ANIES DIDUKUNG TERORIS! GUS IPUL INGATKAN RAKYAT UNTUK BERHATI-HATI MENENTUKAN PILIHAN

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NUan.

Secara spesifik ia meminta Nahdliyin tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir.

"Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Baasyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga," kata Gus Ipul melalui keterangannya, Selasa (16/1).

"Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-iming posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini," kata dia.

Dia tidak menyebut secara gamblang siapa capres-cawapres yang didukung Abu Bakar Baasyir. Akan tetapi, belum lama putra dari Abu Bakar Baasyir menyebut ayahnya mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Adapun Amien Rais adalah pendiri Partai Ummat. Bekas politikus PAN ini pada 18 Oktober 2023 mendeklarasikan dukungan Partai Ummat kepada Anies Baswedan. Amien menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro partai tersebut.

Gus Ipul melanjutkan bahwa capres-cawapres yang dipilih oleh masyarakat harus benar-benar mencerminkan cara berpikir dan bermazhab ahlussunah waljamaah.

"Pastikan bahwa paslon yang kita pilih itu sesuai dengan cara bermazhab dan berpikirnya NU. Pilih dan pilah semua info yang ada agar kita tidak tersesat karena berita-berita hoaks," ujarnya.

Warga NU diharapkan mengetahui secara pasti calon mana yang seiring dan sejalan dengan kepentingan Indonesia dan kepentingan NU.

"Kita ingin warga NU mencoblos pada tanggal 14 (Februari). Kita berharap semua warga NU hadir dan menggunakan hak pilihannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan semua paslon yang ada," kata Gus Ipul

Selama ini PBNU kerap mengingatkan para kader untuk netral di Pemilu 2024. NU berusaha sekuat tenaga untuk ikut menjaga masyarakat tetap tentram dan harmonis selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan independensi dan netralitas NU dalam pemilu 2024 dan tidak pernah berubah sejak pembentukannya di tahun 1926. 

SURVEI IPE: ELEKTABILITAS ANIES MASIH PALING BAWAH, DIPREDIKSI KALAH DI PUTARAN PERTAMA

Lembaga survei Indonesia Political Expert (IPE) mencatat kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD paling tinggi dengan angka 4,95 persen dengan total elektabilitas 35,4 persen.

"Elektabilitas kandidat capres dan cawapres naik, namun kenaikanpaling tinggi didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud dari 33,57 di bulan Desember 2023, menjadi 35,4 di Februari 2024," ujar Direktur Eksekutif IPE Agustanto Imam Suprayogo saat merilis hasil survei lembaganya di Hotel Tamarin, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Secara elektabilitas, peringkat dua diikuti pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka terakhir 32,4 persen atau mengalami kenaikan elektabilitas paling rendah di angka 2,51 persen.

Ketiga adalah pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka elektabilitas 27,7 persen dengan angka laju elektabilitas 3,91 persen. Sementara itu, angka yang tidak tahu dan tidak menjawab saat ini turun di angka 4,5 persen.

Jika ditilik basis strong voter, basis Ganjar-Mahfud terkuat di angka 87,9 persen. Peringkat kedua adalah Anies-Muhaimin 86,7 persen dan Prabowo-Gibran di angka 76,2 persen.

Sementara itu, survei keterpilihan partai juga mengalami perubahan. Ia mencatat elektabilitas partai pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin mengalami kenaikan.

"Elektabilitas PDI Perjuangan, PKS, PKB, Nasdem, PAN, PPP, Perindo, PSI, Hanura naik dibanding bulan lalu. Elektabilitas Golkar turun dibanding bulan lalu. Sementara elektabilitas Gerindra, Demokrat cenderung stagnan/jalan di tempat," kata Agustanto.

Angka keterpilihan PDIP teratas di angka 24,7 persen dengan keyakinan memilih 92,5 persen. Kedua adalah Gerindra di 16,1 persen dengan keyakinan memilih 83,2 persen dan ketiga Golkar 10,2 persen dengan keyakinan memilih 73,5 persen.

Sementara itu, berturut-turut adalah PKS 7,6 persen dengan keyakinan 91,2 persen; PKB 7,4 persen dengan keyakinan 91,6 persen; Nasdem 6,7 persen dengan keyakinan 87,5 persen; Demokrat 4,5 persen dengan keyakinan 81,4 persen; PAN 4,5 persen dengan keyakinan 85,9 persen; PPP 4,4 persen dengan keyakinan 89,2 persen; Perindo 4,2 persen dengan keyakinan 88,9 persen; PSI 1,4 persen dengan keyakinan 72,5 persen; Hanura 1,3 persen dengan keyakinan 82,3 persen.

