ANIES TAK BECUS BEKERJA HANYA MELAHIRKAN MASALAH

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengusulkan pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS) dialihkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke Pemprov DKI. Menurut Gilbert, peralihan pengelolaan dua bangunan itu agar tidak membebani BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola.

"Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung, sepatutnya digeser ke Pemprov," ujar Gilbert di dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono sebelumnya juga mengatakan, JIS dan TIM sudah salah kelola sejak awal. Gilbert mengatakan, pernyataan Joko itu disampaikan secara profesional oleh seseorang yang pernah menjadi auditor sebelum menjabat Sekda DKI. Untuk diketahui, Joko pernah menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

"Sebagai auditor, objektif melihat persoalan sangatlah penting, bagian dari profesionalitas. Bahwa JIS dan TIM sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan baik dalam rapat di Komisi B mau pun melalui media. Perhatian (concern) agak bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi," kata Gilbert.

Sebelumnya, Joko Agus Setyono mengatakan, terjadi kesalahan sejak awal terhadap pengelolaan JIS dan Taman Ismail Marzuki TIM setelah direvitalisasi.

Joko ini menanggapi catatan dari DPRD DKI Jakarta yang memandang kedua bangunan itu tak memberi keuntungan dan membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola.

"Kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," kata Joko dalam Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Joko memandang, semestinya BUMD hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dengan anggaran dari pemerintah. Saat ini, setelah infrastruktur dari aset DKI dibangun, BUMD juga ditugaskan untuk mengelolanya.

"Penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ucap Joko.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," sambung dia.

Saat ini, JIS dan TIM yang pengelolaannya menelan anggaran triliunan rupiah belum juga bisa memberikan keuntungan dari penyewaan gedung. Saat ini, stadion serta pusat kesenian dan kebudayaan masih harus mengeluarkan biaya operasional dengan nilai cukup besar setiap tahunnya. Akibatnya, keuangan perusahaan Jakpro dinilai menjadi kurang sehat dan tak bisa menghasilkan dividen.

"Artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro," ujar Joko.

 

ANIES BUKTIKAN PRO KHILAFAH DAN ANTI PANCASILA DI BELAKANG KOALISI PERUBAHAN

Anies tegas buktikan gerakan Pro Khilafah dan anti Pancasila berada di belakang koalisi perubahan untuk hadapi Pilpres 2024.

Gerakan Pro Khilafah dan Anti Pancasila di belakang koalisi perubahan dibuktikan Anies dengan memposting foto bersama Ustadz Andri Kurniawan via Twitter (26/5).

Ustadz Andri Kurniawan dikenal sebagai pentolan Pro Khilafah dan Anti Pancasila dalam ceramah menebar fitnah dan memprovokasi umat untuk melawan pemerintah.

Foto Anies bersama Ustadz Andri Kurniawan dalam barisan depan saat berada di Pesantren Darul Muttaqin, Turen, Malang, menjadi bukti jika ancaman disintegrasi bangsa berada di kubu Anies.

Dalam Twitter Anies menulis; "Kami senang sekali bisa berbagi pandangan terkait perubahan yang berkeadilan, keadilan yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua, dalam semua urusan".

Dugaan gerakan Pro Khilafah dan Anti Pancasila berada di belakang koalisi perubahan, justru dibuktikan Anies secara sukarela via Twitternya.

Bagi segenap anak bangsa yang berkomitmen jaga keuntuhan NKRI, tentu saja realitas yang dibuktikan Anies jadi peringatan. Jika bahaya disintegrasi memang nyata.

 

PENDUKUNG ANIES HOBI FOLLOW BOKEP DAN AKUN PORNO DI MEDSOS

Pendukung Anies Baswedan suka follow akun porno dan nonton bokep gratis di sosial media (sosmed) jadi keprihatinan.

Follow akun porno dan nonton bokep di sosmed paling suka dilakukan pendukung Anies. Diungkap influencer Denny Siregar alias DS (28/5).

