Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017, Anies Baswedan purna tugas pada Oktober 2022 lalu.
Selama lima tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota bagaimana kinerja Anies Baswedan?
Bila membandingkan data angka kemiskinan di awal dirinya menjabat dengan akhir masa jabatannya, ternyata jumlah penduduk miskin di Jakarta makin banyak.
Informasi ini berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 16 Januari 2023 lalu.
Berdasarkan data rilisan BPS itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada periode September 2022 atau di akhir masa jabatan Anies Baswedan berada di angka 4,61 persen.
Angka kemiskinan ini setara dengan 494,93 ribu penduduk miskin.
Sedangkan, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada periode September 2017 atau sebelum sebelum Anies dilantik berada di angka 3,78 persen.
Pada periode tersebut, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di ibu kota ada 393,17 ribu.
Dengan kata lain, angka kemiskinan di ibu kota naik 0,38 persen selama lima tahun dipimpin Anies Baswedan.
Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di ibu kota yang mencapai 101.760 orang.
Berdasarkan data dari BPS ini, sejatinya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di ibu kota turun di dua tahun awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.
Namun, angka tersebut melonjak tajam 2020 saat pandemi Covid-19 melanda Jakarta dan hampir seluruh wilayah di dunia.
Angka kemiskinan di ibu kota pun melonjak hingga mencapai puncaknya pada periode Maret 2021.
Kala itu, angka kemiskinan berada di kisaran 4,72 persen atau setara 501,92 ribu.
Di tahun terakhir masa jabatannya, Anies Baswedan pun berhasil menekan angka kemiskinan itu hingga mencapai 4,61 persen pada periode September 2022.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar soal jumlah dan persentase penduduk miskin.
"Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (17/1/2023).
Sebagai informasi, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Sedangkan, indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Sepanjang 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berhasil ditekan.
"Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,682 atau turun 0,086 dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,768," ujarnya.
"Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,194 menjadi 0,158," sambungnya.
Ia menyebut, penurunan kedua indeks ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan tingkat kesejahteraan pada penduduk miskin.
"Ini berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah menunjukkan hasil yang baik," tuturnya.
"Ini bisa dijadikan pijakan untuk terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder terkait," sambungnya.
Anggoro menambahkan, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi sepanjang 2022 ini juga tidak terlepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.
Adapun program bantuan yang dibuat pemerintah pusat antara lain Program Sembako/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov DKI meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
"Kebijakan pemerintah menggelontorkan bansos dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk UMKM, dan pembiayaan biaya sewa rusunawa terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat," kata dia.
"Sehingga mampu mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin," tambahnya menjelaskan.
No comments:
Post a Comment