BPK TUNJUKKAN BUKTINYA! ANIES TERBUKTI TAK BECUS KERJA

BPK ikut melakukan audit terkait pembangunan JIS. Menurut Pj Heru Budi, hasil audit BPK meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyempurnakan sarana dan prasarana JIS terutama akses masuk ke stadion.

"Hasilnya harus menyempurnakan sarana prasarana untuk supaya jalan masuknya supaya lebih sempurna itu. Sekarang kita sempurnakan. JIS bagus semua, hasilnya lebih bagus," kata Heru.

FIFA bilang rumput JIS tidak layak. BPK minta akses masuk stadion disempurnakan. Penonton konser Dewa 19 mengeluh soal akses keluar masuk stadion. Mau apa lagi? Masih mau bilang JIS adalah stadion berstandar ISO alam semesta yang tidak ada cacat setititik pun? Otak mana otak?

Sudah dibilang harus diperbaiki, pendukung Anies malah ngeyel dan terus ngeles seperti orang jualan obat di pinggir jalan.

Semua jadi fakta, JIS harus direnovasi di beberapa bagian. Mau tak mau Pemprov DKI harus memperbaiki JIS, agar JIS bisa digunakan sebagai venue pertandingan Piala Dunia U-17.

Heru juga menyerahkan hasil audit BPK kepada Inspektorat DKI Jakarta terkait usulan audit JIS yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saya sudah bilang berkali-kali, Anies itu tidak bisa kerja. Dia tampak bekerja, tapi sebenarnya tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia koar-koarkan. Stadion kebanggaan lah, nyatanya malah jadi stadion memalukan. Umur JIS baru seumur jagung, tapi memalukan sekali. Begitulah kalau pintar jualan kecap tapi tidak becus kerja.

Apalagi pendukungnya ikut jualan kecap meskipun kecapnya basi dan murahan. Dibilang kecap nomor satu. Pemuja Anies kalau sudah membela, selalu all out dan sampai titik napas penghabisan. Mulut sampai berbusa-busa untuk menjelaskan ke orang-orang bahwa Anies itu hebat tapi mau dijegal karena istana ketar-ketir dan gemetar, hahaha. Narasi yang lebih lucu dari lawakan stand-up comedian.

Di awal-awal peresmian JIS, Anies dan pendukungnya bangga bukan main. Bahkan JIS dipakai latar untuk tempat ibadah. Sekarang, JIS jadi senjata makan tuan buat Anies. Anies kesulitan mengcounter polemik JIS. Pendukungnya pontang-panting membela dan menjilat. JIS kini menjadi portofolio merah yang berusaja dibela atau bahkan disembunyikan.

Pada akhirnya pemerintah yang bakal dapat kredit. Anies memang yang mendirikan, tapi tidak sempurna. Ini adalah fakta yang tidak akan bisa diubah sampai kapanpun.

KOALISI PERUBAHAN PENGUSUNG ANIES KINI SALING ANCAM

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik keras bakal calon presiden yang akan diusung partainya Anies Baswedan terkait kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.

Dia menilai, seharusnya partai politik yang menentukan kriteria cawapresnya.

"Pada intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya partai politik. Karena mandat itukan diberikan kepada Anies mencari wakil, kok sekarang dia membuat kriteria kan lucu kan?" kata Ahmad Ali, saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Lebih lanjut, dia pun merasa aneh dengan kriteria yang disampaikan Anies. Sebab, setiap waktu akan bertambah.

Ahmad Ali menilai, kriteria yang disampaikan Anies Baswedan hanya untuk mendapat pembenaran atas sosok yang dia inginkan.

"Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokan orang yang dia mau," ujarnya.

Ahmad Ali pun meminta, jika Anies sudah memiliki kriteria seharunya Anies langsung mengumumkan saja sosoknya.

"Dan saya merasa aneh aja ya kan jadi pertama kali tiga kriteria tambah dua kriteria empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan," tutur dia.

"Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saya kalau kau sudah memilih orang gitu," imbuh dia.

Sebelumnya, Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengungkap kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani.

Menurut Anies, kriteria tersebut di luar lima kriteria yang diungkap dirinya maupun koalisi sebelumnya. Anies menyebut kriteria itu mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain lain.

"Saya rasa dalam perjalanannya ada kriteria nomor 0, yaitu dulunya saya enggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, tak bermasalah, dan berani," kata Anies di Jakarta, Kamis (20//20237).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu.

"Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting," kata dia.

Sementara, lima kriteria lainnya menurut Anies yakni, bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan.

"Chemistry-nya baik, boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa menjadi dwitunggal dan dalam proses ini sedang menjalani," imbuhnya.