Pertimbangan responden memilih kandidat mayoritas karena pemberian uang (48,7 persen), pengaruh orangtua (25,1 persen), pengaruh tokoh masyarakat (9,2 persen), risiko jabatan (7,6 persen), dikucilkan teman atau rekan kantor (5,3 persen) dan lainnya (4,1 persen).

Sementara itu, hasil survey ekonomi menunjukkan 38,62 persen menyatakan buruk, 56,93 baik dan tidak tahu tidak menjawab 4,45 persen. Tiga tertinggi alasan terburuk adalah kenaikan sembako (38,45 persen), sulit mencari pekerjaan (32,70 persen) dan gaji tidak naik (10,52 persen). 

JUSUF WANANDI : ANIES GAK BISA KERJA, HANYA NGOMONG DOANG. 5 TAHUN JADI GUBERNUR GAK ADA HASILNYA

Pendiri CSIS Jusuf Wanandi mengucapkan rasa penyesalan pernah berikan pujian setinggi langit kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Jusuf menyebut bahwa Anies memang pandai merangkai kata untuk menarik simpatik namun jika urusan bekerja sangat buruk.

Jusuf Wanandi mengakui bahwa Anies memang jago jika berkampanye dan merangkai kata namun saat jadi Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, ia menilai Anies tak berbuat apa-apa.

"Kalau campaign memang jago, kalau ngomong meyakinkan. Tapi dalam pelaksanaan, kan kita lihat waktu dia 5 tahun gubernur (DKI Jakarta). Apa hasilnya?" kata Jusuf Wanandi dengan nada tinggi seperti dilihat dari Youtube Total Politik, Sabtu (10/2).

Jusuf Wanandi lalu mencontohkan soal pembangunan trotoar di Jakarta oleh Anies yang menurutnya hanya 1 meter dan cuma untuk ditunjukkan kepada Presiden Jokowi.

"Supaya dilihat oleh Jokowi, dia (Anies) hebatnya, apanya yang hebat, gak ada apa-apa sebetulnya. Terus terang, gak ada," ucapnya.

"Kalau ngomong gak ada lawan. Kita ini begini, waktu dia (Anies) balik dari Amerika, kita kira ini calon kita nih. Islam hebat, moderat, modern dan sebagainya. Ternyata (kata-kata disensor), gak ada apa-apanya," sambungnya.

Malah kata Jusuf, pekerjaan Anies di Jakarta jika dibandingkan dengan pekerjaan Ahok saat jadi Gubernur DKI Jakarta masih kalah jauh.

"Mau gimana Republik ini dibangun. Jakarta aja gak bisa dibangun. Kalah sama Ahok. Kita aja yang bodoh gak bisa bela Ahok. Karena Ahok ini sok," sambungnya.

Ditegaskan oleh Jusuf Wanandi, Anies tidak bisa dipegang janjinya. Ia pun mengatakan bahwa menyesal jika dulu memuji-muji Anies Baswedan, namun ujungnya merasa ditipu.

"Waktu dia (Anies) balik, kita kan puji-puji dia. Tetapi akhirnya gak ada apa-apanya. Anak Gajah Mada ketawain kita, karena kita begitu banyak harapan kepada Anies. Yang Gajah Mada bilang, lo ditipu lho. Sebab kita sudah ditipu," sambungnya.

Saat disinggung bahwa Anies memberikan izin untuk pembangunan gereja di Jakata, Jusuf Wanandi balik singgung perihal gerakan 212 pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Gw gak tau yang mana gerejanya, terus terang aja. Gereja itu sekunder, bukan primer, ngapain diurusin. Dia ikut 212, dia juga ikut sama PKS, dia juga ikut ribut-ribut. Apanya yang hebat?" tambah Jusuf Wanandi. 

PILIH CAPRES CUMA MODAL BISA BANGUN STADION DOANG? YANG DIBUTUHKAN RAKYAT ITU RUMAH!

OC Kaligis menilai janji-janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI banyak yang belum ditepati, salah satunya program rumah DP 0 persen. Menurut Advokat senior ini, pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS) tidak masuk dalam daftar janji kampanye Anies. Begitu juga dengan ajang balap Formula E.

“Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

“Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan,” ungkap OC Kaligis dalam surat terbuka.

Janji kampanye yang sama sekali belum pernah terdengar dan sama sekali dan juga tidak masuk dalam janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat DKI adalah pembangunan stadion sepak bola Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan Formula E.

Tentu biaya JIS dan Formula E berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies Baswedan. Semua janji kampanye Anies Baswedan dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, menarik, sekalipun ternyata penuh kebohongan 

ANIES PLIN-PLAN SOAL IKN! MAU LANJUTKAN ATAU TIDAK?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim akan menjadi bola panas pada Pemilu 2024. Itu menyusul kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia. "Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut dikutip dari YouTube tvMu Channel, Kamis (23/11).