Dalam akun Twitter, DS menulis; "Rata-rata akun yang sibuk permasalahkan nonton bokep, itu akun yang suka porno dan share bokep. Munafik kok ya gak kira-kira," ungkap DS.

Pernyataan DS soal pendukung Anies paling suka follow, like dan share akun porno dan nonton bokep menuai banyak komentar netizen.

Kerja senyap, pendukung Anies menikmati tontonan bokep gratis via akun porno di sosmed, begitu mudah dibuktikan.

Netizen pun berkomentar.

Akun CingkliU @PerbedaanWajar; "Maklum bang, sulit mencari kesalahan GP. Andalan mereka itu-itu saja...Kalau peluk bukan muhrim, seperti Anies mereka bilang halal".

Akun lain; "Banyak ustadz tak pernah ngaku nonton bokep. Tapi garap puluhan santri. Mirip Anies yang umbar syahwat peluk cium perempuan apalagi sengaja di tonton publik. Najis".

JOKOWI BILANG SODETAN KALI CILIWUNG BISA SELESAIKAN 62 PERSEN BANJIR JAKARTA

Joko Widodo atau Jokowi resmikan proyek Sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Sodetan itu sempat mangkrak selama beberapa tahun.

"Urusan sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan nggak banjir lagi," kata Jokowi saat peresmian, Senin 31 Juli 2023.

Jokowi mengatakan, selesainya sodetan Ciliwung tersebut diyakini mampu mengentaskan persoalan banjir Jakarta yang bersumber dari aliran Sungai Ciliwung, atau sekitar 62 persen dari persoalan banjir di Jakarta.

"Artinya masih ada PR (pekerjaan rumah) 38 persen. Ini yang harus dikerjakan bersama sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, permasalahan banjir di DKI Jakarta bukan hanya bersumber dari Sungai Ciliwung. Ada kurang lebih 12 sungai lain yang juga turut berkontribusi menyumbang persoalan banjir Jakarta diantaranya Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervaart, Sungai Pesanggrahan dan lain-lainnya.

"Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Sekali lagi, penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif," kata Jokowi.

Untuk penanganan Sungai Ciliwung, Jokowi mengatakan, telah menyelesaikan proyeknya dari hulu, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor dan hilirnya yakni sodetan Ciliwung di wilayah DKI Jakarta.

"Sekali lagi (pengentasan banjir Jakarta) harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, bersama sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," kata Jokowi.

Untuk diketahui proyek Sodetan Ciliwung ini mulai dikerjakan pada tahun 2013 yang merupakan usulan Joko Widodo saat menjadi gubernur. Lalu 2015 sempat berhenti pekerjaannya karena persoalan pembebasan lahan hingga 2021 mulai kembali dikerjakan. Adapun biaya pembangunan proyek memakan biaya investasi mencapai Rp 1,2 triliun.

 

DUIT EKS BUPATI RICKY MENGALIR KE HINCA PANDJAITAN DAN SUMBANGAN DEMOKRAT

Jaksa KPK mengungkapkan sejumlah aliran uang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2013-2022 Ricky Ham Pagawak. Nama Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan disebut menerima uang Ricky.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan," ujar jaksa KPK saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (3/8/2023).

Jaksa mengatakan Hinca mendapat uang Rp 50 juta dari Ricky. Selain itu, Ricky memberikan uang 'sumbangan' ke Partai Demokrat. Diketahui, Demokrat adalah partai Ricky.

"Uang sejumlah Rp 50 juta ke rekening milik Hinca IP Pandjaitan. Dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu terdakwa Ricky Ham memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Reyhan Khalifa (Staf Bendahara di DPP Partai Demokrat) untuk sumbangan kepada Partai Demokrat," ungkap jaksa.

