FITNAH LAMPUNG TAK PUNYA ALAT UKUR POLUSI UDARA, WARGA LAMPUNG TOLAK PILIH ANIES!

Anies telah sebar hoax! Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, adalah tidak benar. Dalam debat perdana Pilpres 2024, 12/12/2023, Anies menyebutkan Provinsi Lampung tidak bisa mendeteksi polusi udara lantaran tidak memiliki alat pemantau udara. Klaim tersebut dilakukan saat menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, soal polusi udara di DKI Jakarta.

"Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada monitor, maka tidak muncul [polusi]," kata Anies.

Ternyata eh ternyata, Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) di Bandar Lampung, termasuk di 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, membenarkan dan menjelaskan bahwa instansinya telah memiliki alat untuk mengukur indeks kualitas udara.

Yaelah, Anies, Pak Anies. Sudah jadi calon presiden kok ya malah sebar hoax. Yang bukan hanya membohongi, tapi juga malah menyakiti perasaan warga Lampung.

Kredibilitas Anies kembali dipertanyakan mengingat sebagai seorang calon presiden sudah seharusnya berhati-hati dan dilengkapi dengan data riset yang lengkap agar tidak dicap sebagai orang yang asbun. Orang yang omong kosong.

Tapi memang bukankah yang demikian itu sudah menjadi tabiat dari Anies? Orang yang karena kepintarannya dalam berkata sehingga sering meninggalkan kebenaran dan kenyataan? Kemampuannya dalam tata kata dijadikan gincu sehingga menjadikan jauh dari kenyataan?

Tinggallah sekarang terserah kepada para calon pemilih, masihkah percaya pada orang yang telah terbukti berkata yang tidak sesuai fakta? Masihkah percaya pada capres yang menyebarkan berita bohong atau bahkan fitnah? Masihkah percaya pada capres yang asal klaim tanpa dukungan riset yang semestinya sehingga terbukti tidak hati-hati?

Masihkah percaya, pada capres yang menjadikan "kata-kata" sebagai modal utamanya???

Apakah masyarakat Lampung masih simpati pada Anies, orang yang telah menyebarkan berita bohong tentang daerahnya? Apakah mereka tidak merasa bahwa daerahnya telah difitnah oleh Anies? Apakah mereka masih percaya pada orang yang telah merendahkan kemampuan wilayahnya?

Semua tergantung pada masing-masing warga Lampung!

Apa yang diperlihatkan oleh Anies sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bukankah lima tahun di DKI Jakarta telah memberikan sebegitu banyak bukti bahwa tabiat Anies ya memang seperti itu. Sering berkata dan melakukan hal yang tidak benar???.. 

DESAK ANIES CUMA OMONG KOSONG JIKA SUARA ANIES BASWEDAN TAK NAIK

Arie Kriting berkomentar mengenai program Desak Anies yang menurutnya tidak membantu menikkan suara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Meski Desak Anies disanjung mengenai cara kampanye yang edukatif, tetapi Arie Kriting menilai menikkan elektabilitas juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Di mata Arie Kriting, Desak Anies juga tak lebih efektif dari pendekatan popularitas yang digunakan oleh paslon lain.

Opini itu disampaikan Arie Kriting melalui sosial media X miliknya, menuai beragam komentar pro-kontra.

"Selama hitungan suara itu satu orang satu vote, maka pendekatan dengan mengedepankan popularitas pasti lebih efektif," sebut Arie Kriting di akun X @Arie_Kriting, dikutip Kilat.com pada Kamis, 28 Desember 2023.

Arie pun menilai penting bagi pasangan capres-cawapres untuk menggaet publik figur guna meningkatkan elektabilitas.

"Dan salah satu cara menjaringnya ya dengan menggaet publik figur," kata dia.

Menurut Arie, hanya segelintir orang yang tertarik dengan program Desak Anies.

"Yang simpati dengan cara-cara “Desak Anies” itu cuma yang senang bernarasi, dan gak banyak," katanya.

Sejumlah netizen setuju bahwa program Desak Anies tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap suara rakyat.

"Acara "Desak Anies" Tidak akan berefek massive, Market pemilih muda terdidik cm 13-15%, itu pun belum dikeroyok sama 03 & 02, sisa pemilih muda tidak terdidik cenderung ke 02 atau 03," komentar @92MillionDollar.

