahdiah, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDID, menyebut Gubernur DKI Jakarta insecure.

Hal tersebut diungkapkan Ima pada acara Mata Najwa, menanggapi pernyataan Amin Subekti.

Amin Subekti adalah Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Sebelumnya Amin Subekti menilai Pemeritah DKI Jakarta sudah transparan.

Hal tersebut dilihat dari keterlibatan publik.

"Kalau soal keterlibatan publik dari awal publik sudah terlibat. Tahapan anggaran ada 15 tahapan. Dimulai dari paling bawah ada rembug RW, kemudian ada input rencana kerja oleh perangkat daerah.

Kemudian ada proses musrenbang, ada proses konsultasi publik, setelah itu ditajamkan kembali, setelah itu dituangkan pada pergub RKPD, kemudian disampaikan DPRD," jelasnya.

Anies Baswedan Dinilai Insecure

Setelah Amin Subekti memaparkan pandangannya, Ima Mahdiah menanggapi.

Ia mengungkapkan harusnya masyarakat tidak sekedar mengusulkan, namun harus bisa melihat.

"Anggaran ini kan totalnya banyak, ada komponen sekitar 200 ribu. Masyarakat dari RT, RW, musrenbang, mereka mengusulkan, tapi mereka harus lihat, ini dianggarkan atau tidak," ucapnya.

Ia menambahkan pentingnya fungsi pengunggahan informasi rancangan anggaran.

"Jadi fungsi mengupload biar masyarakat jelas apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," tuturnya.

Ima juga menilai Anies Baswedan insecure atau rasa tidak aman.

“Pak Anies kaya insecure. Apa yang ditutupin seperti itu? Kalau kita tidak ada apa-apa yasudah kita buka saja ke publik,” ucapnya.

Bandingkan Ahok dan Anies Baswedan

Ima mengungkapkan saat zaman pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, keterbukaan kepada masyarakat dengan mengunggah dokumen ke situs web sudah dilakukan sejak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal itu dilakukan sebelum berada pada tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

"Dibuka bahkan sejak RKPD, sebelum ke KUA PPAS. Karena di sini masyarakat juga bisa tahu," ungkapnya.

Hal tersebut dinilai bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Waktu itu Pak Ahok bilang ‘kita upload karena biar keliatan, kalau di musrenbang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan, bisa menjadi informasi untuk gubernur’," ujarnya.

Ima menambahkan jika Anies Baswedan meniru langkah Ahok, tidak akan terjadi kehebohan di publik terkait rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya kalau saja Anies mau terbuka dari zaman RKPD  dan KUA PPAS, yang seperti ini tidak akan terjadi," ucapnya.

Sebelumnya publik dihebohkan dengan temuan-temuan rancangan anggaran yang bernilai fantastis.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menemukan kejanggalan ketika membedah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang tercantum dalam situs apbd.jakarta.go.id.

Kejanggalan tersebut adalah terkait anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon bagi sekolah di Jakarta. 

ANIES PLIN-PLAN SOAL IKN! MAU LANJUTKAN ATAU TIDAK?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim akan menjadi bola panas pada Pemilu 2024. Itu menyusul kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia. "Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut dikutip dari YouTube tvMu Channel, Kamis (23/11).

Anies kemudian menanggapi. Menurutnya, tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. "Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Anies melanjutkan, jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. "Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya. "Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan menuturkan, sikap Anies terkait IKN mencla-mencle. “Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU (undang-undang). Siapapun presidennya harus melaksanakan. Tapi di sisi lain, IKN tidak masuk dalam visi misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI,” kata pria asal Kutai Timur itu. Bahkan, lanjut Irwan, Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah.

“Logika Anies yang membandingkan dengan membangun satu ibu kota baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu, justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” terangnya. Anggota Komisi V DPR RI ini menuturkan, IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Bukan sekadar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. “IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ucapnya.

Disebutkan pria berkacamata itu, muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur Indonesia baru 15 persen terhadap perekonomian nasional. Sehingga, pemindahan IKN menurutnya merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur. “Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua capres untuk melanjutkannya. Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” jelasnya. 

RIWAYAT PENGADUAN DI BALAI KOTA, DIMULAI AHOK, DITIADAKAN ANIES, DIHIDUPKAN KEMBALI HERU

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menghidupkan kembali pengaduan langsung masyarakat di Balai Kota DKI. Hal itu disampaikan Heru saat tiba di Balai Kota DKI usai dilantik sebagai Pj Gubernur pada Senin (17/10/2022). Sistem pengaduan langsung itu akan dibahas oleh Heru dan jajarannya pada hari ini, Selasa (18/10/2022).

Lagi Pengaduan Langsung hingga Tangani Krisis Ekonomi Adapun pengaduan langsung di Balai Kota DKI dimulai kali pertama oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun di era eks Gubernur DKI Anies Baswedan, pengaduan langsung tersebut ditiadakan dan diganti dengan pelaporan via aplikasi Jaki.

Berikut rangkuman perjalanan pengaduan langsung di Balai Kota yang dimulai oleh Ahok dan kini dihidupkan kembali oleh Heru.