Anies kemudian menanggapi. Menurutnya, tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. "Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Anies melanjutkan, jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. "Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya. "Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan menuturkan, sikap Anies terkait IKN mencla-mencle. “Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU (undang-undang). Siapapun presidennya harus melaksanakan. Tapi di sisi lain, IKN tidak masuk dalam visi misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI,” kata pria asal Kutai Timur itu. Bahkan, lanjut Irwan, Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah.

“Logika Anies yang membandingkan dengan membangun satu ibu kota baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu, justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” terangnya. Anggota Komisi V DPR RI ini menuturkan, IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Bukan sekadar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. “IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ucapnya.

Disebutkan pria berkacamata itu, muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur Indonesia baru 15 persen terhadap perekonomian nasional. Sehingga, pemindahan IKN menurutnya merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur. “Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua capres untuk melanjutkannya. Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” jelasnya. 

WADUH! TIMNAS AMIN INGIN RUBAH BUMN JADI KOPERASI

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menegaskan bahwa AMIN berkomitmen untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembenahan tata kelola, bukan membubarkan seperti pemberitaan sebelumnya.

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky, mengatakan bahwa kebijakan dan program pokok terkait dengan BUMN ditulis cukup terperinci dalam submisi ke-16 dari misi kedua AMIN untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua.

"Sempat beredar informasi bahwa AMIN akan membubarkan BUMN atau diganti dengan koperasi, itu pemberitaan yang keliru dan merupakan saran dari pihak lain yang tidak mewakili Timnas AMIN," kata Awalil dalam Diskusi Publik Ke-8 bertajuk Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Jakarta.

Dalam submisi ke-16 dari misi kedua pasangan AMIN, Awalil menyebutkan terdapat beberapa kebijakan terkait dengan BUMN, yakni pertama, menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Kedua, menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi, termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan. Dengan kebijakan tersebut, kata dia, pemerintahan AMIN tidak akan memilih pimpinan berdasarkan balas jasa masa lalu, kedekatan, dan sebagainya.

"Jadi, kalau mau menjadi pimpinan BUMN harus dites dan memenuhi syarat," ungkapnya.

Kebijakan ketiga, lanjut dia, mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama. Menurut Awalil, kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas salah satu keluhan pihak swasta bahwa BUMN cenderung mengambil "jatah" dari pihak swasta.

Kebijakan keempat, meninjau seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh, serta melanjutkan restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.

Kelima, mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat antikorupsi ke rantai pasoknya. Kebijakan keenam, kata dia, menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak mana pun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.​​​​​​ 

APA KABAR WARGA KAMPUNG BAYAM??? ANIES PENIPU ULUNG YANG TELAH MENYENGSARAKAN RAKYAT

PT Jakpro (Perseroda) masih belum memiliki solusi bagi warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) untuk segera menempatkan di Kampung Susun Bayam (KSB). Para warga kemungkinan besar belum akan menempatkan rusun tersebut pada Lebaran 2023/ 1444 Hijriyah ini.

"Masih berproses dengan Pemprov (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)," kata Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin kepada wartawan usai audiensi bersama tim Jakmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Iwan menjelaskan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, terutama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Hal itu kaitannya masalah legalitas mengenai siapa pengelola dari KSB.

"Karena harus hati-hati. Karena lahan pun kami harus komunikasikan dengan BPAD. (Proses soal pembahasan lahan) masih terus berjalan kajiannya, justifikasinya harus kuat," jelasnya.

Saat disinggung mengenai warga yang masih menetap di tenda dekat JIS, Iwan mengaku tidak mengetahuinya. Dia tidak memberikan 'angin segar' pula bagi warga Kampung Bayam untuk dapat menempati rusun pada momen Lebaran yang sebentar lagi akan tiba.

"Kan kalau lebaran di lapangan," kata dia singkat.

Sebelumnya diketahui, sejumlah warga yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) melakukan demonstrasi beberapa kali di depan Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut Pemprov DKI serta BUMD PT Jakpro agar segera menepati janji untuk menempatkan mereka di rusun.

Janji itu disampaikan sejak peresmian KSB oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022 yang lalu. Hingga saat ini, sejumlah warga terpaksa bertempat tinggal di tenda dekat JIS. Sementara sebagian lainnya menempati kontrakan.

Sementara itu, pihak Jakpro mengaku masih mengalami kendala legalitas sehingga belum bisa menempatkan warga di KSB. Prosesnya masih berkutat pada pengalihan pengelolaan. Pasalnya, bangunan KSB dibangun oleh PT Jakpro, sementara tanahnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Sehingga masih belum jelas pihak mana yang mengelolanya serta sampai kapan pengelolaannya.