"Yap, ini terobosan baru yg mungkin gak akan langsung berhasil... Tp semoga bisa membuka wawasan untuk generasi2 selanjutnya... Berbagi ilmu & pengetahuan memang tdk semenarik berbagi susu/sembako," ujar @ChullunS.

Seorang warganet menilai, sebagai publik figur Arie Kriting memiliki kapasitas untuk turut mencerdaskan masyarakat lewat mengenalkan program-program seperti Desak Anies.

"Dan harusnya sebagai public figure membantu mencerdaskan pemilih bukan malah setuju dengan model kampanye dengan "menggunakan public figure". Kalau pada akhirnya @aniesbaswedan tidak menang, tapi beliau meninggalkan standard how democracy supposed to be," komentar @sam_joko.

"Yg disampaikan ini benar, sistem pemilihan kita 1 org 1 suara, ya akhirnya semua paslon adalah bagaimana menggaet suara sebanyak2nya," tutur @yusufachmad10. 

ANIES DITAMPAR PENDUKUNG, GELAGAT APAKAH INI?

Sebuah video yang menampilkan capres nomor urut 1, Anies Baswedan ditampar oleh orang tidak dikenal saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), viral di media sosial. Kapten Timnas AMIN, M Syaugi angkat bicara.

Dari video yang beredar, seperti dilihat, Kamis (28/12), tampak Anies sedang berjalan di tengah kerumunan orang. Lalu, sejumlah pria berkaus hitam mengawal Anies.

Seorang pria yang mengenakan kaus tulisan 'AMIN' mengayunkan tangannya ke arah Anies. Ayunan tangan itu tertuju ke pipi Anies.

"Sebetulnya sering kejadian seperti itu, cuma tidak ada kamera, kebetulan kemarin ada kamera," ujar Syaugi dalam Konferensi Pers di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Syaugi mengaku peristiwa tersebut tidak serta merta menghambat kampanye yang berlangsung. Selain itu, peristiwa ini sudah ditangani oleh pihak keamanan.

"Itu sebetulnya hal yang memang perlu kita waspadai, tetapi itu tidak mengganggu kelancaran jalannya kampanye oleh Pak Anies. Itu sudah ditindaklanjuti bagian pengamanan," ucap Syaugi.

Lebih lanjut, Syaugi mengaku tak tahu apakah orang yang menampar Anies disengaja atau tidak. Ia menyerahkan kepada pihak keamanan untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Ya kita tidak tahu ya, itu nanti bagian pengamanan menyelidiki. Oh iya jadi catatan dari pihak pengamanan tentunya ada peningkatan pengamanan terhadap beliau berdua sehingga membuat masyarakat juga tenang," papar Syaugi.

"Karena banyak masukan-masukan dari masyarakat kepada kami di Timnas ini untuk memperhatikan hal-hal tersebut jadi kami sudah menindaklanjuti dengan meningkatkan pengamanan tersebut," tambahnya.

Syaugi berharap Pemilu dan kampanye dapat berjalan secara damai. "Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi lebih baik lagi, sehingga Pemilu atau kampanye bisa berjalan dengan damai aman semua tenang," pungkas Syaugi. 

DELAPAN ALASAN TIDAK MEMILIH PRABOWO

Kali ini saya tidak akan mengutarakan alasan mengapa saya akan memilih kembali Jokowi untuk periode kedua. Alasan saya masih kurang lebih sama dengan ketika saya 5 tahun lalu menulis “10 Alasan Mengapa Saya Memilih Joko Widodo”

 Meski tidak sempurna dan masih banyak yang harus diperbaiki sesuai janjinya, selama 4 tahun periode pertamanya beliau sudah menunjukkan banyak sekali prestasi yang cukup meyakinkan dan bukti bahwa Jokowi hampir sepenuhnya konsisten dengan 10 alasan yang saya kemukakan diatas.

Kali ini saya akan membuat daftar 8 alasan mengapa sangat keliru bila kita mengambil keputusan memilih Prabowo pada pilpres 14 Ferburai mendatang.Pilihan keliru ini akan kita sesali di kemudian hari karena bisa berakibat fatal bagi negeri kita.