Berikut rincian TPPU yang disebut jaksa KPK:

1. Uang sejumlah Rp 380 juta ke rekening atas nama Brigita Purnawati Manohara

2. Uang sejumlah Rp 1,575 miliar ke rekening atas nama Christa Fransiska Djasman

3. Uang sejumlah Rp 50 juta ke Rekening milik Hinca IP Pandjaitan

4. Membelanjakan atau membayarkan pembelian harta tidak bergerak dan harta bergerak yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 22.602.871.600 (miliar)

5. Menukarkan dengan mata uang, yaitu terdakwa Ricky Ham Pagawak menukar mata uang asing senilai Rp 501.921.000 (juta)

6. Dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu terdakwa Ricky Ham memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Reyhan Khalifa (Staf Bendahara di DPP Partai Demokrat) untuk sumbangan kepada Partai Demokrat.

Jaksa menyebut uang tersebut didapat Ricky dari hasil tindak pidana korupsi ketika dia menjabat sebagai bupati.

"Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi sejak kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 berkaitan dengan penerimaan terkait penunjukan Calon Kontraktor/rekanan pekerjaan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dan penerimaan lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usulnya, maka harta kekayaan tersebut," ungkap jaksa.

Ricky pun didakwa jaksa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Perihal uang sumbangan Ricky ke DPP Demokrat juga sudah dijelaskan sebelumnya setelah KPK memeriksa Reyhan Khalifa. Uang itu juga sudah disita KPK.

Reyhan Khalifa diperiksa pada Selasa (23/5). Tim penyidik mencecar Reyhan Khalifa tentang aliran uang di pusaran kasus korupsi Ricky Pagawak.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi tersebut antara lain terkait dengan dugaan aliran uang tersangka RHP ke beberapa pihak," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

"Sekaligus dilakukan penyitaan uang Rp 1,5 miliar dari saksi dimaksud," imbuh Ali.

Ali menyebut soal identitas Reyhan. Selain seorang wiraswasta, Reyhan merupakan staf parpol tempat Ricky Ham Pagawak bernaung. "Wiraswasta/staf pada DPP Partai Demokrat," kata dia.

 

BAGI ANIES AIR ITU MENGALIR DARI LANGIT KE BUMI, BUKAN KE LAUT

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan soal drainase vertikal. Anies mengatakan, jika air hujan dikembalikan lagi ke dalam tanah, kecil kemungkinan terjadi banjir.

"Tanah kita tak lagi terbuka menangkap air hujan. Tanah kita tertutup oleh aspal, bangunan rumah, dan gedung, sehingga air yang diturunkan dari langit tak masuk ke bumi kita. Kita halangi air itu dari masuk ke bumi, apa dampaknya? Manusia merasakan dari tahun ke tahun hadirnya limpahan air yang kita sebut dengan banjir. Karena itu, mulai tahun ini, kita memulai gerakan untuk mengembalikan air hujan ke dalam bumi," kata Anies di Monas, Jakarta, Selasa (20/11/2018).

"Jika setiap kita memasukkan air hujan ke dalam lubang di rumah kita, tanah kita, maka kita tak mengirimkan air hujan keluar dan insyaallah tak menghasilkan banjir," sambungnya.

Anies juga menyinggung turunnya permukaan tanah di Jakarta setiap tahun. Penyebabnya, kata Anies, adalah tak adanya air hujan yang masuk ke tanah.

"Di Jakarta, setiap tahun permukaan tanah turun 7 sentimeter, mengapa turun? Karena air tanahnya kita sedot, sementara air tanahnya tak mendapat asupan dari langit yang turun lewat hujan. Efeknya tanah kita bumi kita di Jakarta turun 7 sentimeter per tahun. (Jika) Kita ulangi ini 10 tahun, 70 sentimeter tanah kita turun di Jakarta. Karena itu, untuk menyelamatkannya, kita mengembalikan pada sunatullah-nya, sunatullah-nya air hujan masuk ke dalam bumi," ujar Anies.

Anies mengajak jemaah yang mengikuti Maulid Nabi untuk ikut gerakan membangun drainase vertikal. Harapannya air hujan tak mengalir ke luar rumah, tetapi kembali lagi masuk ke tanah.