 

PRABOWO DAN ANIES SAMA-SAMA DEKAT DENGAN KELOMPOK RADIKAL

Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Partai Gerindra mengaku pihaknya telah melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh PA 212. Dari silaturahmi tersebut, menyatakan bahwa mereka tetap mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Kami ada beberapa teman teman tokoh PA 212 yang kita juga sowan. Silaturahim. Enggak etis kalau sebut namanya, tapi ada lebih dari 10 orang dan Insyaallah mereka akan tetap pada perjuangan Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan nanti pada 2024 juga tetap," kata Ketua Umum PP Gemira Irfan Yusuf Hasyim, saat diwawancarai di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu 10 September 2022.

Tak hanya itu, Irfan menyebut, sejauh ini ulama, habib, dan pondok pesantren yang telah pihaknya kunjungi juga sepakat mendukung Prabowo maju lagi di Pilpres 2024.

Menurut Irfan, dukungan itu diberikan karena sosok Prabowo Subianto yang dianggap mampu menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia.

"Prabowo juga dinilai sebagai sosok pemimpin yang mampu memberi kesejukan dan semangat persatuan di tengah ancaman radikalisme dan disintegrasi NKRI," ucapnya.

Dia pun menyampaikan pihaknya akan menggelar konsolidasi akbar dengan instrumen Gerindra Bersalawat, pengajian, dan edukasi keagamaan lainnya.

"Rencananya akan digelar di seluruh provinsi di Indonesia," ungkap Irfan.

 

ANIES TAK ADA REKAM JEJAK DEKAT DENGAN RAKYAT

 

Meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta dibuka kembali pada hari ini, Selasa (18/10/2022). Seperti diketahui, meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pembukaan kembali meja pengaduan ini merupakan langkah awal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik pada Senin (17/10/2022) kemarin. Meja pengaduan ini akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis.

Pada 2016 ketika Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden, ia mempersilakan masyarakat datang langsung ke Balai Kota untuk mengadu. Pengaduan itu disediakan Ahok lewat meja pengaduan khusus yang ada di teras Balai Kota.

Sejak saat itu banyak warga Jakarta berdatangan ke Balai Kota untuk megadukan masalahnya. Tapi ada pula warga yang datang hanya untuk bersalaman dan berfoto dengan Ahok.

Teras Balai Kota yang dibuka Anies itu selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB. Ketika itu warga terkadang mencegat Ahok untuk mengadu langsung atau atau sekadar bersalaman dan berfoto.

Ahok sering menerima langsung aduan masyarakat dengan dibantu sejumlah stafnya. Aduan yang masuk kemudian diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat yang datang mengadu pun disuguhi teh dan kopi.

Saat Anies Baswedan memimpin ibu kota, ia hanya sebentar menjalankan sistem pengaduan langsung dengan datang ke Balai Kota. Namun pada akhirnya sistem itu ditiadakan.

Anies beralasan tidak mudah bagi sebagian orang untuk datang langsung ke Balai Kota karena jarak yang jauh. Ia kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Di sana, warga bisa melaporkan berbagai masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dinas terkait.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka meja pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022). Meja pengaduan itu dibuka sekitar pukul 08.00 WIB.

Meja pengaduan tersebut akan dibuka dari hari Senin hingga Hari Kamis. Heru meminta perwakilan pemerintah kota (pemkot) tiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Dalam sehari, meja pengaduan itu dibuka selama satu jam penuh dari  jam 08.00 hingga 09.00 WIB.

Heru mengatakan pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Sementara itu pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan. Usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.

"Setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan, nanti dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata Heru.

AHMAD ALI NASDEM KESAL ANIES TETAPKAN KRITERIA BARU CAWAPRES

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku bingung dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Ali menganggap Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri.

"Ya artinya, pertama saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari, berubah bertambah kriterianya," kata Ali saat dihubungi, Jumat (21/7).

Menurut Ali, dengan inkonsistensi Anies tersebut wajar jika Partai Demokrat menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies.

Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Ali, kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung.

"Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang dia mau. Titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan," ujarnya.

"Jadi ketika pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh," kata Ali menambahkan.

Anies sebelumnya mengungkap satu syarat tambahan dari lima syarat calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani.

Ia menilai kriteria cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu.

"Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, karena ternyata itu faktor yang sangat penting," kata Anies di Jakarta, Kamis (20/7).

 

KOALISI PERUBAHAN MULAI GOYAH TAK ADA ARAH

Kemarin (19/4) mendadak saya teringat akan Koalisi Perubahan yang selama beberapa waktu terakhir ini terlihat adem ayem, senyap, dan tak nampak banyak kemajuan yang berarti menuju Pilpres 2024 yang berlangsung tak sampai setahun lagi. Saya bahkan melihat "kapal koalisi" yang satu ini mulai oleng, kayak mau tenggelam euy!

Kalau saya cermati, dua pertanyaan di atas masih sangat mungkin terjadi. Ya, sekalipun NasDem menjadi yang pertama mengusung dan nekat mengusung Anies Baswedan (meskipun masih sebatas bakal calon), tapi posisi partainya Surya Paloh ini bukanlah sebagai pemimpin koalisi, meskipun mungkin paling berkantong tebal. Kayak muka dari bakal calon yang diusung nggak sih? Hahaha...!