 1. Prabowo Tidak Berpengalaman.

Diluar lingkup keamanan yang itu pun penuh kontroversi, Prabowo tidak pernah menunjukkan prestasi yang dapat dirasakan rakyat banyak. Dia adalah mantan jenderal lapangan yang pengalamannya sangat sempit. Hanya sebatas merancang dan memberi komando kepada anak buahnya untuk melaksanakan perintah kemiliteran. Tidak memiliki pengalaman administrasi pemerintahan. Tidak pernah menjadi bupati, walikota, atau gubernur. Tidak menguasai liku-liku birokrat dan tidak pernah jadi anggota eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Gaya kepemimpinan komandonya terkesan bertentangan dengan norma manajemen sipil yang lebih menekankan musyawarah.

 2. Karir yang Buruk.

Dalam kariernya sebagai perwira TNI, banyak catatan hitamnya. Tidak disiplin, terlibat dalam penghilangan dan penculikan mahasiswa, temperamental dan kejiwaan yang kurang seimbang. Karir militernya berakhir sebagai perwira tinggi yang dipecat dari TNI.  

 3. Dekat dengan Orde Baru

Memilih Prabowo berarti memutar balik jarum sejarah dengan mengembalikan kekuasaan orde baru Suharto yang otoriter dan korup. Rezim neo-orba akan menghidupkan kembali berbagai mafia bisnis seperti Petral dan sejenisnya yang telah diberantas oleh Jokowi. Nepotisme dan perkoncoan akan subur kembali dan birokrat akan dijadikan alat untuk memperkaya keluarga, kelompok, dan diri sendiri.

 4. Berpotensi Membungkam HAM

Rezim Prabowo, bila menang, akan sangat tertutup dan dikuatirkan akan terus menerus membohongi rakyat seperti telah ditandakan dengan berbagai penyebaran kebohongan, hoax, fitnah dan lainnya oleh para pendukungnya dalam upaya meraih kekuasaan saat ini. Rezim ini tidak akan ragu melanggar HAM, mengabaikan hukum,menggunakan kekerasan dan memotong hak berbicara dan kebebasan pers.demi melindungi kebohongannya.

 5. Eksploitasi Agama dalam Politik.

Meski praktik dan keyakinan agama Prabowo tidak terlalu jelas dan sering menimbulkan pertanyaan, cara-cara kampanyenya telah memanfaatkan sentimen keagamaan yang sangat berbahaya dan beresiko memecah belah umat dan bangsa. Cara ini telah secara konsisten digunakan oleh para pendukungnya pada 2014, pada pilgub DKI, dan sekarang pilpres 2019. Banyak diantara para pendukungnya yang bermaksud menumpang kekuasaannya bila menang, datang dari kelompok Islam fundamentalis, kelompok anti demokrasi dan yang berambisi mendirikan negara khilafah, serta kelompok takfiri yakni kelompok yang mudah mengkafirkan kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan alirannya.

 6. Janji Kampanye yang Tidak Realistis.

Program ekonominya penuh dengan janji-janji populis, menaikkan gaji PNS, menurunkan harga, menghindari impor dan utang negara, dan lain sebagainya, tidak disertai pemikiran matang yang menunjukkan penguasaan dan pemahamannya atas prinsip ekonomi, fiskal, dan moneter. Janji-janji tidak realistis itu akan tinggal sebagai janji belaka dan tidak mungkin dilaksanakan atau bila dipaksakan akan mengakibatkan bahaya runtuhnya sistem pengelolaan ekonomi yang prudent dan jatuhnya negeri ke dalam krisis ekonomi baru.

 7. Bersikap Mendua Soal Nasionalisme.

Prabowo memproyeksikan diri sebagai ultra nasionalis, anti asing, padahal dari mulutnya sendiri pernah keluar pernyataan bahwa dirinya adalah produk asing dan berkiblat ke Barat. Adiknya Hasyim yang aktif mendukungnya pernah menyampaikan dalam suatu forum di Amerika bahwa bila Prabowo terpilih akan membuka negeri ini selebar lebarnya buat Amerika dan kawan kawan. Sikap dan sifat hipokrit ini bagi mereka adalah bagian dari permainan politik amoral yang dianggap lumrah untuk merebut kekuasaan.

 8. Kampanye Teror.

Prabowo adalah capres pertama di negeri ini yang menggunakan taktik menyebar pesimisme dan ketakutan kepada rakyat banyak antara lain atas dasar sebuah buku fiksional. Menyatakan bahwa dirinya harus menang sebab bila kalah negeri ini akan runtuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan negeri ini dari keruntuhan. Pendukungnya menebar kebohongan adanya invasi puluhan juta tenaga asing yang merampas kesempatan kerja bagi warga negara. 

