LUHUT: DAGANGAN "PERUBAHAN" ANIES TAK LAKU DI MASYARAKAT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak khawatir narasi perubahan yang diusung koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan meluas. Luhut yakin, narasi perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan tidak akan diminati masyarakat.

"Saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data," kata Luhut di program Rosi.

Menurut Luhut, anak muda Indonesia kini sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang melakukan hilirisasi industri maupun digitalisasi.

Ia menilai, hal itulah yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di atas angka 80 persen.

"Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, janganlah kita ingin membohongi rakyat kita," ujar Luhut.

 Ia pun mempertanyakan maksud gagasan perubahan yang diusung oleh Anies karena menurutnya kerja pemerintahan Jokowi sudah diakui oleh banyak negara.

"Kita ini jangan membuat yg sudah bagus itu jadi terlambat, jadi prosesnya jadi lambat hanya karena ambisi kita pingin jadi sesuatu, enggak usah, banyak cara kita lain begitu lho," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa kata perubahan semestinya tidak dimaknai bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dihilangkan.

"Perubahan, saya ingin garis bawahi, bukan berarti menghilangkan yang kemarin. Kadang-kadang, kalau kita mendengar kata perubahan berarti hilang," kata Anies

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada empat bagian dalam perubahan, yakni apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan. Ia mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) yang digelar selama lima tahun sekali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak dan menentukan arah ke depan.

 Anies mengibaratkannya dengan sebuah perjalanan kelompok pramuka atau pecinta alam yang dalam perjalanannya akan berhenti dalam periode tertentu untuk membuka kompas dan memastikan mereka masih berada di jalan yang benar.

"Negara ini pun begitu, setiap 5 tahun berhenti sejenak, bukan untuk membandingkan dengan 2-3 periode kemarin, tapi untuk membandingkan arah yang kita tempuh masih sama dengan cita-cita negeri ini," kata Anies. 

ANIES HANYA TEBAR JANJI, DI JAKARTA JUGA BEGITU. MAU DIBOHONGI?

Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji kepada warga Jakarta. Janji-janji Anies bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat kampanye Pilgub DKI 2017 tersebut belum dilunasi hingga sekarang.

Sebagian janji bahkan dibawa Anies sebagai programnya bersama Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024. Berikut janji Anies yang belum dilaksanakan di Jakarta:

Saat kampanye Pilgub DKI, Anies menawarkan solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir dengan melakukan intervensi dari hulu ke hilir, lalu Bekerja sama dengan Jawa Barat untuk menghijaukan kembali hutan dan membuat wilayah tangkapan air, seperti danau.

Tujuannya agar semakin banyak air yang terserap tanah. Ini akan meningkatkan cadangan air baku, sekaligus mengurangi debet/jumlah air permukaan yang sampai ke Jakarta menjadi banjir.

Selain itu, Anies berencana akan menerapkan kebijakan Program Biopori dan Sumur Resapan Kolektif. Caranya, air yang jatuh di tiap lahan harus masukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke saluran.

Anies juga menjanjikan untuk mengurangi pembangunan di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengalami penurunan tanah secara ekstrem.

Namun nyatanya, sampai saat ini banjir masih menjadi permasalahan utama di Jakarta, khususnya kala terjadi hujan yang besar.

Penghentian reklamasi Teluk Jakarta juga disuarakan Anies dalam kampanyenya untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan.

Anies juga mengutamakan pemeliharaan lingkungan dengan mengembalikan fungsi pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjut dibangun untuk kepentingan masyarakat, konservasi, dan infrastruktur.

Jika dilihat, Anies telah melaksanakan program kerja tersebut meskipun belum secara menyeluruh. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya telah mencabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi.

Penjualan saham Pemprov DKI Jakarta di PLT Delta Djakarta Tbk merupakan bagian dari janji Anies bersama Sandi dalam kampanyenya. Namun, tidak sedikit yang menentang keputusan tersebut.