"Maka itu, saya mengajak semuanya di sini, insyaallah Majelis Rasulullah ikut dalam gerakan ini, kita ingin membangun secara masif sumur-sumur drainase vertikal di rumah-rumah kita. Sehingga kita bisa menjawab bahwa kita tak termasuk dalam rombongan mereka yang mengirimkan air ke luar rumah. Insyaallah jika kita ditanya apakah air hujan kita dialirkan keluar, kita bisa jawab air hujan di rumah kami tak dialirkan keluar, tapi dialirkan ke dalam bumi," kata eks Mendikbud itu

 

INILAH BENTUK PERUBAHAN YANG DITAWARKAN ANIES

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya Jumat (14/10), selama 5 (lima) tahun memimpin, lewat APBD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan telah mengelontorkan duit rakyat sebesar  Rp 395,74 triliun.

Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022. Adapun perkiraan rinciannya adalah, pada APBD-P 2018 sebesar Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun.

Dengan total APBD berkisar Rp 395,74 triliun tersebut, lajut pria yang akrab disapa SGY ini,  seharusnya Gubernur Anies Baswedan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya tingkat kebahagiaan masyarakat Jakarta juga harus ikut naik. Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. Angka skor kebahagian Provinsi DKI Jakarta 70,69 ini menurun 0,65 point dibandingkan dengan skor tahun 2017 yakni 71,33."ujarnya.

Informasi data tersebut diatas didapat dari laman resmi BPS. Indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) ini diukur  mengunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama  diukur berdasarkan kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Masih merujuk pada data BPS diketahui, Banten berada di urutan terbawah daerah yang paling tidak bahagia penduduknya di Indonesia dengan nilai indeks di angka 68,08. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedelapan dengan nilai indeks 70,68.

Provinsi Bengkulu, berada pada tingkat kedua dengan skor 69,74, disusul Papua diposisi ketiga, skor 69,87, dan keempat Nusa Tenggara Barat, skor 69,98. Daerah dengan tingakat indeks kebagaiaan terendah kelima yakni Jawa Barat, skor 70,23, kemudian ke enam Nusa Tenggara Timur, skor 70,3, lalu ke tuujuh Sumatera Utara, skor 70,57. Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ke delapan, skor 70,68, diikui Provinsi Aceh diposisi kesembilan, skor 71,24, dan terakhir Provinsi Sumatera Barat, skor 71,34.

Memperhatikan skor angka indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang hanya 70,68, SGY menilai hal ini dapat dianggap sebagai wujud kegagalan Gubernur Anies dalam membahagiakan warganya.

"Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna dan gagal total. Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya?. Apakah dengan total APBD yang berkisar Rp 395,74 triliun itu dapat menyelesaikan persoalan klasik Jakarta?,"tanyanya.

Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas tak perlu dijawab lantaran indeks  Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal ditingkatkan. Ini artinya Gubernur Anies dapat juga dianggap telah gagal meningkatkan Kebahagiaan  warga Jakarta. Tetapi demi transparansi perlu juga menjelaskan kegagalan Gubernur Anies yakni, gagal mengatasi masalah klasik Jakarta. Diantaranya, Anies gagal mengatasi masalah klasik, yaitu banjir Jakarta. Artinya di era Gubernur Anies, Jakarta masih saja tetap diterjang banjir.

Gubernur Anies juga gagal mengatasi masalah klasik lainnya, yakni macet Jakarta. Dalam hal ini, khususnya gagal menyelenggarakan sistem Elektonik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. Bahkan pemenaang tenderERP juga sudah ada. Kebijakan ERP diyakni bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan, bukan dengan kebijakan ganjil genap.

Selain itu lanjut SGY, Anies juga gagal mengatasi masalah klasik sampah, yakni mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF). Sedangkan program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan Groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud.

 Kegagalan lain Gubernur Anies menurut pria berkaca mata ini, yakni program Rumah DP 0 persen. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit. Sedangkan sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0 persen. Hal Ini menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP 0 persen juga belum direvisi.