Hal ini terbaca dari manuver dan saling klaim yang setidaknya dilakukan oleh dua parpol lain, yakni PKS dan Demokrat, plus satu partai gurem yang dipimpin Amien Rais. Partai gurem ini belakangan mulai ancang-ancang membelot mendukung Gerindra kalau sampai Anies batal nyapres.

Bagaimana dengan PKS? Partai ini mulai genit mencoba mencolek alias menggoda beberapa tokoh agar setidaknya bersedia diusulkan menjadi bakal capres ala Koalisi Perubahan. Ya, setelah menggoda Sandiaga Uno dan kayaknya mental, partai yang (katanya dikenal) santun dan berakhlak ini menggoda Mahfud MD, yang menolak secara halus pinangan PKS, karena mungkin menyadari masa depan koalisi ini bakalan suram.

Partai Demokrat? Sama saja, meski terlihat agak sok diplomatis saat bersuara menanggapi polemik goyangan PKS yang mencoba mencolek sana-sini. Jago mereka jelas masih AHY, tanpa ada opsi lain. Ibarat kata:

"Kalau mau lanjut, usung AHY ... tapi kalau menolak, kami akan balik kanan."

Khusus Demokrat ceritanya akan menarik karena sebentar lagi manuver Anas Urbaningru, juga Demokrat kubu Moeldoko tampaknya akan bikin repot, bikin pening, dan bisa bikin niat Demokrat berkoalisi akan melemah.

Bagaimana dengan NasDem? Sama saja. Tampaknya Bang Paloh mulai bimbang apakah akan meneruskan kenekatannya mengusung Anies. Kondisi internal partai juga agak kurang kondusif gara-gara kasus korupsi BTS yang melibatkan adik dari Sekjen Nasdem, yang diduga akan menyeret sang kakak juga.

Jadi bagaimana sekarang? Kalau saya boleh menerawang, persentase Koalisi Perubahan untuk terus bersama tak lebih dari 70 persen. Apalagi nanti kalau ada gejolak internal partai, diikuti saling beda pendapat yang bisa kita harapkan membawa perpecahan di kubu mereka ... persentase tadi bisa langsung anjlok sampai angka 50 persen saja.

Ingat, ini langkah PDI-P masih belum diputuskan loh. Nanti kalau Megawati sudah bersabda dan Jokowi juga mulai "mengarahkan jarinya", mungkin itu saatnya say goodbye buat kubu koalisi NasDem dan kawan-kawan. Mungkin kapal oleng Koalisi Perubahan akan semakin miring, miring, dan karam. Entah kalau mereka tetap nekat mengusung Anies,.mungkin logika dan akal sehat mereka beneran sudah konslet! 

BUKAN JOKOWI! ANIES DIJEGAL KOALISI SENDIRI

Urusan cawapres Anies Baswedan belum juga selesai meski tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah bersepakat. Demokrat pun ancang-ancang evaluasi dukungan.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief awalnya menanggapi hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia, di mana elektabilitas bakal capres 2024 Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Dia menilai elektabilitas Anies di posisi tiga karena tak kunjung umumkan nama cawapres.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami, lambannya proses deklarasi," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Andi menyebut Demokrat mengusulkan agar Anies mendeklarasikan siapa pendampingnya untuk Pemilu 2024 pada Juni. Hal itu agar tidak semakin jauh jarak elektabilitas antar-bacapres.

"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, semakin jauh jaraknya," tutur dia.

Andi mengatakan deklarasi cawapres bisa memicu para pendukung Anies segera bergerak. Untuk itu dia mendorong agar deklarasi capres dan cawapres disegerakan.

"Kalau jarak sudah cukup menganga itu pasangannya juga akan berat, tapi kalau harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikan kembali elektabilitas Pak Anies," ujarnya.

Partai Demokrat membuka opsi evaluasi jika belum ada deklarasi berpasangan hingga Juni ini. Saat ditanya maksud evaluasi tersebut, Andi Arief mengatakan evaluasi itu bersifat menyeluruh.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Andi.

"Evaluasi menyeluruh," kata Andi.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyampaikan cawapres Anies sudah merujuk pada satu nama. Wasekjen Demokrat Agust Jovan Latuconsina menyebut pihaknya tetap berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY-lah yang terpilih.

"Kalau ditanyakan kepada internal Partai Demokrat, tentu kami semua sangat berharap AHY-lah yang dipilih oleh Mas Anies. Bagaimanapun, kader Demokrat di seluruh penjuru Tanah Air tentu sangat berharap ketumnya menjadi cawapres pilihan Mas Anies," kata Jovan saat dihubungi, Minggu (4/6).

Dia lalu membeberkan kelima kriteria yang sudah disepakati ketiga partai koalisi. Berikut ini kelima kriterianya:

1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dan tingkat kerentanan politik yang rendah.

2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi.

3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

4. Memiliki visi yang sama dengan Calon Presiden

5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.