Bahkan, empat surat dari Pemprov DKI untuk mengajukan pembahasan penjualan saham bir tak juga mendapat jawaban. Khususnya dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Surat terakhir dikirim 4 Maret 2020. Namun respons DPRD DKI belum kunjung muncul.

Tidak semua semua fraksi di DPRD menolak. Ada yang setuju pembahasan terkait penjualan saham bir tersebut. Sayangnya rapat pembahasan untuk melepas itu tak kunjung terlaksana.

Ada 23 persen saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan penjual minuman alkohol jenis bir itu. Adapun merek bir ternama berasal dari PT Delta Jakarta, antara lain Anker, Carlsberg dan San Miguel.

Sekedar informasi, saham Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan selama puluhan tahun. Tepatnya sejak Jakarta dipimpin Ali Sadikin atau sekitar tahun 1970an. Tercatat porsi kepemilikan saham mencapai 23,34 persen atau setara dengan 186.846.000 lembar saham.

Program DP 0 Rupiah diajukan Anies sebagai upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok dan menurunkan biaya hidup warga Jakarta.

Rencananya program tersebut mengganti prasyarat DP yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga, seperti konsistensi jumlah saldo tabungan di bank sebesar proporsi tertentu dari nilai properti dalam jangka waktu 6 bulan terakhir.

Program rumah tanpa DP itu juga dinilai menjiplak program sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Sayangnya, harga jualnya jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 

WAJAR ANIES DIPECAT JOKOWI, ANGKA PUTUS SEKOLAH DI JAKARTA TERTINGGI DI ERA ANIES

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.

Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%.

Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah murid SD sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masingnya 0,28%.

Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah murid SD paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada pada tahun ajaran 2020/2021. 

TAK PILIH AMIN MASUK NERAKA? POLITIK IDENTITAS KEMBALI DIGUNAKAN MIRIP PILGUB DKI

Sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan fatwa mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Fatwa yang tertuang dalam sebuah surat serta ditandatangani sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jabar itu berbunyi, memilih pasangan Amin bagi umat Muslim hukumnya wajib.

“Kami 265 ulama di Jabar lihat umat tak boleh dibiarkan dalam kebingungan, menentukan selamat tidaknya negeri ini. Umat Islam harus dibimbing dan arahkan nyatakan wajib pilih Amin (Anies Muhaimin) dengan pertanggungjawaban dunia akhirat,” kata salah seorang ulama asal Jabar

Ali berpandangan mendekati hari pemilihan di tanggal 14 Februari mendatang, sudah mulai terasa adanya indikasi kecurangan. Menurutnya, indikasi itu dimulai dari memuluskan langkah salah satu paslon.

Dia menekankan, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang curang. Sebab, kata dia, Allah SWT tidak akan memberkahinya.

"Kami sepakat kawal dan tak beri kesempatan orang lakukan kecurangan agar mimpin negeri ini betul-betul memimpin dengan cara halal bukan haram. Jika terjadi maka tak diberkahi Allah," sambungnya.

Dalam kesempatan itu Anies menyampaikan, dukungan yang diberikan oleh ulama dan tokoh masyarakat Jabar ini merupakan amanah untuk dapat menciptakan keadilan dan juga kemakmuran di Indonesia.

"Ini sebuah amanah kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih hari ini harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan serupa dengan Ali bahwa masyarakat jangan sampai dibiarkan memilih pemimpin yang curang. 

BENDAHARA TIM PEMENANGAN ANIES-MUHAIMIN DIPERIKSA KPK

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan irit bicara saat ditanya tentang Wakil Bendahara Umum Timnas AMIN Rajiv diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies hanya menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat. Berbeda dengan saat menjawab pertanyaan isu-isu lainnya di sesi wawancara tersebut.

"Sudahlah kita jalani saja sekarang," kata Anies usai kampanye akbar di Tegal.