Dimulai Ahok

Saat Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden, ia mempersilakan masyarakat datang langsung ke Balai Kota untuk mengadu. Pada 2016, Ahok menyediakan meja pengaduan khusus di teras Balai Kota. Sejak saat itu lah banyak warga Jakarta berdatangan ke Balai Kota untuk megadukan masalahnya. Namun ada pula warga yang datang hanya untuk bersalaman dan berfoto dengan Ahok. Teras Balai Kota pun selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00. Ketika itu lah warga terkadang mencegat Ahok untuk mengadu langsung atau atau sekadar bersalaman dan berfoto.

Ahok kerap menerima langsung aduan masyarakat. Ia juga dibantu sejumlah stafnya. Aduan yang masuk lalu diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat yang datang mengadu juga disuguhi teh dan kopi. Era Sumarsono Saat Ahok dan wakilnya, Djarot Syaiful Hidayat mencalonkan diri dan berkampanye di Pilkada DKI 2017, Jakarta dipimpin oleh Pj Gubernur DKI Sumarsono. Oleh Sumarsono, meja pengaduan itu tetap dipertahankan.

Hanya, meja pengaduan di era Sumarsono cenderung sepi. Padahal Sumarsono kerap hadir untuk menerima aduan warga. Tak jarang meja aduan tersebut kosong. ketika Ahok selesai dari masa cuti kampanye dan kembali bekerja, meja pengaduan di teras Balai Kota kembali ramai. Era Djarot Djarot menggantikan Ahok menjadi Gubernur DKI setelah mantan Bupati Belitung Timur itu tersangkut kasus penodaan agama.

Di era Djarot memimpin, sistem pengaduan langsung di Balai Kota tetap dipertahankan. Djarot pun berinovasi dengan membagi meja aduan menjadi beberapa klaster, di antaranya ialah klaster pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Djarot seringnya tak menerima langsung aduan masyarakat seperti Ahok. Aduan biasanya diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ditiadakan Anies

Saat Anies memimpin ibu kota, ia hanya sebentar menjalankan sistem pengaduan langsung dengan datang ke Balai Kota. Namun akhirnya sistem itu ditiadakan. Anies beralasan tak mudah bagi sebagian orang untuk datang langsung ke Balai Kota karena jarak yang jauh. Anies kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Di sana, warga bisa melaporkan berbagai masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dinas terkait.

Dihidupkan kembali Heru

Sistem pengaduan langsung di Balai Kota rencananya akan dihidupkan kembali oleh Heru. Pada penerapannya, pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin-Kamis dan beroperasi mulai pukul 07.30 WIB-08.30 WIB.

Kata Heru, pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan. Usai menerima pengaduan, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.

"Setelah itu, membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," tutur dia. 

SAFARI POLITIK GUNAKAN JET PRIBADI, ANIES BOHONG SOAL DANA KAMPANYE!

Gara-gara dianggap berbohong soal dana kampanye, capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Dana kampanye hanya Rp 1 miliar dianggap kontras dengan kenyataan di lapangan.

Pelaporan ke Bawaslu dilakukan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan). Ketua LISAN, Hendarsam Marantoko, mengatakan, pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat (22/12/2023). “Ketika pasangan AMIN  hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp 1 miliar itu sangat janggal,” kata Hendarsam, Ahad (24/12/2023).

Angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi. 

“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke-38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” ungkap dia.

Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye.

Hendarsam juga mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, kata dia, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar. “Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam.

Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final.

Hendarsam menambahkan tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dań banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.

Dengan tidak transparannya pasangan AMIN di pelaporan dana awal kampanye, Hendarsam khawatir akan transparansi di masa mendatang. “Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” papar Hendarsam. 

ANIES DIPASTIKAN GAGAL DI PUTARAN PERTAMA PILPRES. GABUNG GANJAR ATAU PRABOWO?

Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis merasa semakin hari capres nomor urut satu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan kehilangan optimisme untuk menang Pilpres 2024.

Pasalnya kini Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya curiga kaum elite berupaya merekayasa survei dengan meminta satu putaran di Pilpres 2024, yang menurut Hasbil hanya spekulasi.

Sehingga ia meminta agar Anies Baswedan menerima fakta bahwa elektabilitasnya berada di urutan terakhir dalam sebagian besar survei, serta menjadikannya motivasi untuk berusaha lebih keras meningkatkan suaranya.

"Pak @aniesbaswedan apapun surveinya elektabilitas anda paling bontot. Fakta ini yang harus anda terima dan dijadikan motivasi kerja keras lagi bukan malah membuat narasi seperti ini," ucapnya.

"Semakin hari anda kehilangan optimisme. Jangan lagi anda bentur-benturkan semua pihak, jangan norak!" imbuh Hasbil dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (16/1).

Sebelumnya, capres nomor urut satu Anies Baswedan mengaku curiga kaum elite berupaya merekayasa suara di Pilpres 2024 dengan meminta satu putaran. Ia pun menegaskan berjalannya pemilihan presiden ditentukan oleh rakyat.