"YANG TOLAK IKN ITU PECUNDANG"! KETUA PBNU SENTIL ANIES-MUHAIMIN SOAL IKN?

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, dirinya mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya saat memberi sambutan di Halaqah Fikih Peradaban "Ijtihad Ulama Nahdlatul Ulama dalam Bidang Sosial-Politik" di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (28/12).

"Makanya sejak sejak awal saya setuju dengan IKN, maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN," kata Gus Yahya disambut tepuk tangan hadirin.

"Karena inilah, kita mau bagaimana? Sampeyan mau jadi pecundang selama-lamanya? Atau mau kuat? Ini penting gitu dan ini (IKN) luar biasa," tambah Gus Yahya, masih mendapat sambutan riuh.

Gus Yahya membeberkan mengapa dirinya sangat mendukung pembangunan IKN. Ia menyoroti luas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Menurut Gus Yahya, untuk menjaga wilayah Indonesia, dibutuhkan sistem pertahanan terpusat seperti yang dilakukan negara besar.

"Semua negara besar melakukan itu, Amerika melakukan itu, Inggris, Eropa, Rusia, China, sistem pertahanan yang terpusat harus. Dan supaya punya sistem pertahanan terpusat ini, harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh dari ibu kota karena pengendalinya harus kepala negara," ucap Gus Yahya.

"Makanya Pentagon enggak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika, kita harus bikin gitu," tambah dia.

Eks jubir Gus Dur ini lantas menyoroti Kota Jakarta yang menurutnya sudah terlalu padat. Demikian juga dengan Pulau Jawa.

"Persoalannya, kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat mau ditaruh di mana? Ndak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat, di mana? Padahal kalau kita enggak bikin, gimana caranya kita mempertahankan Mentawai, Nias, Merauke, dan sebagainya, enggak mungkin," ucap Gus Yahya.

Gus Yahya mengaku kagum dengan rencana Presiden Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota negara. Menurutnya, membutuhkan masukan dari lembaga think tank yang besar untuk mengambil keputusan penting seperti ini.

Ini Pak Jokowi, gini-gini harus dibangun kebijakan ini melalui satu lembaga think tank yang besar, lembaga kajian besar, Pak Jokowi kok tiba-tiba. Saya tanya ini think tank-nya Pak Jokowi mana? Jangan-jangan dapat wangsit," kata Gus Yahya seraya tertawa. 

ORANG SEPERTI AHY, PRABOWO, DAN SBY SAJA DIKHIANATI ANIES. APALAGI RAKYAT KECIL SEPERTI KALIAN !!!

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tak menyangka dengan pengkhianatan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Anies disebut menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Kerja sama antara NasDem dan PKB dikabarkan telah disepakati, meninggalkan Demokrat dan PKS.

"Sebetulnya kalau jujur saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu tiga hari lalu," kata SBY, di Cikeas, Jumat (1/9).

SBY mengatakan parpol di Koalisi Perubahan bekerja sama dengan baik. Apalagi, kerja sama telah dibangun sejak setahun lalu.

"Setahun lamanya kurang lebih koalisi bersama-sama berikhtiar untuk bisa jadi kenyataan dan bisa usung capres-cawapres yang kita harapkan," ucapnya.

Namu, SBY mengaku mengerti dalam politik adalah hal yang biasa jika seseorang bersiasat dan berstrategi untuk mencapai kepentingan sendiri.

Namun, menurut dia, strategi dan siasat yang dilakukan oleh Anies telah melewati batas etika dan moral politik.

"Saya capres dua kali, saya pernah bangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi tiga hari lalu. Saya mengerti politik penuh strategi siasat, caranya banyak," kata SBY.

"Tapi, saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Kasar," imbuhnya. 

MENAKER BUNGKAM SOAL ANIES MAU KAJI ULANG OMNIBUS LAW CIPTAKER

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah enggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

Ida mengatakan masing-masing capres-cawapres memiliki visi misi dan program masing-masing. Wajar bila hal itu tengah ditawarkan kepada masyarakat untuk menggaet pemilih di Pilpres 2024.

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami review ulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12). 

ANIES PETUGAS PARTAI DAN BUDAKNYA SURYA PALOH

Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Anies Baswedan sebagai "petugas partai"-nya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam diskusi daring MNC Trijaya bertajuk "Koalisi Ngalor-Ngidul", Sabtu (2/9), Herman mulanya bicara mengenai dugaan manuver Surya Paloh, Anies, maupun sosok mastermind lain di balik keputusan Anies berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dia menilai Anies pada hakikatnya tak cukup mampu berseberangan dengan Surya Paloh, meski telah memutuskan sosok cawapres pilihannya sendiri.

