OPUNG LUHUT: TOM LEMBONG GAGAL TUNTASKAN OSS DARI JOKOWI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan isi curhatan Co-captain tim nasional pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Tom Lembong ketika mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS).

Saat itu, Luhut mengatakan, Tom Lembong tidak mampu menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala BKPM untuk mengembangkan sistem OSS, sehingga sistem itu baru bisa rampung setelah Tom Lembong keluar dari Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019.

"Waktu anda BKPM apa yang anda lakukan coba? Anda kan yang ditugasin untuk OSS itu, saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai," kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan.

Luhut mengatakan, saat itu Lembong hanya menyampaikan rencana yang menggadang-gadang penyelesaian sistem OSS dengan cara ini-itu, namun ternyata tak juga kunjung selesai hingga masa tugasnya di kabinet berakhir.

"Sekarang kan kami yang menyelesaikan itu OSS itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini begono dan segala macam itu," tegas Luhut.

Sebelum Luhut, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga telah menyampaikan soal proses penyelesaian sistem OSS pada masa kepemimpinan Tom di BKPM yang tak selesai, bahkan menurutnya saat itu Tom menolak keberadaan sistem OSS.

"Makanya di Kemenko dan banyak pengusaha mengeluh. Sekali lagi ini soal leadership, bukan omon-omon!," tegasnya dalam konferensi pers Laporan Realisasi Investasi 2023.

OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Polemik OSS ini menuai perdebatan sengit antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Tom Lembong saat itu. Ketika Bahlil bergabung hal ini diambil alih olehnya. Pada 2019, NIB yang diproses dari OSS mencapai 11.072 izin per hari. Ini dilakukan dengan anggaran yang sama.

"Saya putuskan harus kita fokus dunia usaha harus kita memberikan pelayanan terbaik, UU Ciptaker kita lakukan alhamdullilah OSS keluarkan NIB per hari 11.072," ungkapnya.

Bahlil juga pernah menyebut dana untuk membuat OSS Rp 30 miliar. Dia bahkan buka-bukaan soal anggaran di Kementeriannya yang disebut tidak bertambah. Bahlil sempat menyinggung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya mendengar hal ini.

"OSS dibangun hanya Rp 30 miliar. Jadi ibarat mobil, OSS ini seperti Avanza rusak, tapi diharapkan seperti Mercy. Negara kasih (dana) ke kami hanya untuk mobil Avanza second. Kalau kekurangan ya memang nggak ada barang bagus harganya murah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, tahun lalu.