Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sukses melewati jalan terjal menuju pilpres 2024. Beberapa waktu kebelakang, Anies pernah diprediksi tidak akan mendapat jatah tiket pilpres karena bukan kader partai. Sampai berani taruhan mobil Alphard segala. Ternyata prediksi tersebut salah, Anies sudah terdaftar di KPU sebagai peserta pilpres 2024.
Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dianggap oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana Anies yang dianggap antitesis Jokowi. Walaupun 2 parpol pendukung Anies merupakan parpol anggota kabinet Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang paling disorot terkait Anies adalah masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Jokowi berambisi untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur.
Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan. Jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengabaikan pembangunan ibu kota negara (IKN). Proyek ambisius Presiden Jokowi itu tak tercantum dalam 148 halaman visi-misi AMIN.
Meski begitu, sejauh ini, baik Anies, Muhaimin, maupun partai-partai pengusungnya, enggan menyatakan gamblang ‘menolak’ atau ‘menghentikan’ pembangunan IKN Nusantara.
Bagaimana nasib IKN bila AMIN menang pilpres 2024?
Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat.
Diskusi publik ini saya kira tidak bisa dianggap mewakili keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Diskusi ini hanya mewakili sebagian amat kecil masyarakat Indonesia. Bila memang benar-benar ingin mendengar aspirasi publik harus melalui voting.
Voting ini harus melibatkan seluruh atau setidaknya mayoritas masyarakat Indonesia. Mekanismenya akan ribet dan menelan biaya yang sangat besar. Karena prosesnya akan seperti pemilihan umum. Super ribet hanya untuk menentukan pembangunan IKN jadi tidaknya padahal sedang berjalan.
Bagaimana diskusi publik bisa digelar ketika proyek IKN sudah berjalan. Lalu apa manfaat dari hasil diskusi publik tersebut apabila proyek IKN itu terus berlanjut. Tidak mungkin jalan dua-duanya, konsultasi publik itu sesuatu yang sulit.
Penyetopan pembangunan IKN akan sulit untuk dilakukan. Pertama banyak masyarakat yang menyetujui hal tersebut, apalagi warga masyarakat di pulau Kalimantan. Kedua, jauh hari Jokowi sudah menguncinya dengan UU 3/2022 tentang IKN. Ketiga, sangat sayang karena biaya yang sudah dikeluarkan begitu banyak terkait proses pembangunan IKN.
No comments:
Post a Comment