NasDem merupakan partai pertama yang mengusung sang Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, yang kemudian diikuti PKS dan Demokrat.

Karena hal itu, Anies disebut segan menentukan pilihannya sendiri dan memutuskan manut terhadap Paloh.

"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah untuk bisa berseberangan dengan Pak Surya Paloh. Dia mungkin petugas [partai]-nya Pak Surya Paloh. Bagaimana pun sangat bergantung ke Pak Surya Paloh," ucap Herman dalam diskusi tersebut.

Meski begitu, Herman tak menampik dugaan kehadiran "mastermind" lain di balik sikap Anies dan Surya Paloh. Dia lalu menyebut Paloh punya hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Paloh ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi sehingga membuat manuver dadakan semacam itu.

"Pak Surya Paloh juga mungkin sangat menjaga hubungan baik dengan Presiden [Jokowi]. Mungkin saja Anies direstui tapi ya jangan [dengan Ketua Umum Partai Demokrat] AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Ya mungkin saja," tuturnya.

"Saya pakai bahasa mungkin karena saya tidak mendengar dan tidak mengetahui, tapi [ini] banyak menjadi pembicaraan bahwa yang penting bukan AHY. Tapi ya ini harus dikonfirmasi dulu. Saya kira Pak Mensesneg [Pratikno] sudah berikan klarifikasi tidak tapi rumor atau info yang didapat ya ada seperti itu," imbuh dia.

Dengan kondisi itu, Herman pun menilai Anies bukanlah pemimpin yang bebas, sama seperti Ganjar Pranowo selaku capres dari PDIP, yang selama ini menyabet julukan demikian.

Dia menegaskan Anies bukan pemimpin yang mampu membawa dirinya sendiri.

"Meskipun berulang kali disampaikan dalam forum-forum bahwa untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Anies karena Anies nanti yang akan bersama-sama [dengan cawapres tersebut]. Anies [juga] sudah membawa nama AHY kok. Jadi [karena ini] Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas, pemimpin yang mampu membawa dirinya," ucap Herman.

Beberapa hari terakhir, ramai kabar duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pemasangan itu disebut Partai Demokrat sebagai hasil kerja sama politik PKB dan Partai NasDem.

Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Pada Jumat (1/9), Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu resmi membuat Tim 8 bubar.

Tim 8 merupakan tim yang terdiri dari perwakilan NasDem, Demokrat, PKS, dan pihak dari Anies. Tim kecil ini bertugas menggodok calon wakil presiden (cawapres) pendamping sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, PKB bersama NasDem berencana mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies dan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9) siang ini. 

ANIES BERBOHONG PERNAH MENJADI SANTRI

Baru-baru ini media sosial platform X (Twitter) tengah ramai dengan pernyataan dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), KH Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. Menurut video yang beredar Gus Yusuf menyebut jika Anies pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Pabelan selama tiga tahun.

Unggahan pernyataan Gus Yusuf itu pun ditanggapi oleh para aktivis NU. Salah satunya adalah Afif Fuad, kader GP Ansor yang sempat viral menolak kedatangan pendakwah Ustaz Khalid Basalamah. Dia menyebut jika Anies Baswedan hanya pesantren kilat di Ponpes Pabelan, Magelang tersebut.

"Jika yang dikatakan Anies kepada Kiai Yusuf Chudori jika ia mondok di pesantren Pabelan, Magelang selama 3 tahun, maka ia berbohong," ungkap Afif Fuad, dikutip dari akun X pribadinya @AfifFuadS.

Menurut dia, dalam laman resmi Ponpes Pabelan menyebut jika Anies mengikuti pesantren kilat saat Ramadhan selama tiga kali, saat SMP.

"Laman resmi pesantren pabelan merilis Anies hanya mengikuti Pesantren kilat pas Ramadhan selama 3 kali pas SMP," jelas Afif Fuad.

Sementara itu, cuitan lainnya datang dari seorang warganet yang mengingatkan soal kesalahan pernyataan Gus Yusuf.