Anies menyampaikannya menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani yang meyakini Pilpres 2024 akan berjalan satu putaran untuk kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Bukan selera elit politik, rakyat lah yang menentukan apakah satu calon dapat suaranya berapa persen. Kalau elite yang menentukan nanti dilakukan rekayasa untuk tercapai angka yang diharapkan elite. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa," kata Anies di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024) dikutip dari Suara.com.

Oleh sebab itu, Anies menekankan bahwa biarkan rakyat membuat menentukan keputusannya. "Mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat," jelasnya.Lebih lanjut, Anies mengingatkan bahwa Pilpres 2024 merupakan panggung bagi rakyat untuk menentukan calon Presiden RI yang akan datang. "Harus ingat ini adalah pemilihan milik rakyat, biarkan rakyat yang berkuasa, bukan kita-kita yang memiliki kuasa untuk menentukan," lanjutnya.

ANIES BASWEDAN GAGAL PIMPIN JAKARTA

Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. Lantas, seperti apa kinerja Anies selama 5 tahun memimpin Ibu Kota?

Hal ini menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY). Ia menyampaikan sejumlah catatan terkait kinerja Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Secara garis besar, SGY menilai Anies gagal mengelola APBD DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di Ibu Kota. Baginya, jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna, bahkan gagal total.

SGY memaparkan, selama 5 tahun memimpin, lewat APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan diperkirakan telah menggelontorkan duit rakyat sebesar Rp 395,74 triliun. Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022.

Adapun perkiraan rinciannya adalah, pada APBD-P 2018 sebesar Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun.

Dengan total APBD berkisar Rp 395,74 triliun tersebut, seharusnya Anies Baswedan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta. Artinya tingkat kebahagian masyarakat Jakarta juga harus ikut naik.

"Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. Angka skor kebahagian Provinsi DKI Jakarta 70,69 ini menurun 0,65 point dibandingkan dengan skor tahun 2017 yakni 71,33," kata SGY dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).

SGY menyampaikan, informasi data tersebut didapat dari laman resmi BPS. Indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) ini diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama diukur berdasarkan kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

Masih merujuk pada data BPS, ungkap SGY, diketahui Banten berada di urutan terbawah daerah yang paling tidak bahagia penduduknya di Indonesia dengan nilai indeks di angka 68,08. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedelapan dengan nilai indeks 70,68.

Provinsi Bengkulu, berada pada tingkat kedua dengan skor 69,74, disusul Papua diposisi ketiga, skor 69,87, dan keempat Nusa Tenggara Barat, skor 69,98. Daerah dengan tingkat indeks kebahagiaan terendah kelima yakni Jawa Barat, skor 70,23, kemudian ke enam Nusa Tenggara Timur, skor 70,3, lalu ke tujuh Sumatera Utara, skor 70,57.

Kemudian Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ke delapan, skor 70,68, diikuti Provinsi Aceh diposisi kesembilan, skor 71,24, dan terakhir Provinsi Sumatera Barat, skor 71,34.

Menurut SGY, memperhatikan skor angka indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang hanya 70,68, maka hal ini dapat dianggap sebagai wujud kegagalan Gubernur Anies dalam membahagiakan warganya.

"Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna dan gagal total," ujar Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) itu.

Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya?. Apakah dengan total APBD yang berkisar Rp 395,74 triliun itu dapat menyelesaikan persoalan klasik Jakarta?

"Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas tak perlu dijawab lantaran indeks Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal ditingkatkan. Ini artinya Gubernur Anies dapat juga dianggap telah gagal meningkatkan kebahagiaan warga Jakarta," tutur SGY.

"Tetapi demi transparansi perlu juga menjelaskan kegagalan Anies, yakni gagal mengatasi masalah klasik Jakarta. Diantaranya, Gubernur Anies gagal mengatasi masalah klasik, yaitu banjir Jakarta. Artinya di era Gubernur Anies, Jakarta masih saja tetap diterjang banjir," sambungnya.

Gubernur Anies, lanjutnya, juga gagal mengatasi masalah klasik lainnya, yakni macet Jakarta. Dalam hal ini, khususnya gagal menyelenggarakan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

"Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. Bahkan pemenang tender ERP juga sudah ada. Kebijakan ERP diyakini bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan, bukan dengan kebijakan ganjil genap," jelasnya.

Selain itu, SGY menilai Gubernur Anies juga gagal mengatasi masalah klasik sampah, yakni mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

"Sedangkan program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan Groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud," ungkapnya.

SGY menambahkan, kegagalan lain Gubernur Anies yakni program Rumah DP Rp 0. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit. Sedangkan sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0.

"Hal Ini menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP Rp 0 juga belum direvisi," bebernya.

SGY menyatakan, beberapa uraian tentang kegagalan Gubernur Anies di atas kiranya cukup dijadikan dasar untuk mempertanyakan penggunaan duit rakyat berkisar 395,74 triliun tersebut.

"Artinya Gubernur Anies Baswedan dapat dianggap telah gagal menggunakan duit rakyat tersebut untuk mengatasi persoalan klasik Ibu Kota DKI Jakarta. Dengan demikian, maka masyarakat dapat menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan secara objektif dan apa adanya selama 5 tahun ini," tutupnya.