"Ngapunten gus @yusuf_ch , k lancang sy mhn maaf. Pak @aniesbaswedan mondok di Pabelan, cmn pondok ramadhan semasa SMP nya. 3x beliau ikut kegiatan tsb, yg berlgsg slm 20 hari. JADI GA MONDOK 3 TAHUN. ini link info dr pondok pabelan & berita," tulis @HeNdiBur.

Menanggapi cuitan itu, Gus Yusuf pun mengaku salah paham soal pernyataan yang disampaikan Anies Baswdan kepadanya.

"Siap salah .. pemahaman saya yg salah, beliau mengatakan sewaktu SMP saya mondok di Pabelan zaman Kyai Hamam. terima kasih koreksinya," jelas Gus Yusuf.

Sebelumnya beredar viral, video pernyataa Gus Yusuf Tiktok dan X. Dalam pernyataan itu, Gus Yusuf menceritakan pertemuan dengan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan.

Kepada Anies, Gus Yusuf mengaku, berterus terang sulit heran dengan sosoknya selama ini. Apalagi, jika sampai PKB mendukung pasangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Menurut dia, hal itu lantaran pribadi Anies yang dicitrakan radikal. Sebab, Anies selalu dikaitkan dengan Aksi Bela Islam 212 untuk melawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang di kemudian hari divonis menistaan Alquran melalui ayat Almaidah 51.

"Framing-nya itu, labelnya itu sampeyan 212, abot (berat) ini nang PKB, saya sampekan terbuka. Ini aslinya pripun, ideologinya sampeyan pripun? Nah Pak Anies jawab, kalau ideologi ya ndak mungkin lah saya itu radikal Gus, saya sama dengan jenengan, elek-elek gini saya itu santri Pabelan, Magelang," kata Gus Yusuf menceritakan pertemuan dengan Anies sebelum PKB berkoalisi dengan Nasdem mengusung pasangan Anies, dikutip akun @Paltiwest.

Menurut Gus Yusuf, Anies mengaku sebebagai santri Nahdliyin. Kebetulan juga, guru Anies ketika di Ponpes Pabelan, yaitu Kiai Hamam Dja'far. Di mana Kiai Hamam adalah adik kelas ayahnya, yang sama-sama merupakan murid pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebuireng, Jombang.

"Di Magelang itu ada pesantren tua namanya Pabelan. Oh berarti muridnya Kiai Hamam, ya zaman Mbah Hasyim. Masuk gak iki, kiro-kiro?" kata Gus Yusuf kepada para hadirin.

Dia pun masih penasaran dengan mengapa Anies memiliki kedekatan dengan kelompok 212. Akhirnya, Gus Yusuf mendapat penjelasan dari Anies.

"Kok sampeyan iso 212. Beliau cerita, itu kan soal Pilgub 2017, ketika Pilgub Jakarta kita ini melawan Ahok yang waktu itu dengan kekuatan besar, kekuatan birokrasi, dana luar biasa, lha kita gak punya apa-apa Gus. Untuk melawan kekuatan itu yang kita punya hanya satu, Allahu akbar maka oleh teman-teman disepakati kampanye kita Allahu akbar dan terbukti Allahu Akbar lah yang menang, ini soal EO (event organizer) bahasanya begitu," kata Gus Yusuf. 

ANDY NOYA SKAKMAT ANIES! GUBERNUR PERTAMA YANG BERMAIN ISU RAS DAN AGAMA

Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung istilah pribumi dinilai bernada rasis. Ucapanan itu disampaikan Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (16/10/2017).

Ucapan Anies itu mendapatkan tanggapan oleh warganet. Warganet kecewa Anies membedakan penduduk Jakarta berdasarkan kategori pribumi dan tidak.

“Peduli setan Anies itu pribumi apa nggak, ketika ada pelayan masyarakat membedakan warga negara berdasarkan etnis, Itu guoblok bukan maen,” kicau @SoundOfYogi.

Penggalan pidato Anies yang bernada rasis itu saat dia menjelaskan soal penindasan yang dilakukan kolonialisme.

Berikut penggalan penyataan Anies yang dinilai rasis:

Jakarta juga memiliki makna pentingnya dalam kehidupan berbangsa. Di kota ini, tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan ditegakkan oleh para pemuda. Di kota ini pula bendera pusaka dikibartinggikan, tekad menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat diproklamirkan ke seluruh dunia. Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.

Warganet menyangkan penyataan Anies itu sebab seolah-olah kemenangan dia menjabat sebagai gubernur hanya milik kelempok tertentu. Saat Pilkada DKI Jakarta kemarin, Anies banyak didukung ormas berkedok agama.

“Kemenangan Anies-Sandi bukan kemenangan kaum muslim. Bukan kemenangan pribumi. Itu cuma kemenangan PKS dan Gerindra. Shame on you, Mr Governor!” kicau @wh_1317.

Warganet lain menilai pernyataan Anies tidak mempererat warga Jakarta yang terpecah saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu Anis dan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

“Kalau harus memakai istilah pribumi, maka Ahok adalah pribumi. Anies tidak dapat mengklaim bahwa dirinya lebih pribumi dibanding Ahok/Ahok non pribumi,” kicau @bintangjuntak. 

JANJI CAK IMIN BERI MODAL RP10 JUTA DINILAI LAGU LAMA SULIT TERWUJUD

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji memberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan bunga bagi para pemuda untuk membuat usaha jika menang di Pilpres 2024. Namun, program tersebut ternyata bukan hal baru.

Menurut Cak Imin, modal menjadi syarat utama bagi anak muda untuk memulai usaha dan nantinya bisa membuka lapangan kerja. Namun, tidak semua generasi muda memiliki modal finansial yang mencukupi.

"Kaum muda dengan visibility memadai akan diberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga, sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan," ucap Cak Imin dalam acara diskusi di Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (4/12) lalu seperti dikutip dari CNN Indonesia TV.

Cak Imin berpendapat anak muda adalah masa depan bangsa yang harus mampu menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, kaum muda ini memiliki potensi dan kekuatan.

"Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan," jelasnya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai janji yang diumbar Cak Imin bukan hal yang baru. Meski namanya tidak sama, bantuan permodalan bagi masyarakat sudah ada saat ini.

Ia menilai penyediaan modal usaha tersebut sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi. Di mana permodalan ini bisa didapatkan oleh siapa pun termasuk anak muda jika memenuhi syarat.

"Janji memberikan modal usaha Rp10 juta tanpa agunan dan bunga sebenarnya bukan hal yang baru. Ini hampir sama dengan program kredit ultra mikro yang sudah berjalan. Kan tinggal dipilih berapa calon debitur yang mendapat fasilitas ini," jelasnya Bhima.

Menurutnya, program KUR dan UMi meskipun memiliki bunga tapi sangat kecil. Lalu, untuk agunan atau jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta perbankan untuk memperlonggar syarat tersebut apabila potensi usaha yang akan dibiayai bagus.

Hal yang sama dinilai akan terjadi pada program bantuan modal Rp10 juta. Pasalanya, perbankan tidak akan mau memberikan modal bagi usaha yang tidak pasti karena bisa menjadi celah bagi anak muda untuk menyalahgunakan program tersebut.

"Pihak penyalur dalam hal ini perbankan perlu melihat juga proposal usaha yang akan dibiayai, sehingga jangan sampai anak muda melihat pemerintah sedang bagi-bagi uang gratis dan timbulkan moral hazard," jelasnya.

Karenanya, ia berharap Cak Imin bisa betul-betul menyusun skema pemberian dengan jelas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Seleksi calon peminjam menjadi sangat penting.

Bhima mengingatkan KUR dan UMi yang memiliki bunga dan perlu agunan aja masih aja ada celah disalahgunakan untuk hal konsumtif. Apalagi program baru ini yang tak pakai bunga dan agunan seharusnya lebih ketat syarat lainnya.

"Kunci nya di seleksi dan monitoring untuk hindari penyalahgunaan," tutur Bhima. 

NGAKU PALING DEMOKRATIS! MEJA ADUAN BALAIKOTA DKI JAKARTA: DIBIKIN AHOK, DITUTUP ANIES

Meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta dibuka kembali pada hari ini, Selasa (18/10/2022). Seperti diketahui, meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pembukaan kembali meja pengaduan ini merupakan langkah awal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik pada Senin (17/10/2022) kemarin. Meja pengaduan ini akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis.

Pada 2016 ketika Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden, ia mempersilakan masyarakat datang langsung ke Balai Kota untuk mengadu. Pengaduan itu disediakan Ahok lewat meja pengaduan khusus yang ada di teras Balai Kota.

Sejak saat itu banyak warga Jakarta berdatangan ke Balai Kota untuk megadukan masalahnya. Tapi ada pula warga yang datang hanya untuk bersalaman dan berfoto dengan Ahok.

Teras Balai Kota yang dibuka Anies itu selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB. Ketika itu warga terkadang mencegat Ahok untuk mengadu langsung atau atau sekadar bersalaman dan berfoto.

Ahok sering menerima langsung aduan masyarakat dengan dibantu sejumlah stafnya. Aduan yang masuk kemudian diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat yang datang mengadu pun disuguhi teh dan kopi.

Saat Anies Baswedan memimpin ibu kota, ia hanya sebentar menjalankan sistem pengaduan langsung dengan datang ke Balai Kota. Namun pada akhirnya sistem itu ditiadakan.

Anies beralasan tidak mudah bagi sebagian orang untuk datang langsung ke Balai Kota karena jarak yang jauh. Ia kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Di sana, warga bisa melaporkan berbagai masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dinas terkait.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka meja pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022). Meja pengaduan itu dibuka sekitar pukul 08.00 WIB.

Meja pengaduan tersebut akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis. Heru meminta perwakilan pemerintah kota (pemkot) tiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Dalam sehari, meja pengaduan itu dibuka selama satu jam penuh dari  jam 08.00 hingga 09.00 WIB.

Heru mengatakan pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Sementara itu pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan. Usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.

"Setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan, nanti dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata Heru. 

ANIES NGIBUL LAGI! BOHONG SOAL TOL BERKEADILAN DI DALAM MASJID. DOSANYA DOUBLE!

Usulan bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, untuk mengganti rugi lahan warga lokal menjadi penyertaan modal dalam pembangunan jalan tol dinilai sulit terealisasi. Pasalnya, kepemilikan jalan tol pada akhirnya akan jatuh ke pemerintah.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan usulan yang digagas Anies, atas dasar hakikat kepemilikan infrastruktur pada akhirnya merupakan milik negara, dalam hal ini pemerintah. Sekalipun, jalan tol tersebut dibangun lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sebagaimana diketahui, dalam pengusahaan jalan tol terdapat masa konsesi yang ditetapkan pemerintah dan badan usaha. Adapun, hal ini tertuang dalam UU nomer 38 tahun 2004, di mana waktu masa konsesi jalan tol maksimal 50 tahun untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan ketentuan yang wajar atas pengusahaan jalan itu

"Investor yang membeli lahan untuk jalan tol pun akhirnya mengembalikan ke negara semua dikembalikan ke negara. Sekarang, apakah mau pemilik lahan [warga lokal] itu setelah 50 tahun dikembalikan ke negara? Belum tentu mau kan makanya dibayar aja di depan," kata Deddy kepada Bisnis, Rabu (2/8/2023).

Dia pun menegaskan bahwa tak hanya di Indonesia, di negara manapun, infrastruktur yang diperuntukkan sebagai fasilitas publik merupakan aset negara dan tidak bisa dimiliki secara individu.

Adapun, kebijakan terkait dengan kepemilikan jalan tol oleh negara tetap perlu dilakukan. Sebab, Deddy menuturkan saat ini investasi jalan tol di Indonesia dapat dilakukan 100 persen oleh investor asing.

"Kalau jalan tol itu 100 persen boleh asing ini supaya investor makin tertarik di jalan tol, dan karena nanti pun dikembalikan kepada negara kepada pemerintah jadi tidak masalah untuk asing punya itu," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, penyertaan modal dalam pembangunan jalan tol umumnya bisa dilakukan oleh investor dengan porsi 30 persen berupa cash untuk menerbitkan izin usaha, sedangkan 70 persen dapat memanfaatkaan kredit sindikasi dari perbankan, atau pinjaman ke asing.

"Memang, tidak masalah kalau misalnya warga mau tapi hanya 50 tahun konsesinya dan nantinya akan dikembalikan ke negara apakah mau? Nah itu lain ceritanya kalau misalnya dia memang investor namanya sharing bond atau kepemilikan saham, pembagian dividen," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa pembangunan jalan tol masa kini tidak menyertakan aspek keadilan bagi masyarakat pemilik lahan maupun sekitar infrastruktur konvektivitas tersebut.

Menurut Anies, mestinya, akuisisi lahan milik masyarakat yang dilakukan investor jalan tol dapat diubah menjadi penyertaan modal untuk pembangunan. Dengan demikian, imbal hasil dari pengusahaan jalan tol dapat dirasakan oleh investor dan masyarakat untuk jangka waktu panjang.