Anies enggan berkomentar lebih lanjut tentang hal itu. Ia langsung menutup sesi wawancara dan meninggalkan wartawan.

"Cukup ya. Sudah cukup itu saja, cukup," ujar Anies.

Sebelumnya, KPK memanggil politikus Partai NasDem yang juga Bendahara Umum Timnas Amin Rajiv. Rajiv dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kaitan Rajiv dengan kasus ini belum diketahui. Rajiv cuma berkata kehadirannya hari ini merupakan penjadwalan ulang dari jadwal Jumat (26/1).

"Saya hadir diundang, reschedule kemarin Jumat kan karena ada halangan, hari ini saya hadir," ucap Rajiv.

Pada 21 November 2023 lalu, Timnas AMIN mengumumkan Rajiv sebagai Wakil Bendahara Umum AMIN.

Kala itu, Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi yang mengumumkan langsung Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Untuk Wabendum ada Bambang Susanto, Fathan Subchi, Fatmawati Rusdi, Mahfudz Abdurrahman, Rajiv dan Rustam Effendi," ucap Syaugi. 

ANIES PETUGAS PARTAI DAN BUDAKNYA SURYA PALOH

Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Anies Baswedan sebagai "petugas partai"-nya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam diskusi daring MNC Trijaya bertajuk "Koalisi Ngalor-Ngidul", Sabtu (2/9), Herman mulanya bicara mengenai dugaan manuver Surya Paloh, Anies, maupun sosok mastermind lain di balik keputusan Anies berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dia menilai Anies pada hakikatnya tak cukup mampu berseberangan dengan Surya Paloh, meski telah memutuskan sosok cawapres pilihannya sendiri.

NasDem merupakan partai pertama yang mengusung sang Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, yang kemudian diikuti PKS dan Demokrat.

Karena hal itu, Anies disebut segan menentukan pilihannya sendiri dan memutuskan manut terhadap Paloh.

"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah untuk bisa berseberangan dengan Pak Surya Paloh. Dia mungkin petugas [partai]-nya Pak Surya Paloh. Bagaimana pun sangat bergantung ke Pak Surya Paloh," ucap Herman dalam diskusi tersebut.

Meski begitu, Herman tak menampik dugaan kehadiran "mastermind" lain di balik sikap Anies dan Surya Paloh. Dia lalu menyebut Paloh punya hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Paloh ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi sehingga membuat manuver dadakan semacam itu.

"Pak Surya Paloh juga mungkin sangat menjaga hubungan baik dengan Presiden [Jokowi]. Mungkin saja Anies direstui tapi ya jangan [dengan Ketua Umum Partai Demokrat] AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Ya mungkin saja," tuturnya.

"Saya pakai bahasa mungkin karena saya tidak mendengar dan tidak mengetahui, tapi [ini] banyak menjadi pembicaraan bahwa yang penting bukan AHY. Tapi ya ini harus dikonfirmasi dulu. Saya kira Pak Mensesneg [Pratikno] sudah berikan klarifikasi tidak tapi rumor atau info yang didapat ya ada seperti itu," imbuh dia.

Dengan kondisi itu, Herman pun menilai Anies bukanlah pemimpin yang bebas, sama seperti Ganjar Pranowo selaku capres dari PDIP, yang selama ini menyabet julukan demikian.

Dia menegaskan Anies bukan pemimpin yang mampu membawa dirinya sendiri.

"Meskipun berulang kali disampaikan dalam forum-forum bahwa untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Anies karena Anies nanti yang akan bersama-sama [dengan cawapres tersebut]. Anies [juga] sudah membawa nama AHY kok. Jadi [karena ini] Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas, pemimpin yang mampu membawa dirinya," ucap Herman.

Beberapa hari terakhir, ramai kabar duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pemasangan itu disebut Partai Demokrat sebagai hasil kerja sama politik PKB dan Partai NasDem.

Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Pada Jumat (1/9), Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu resmi membuat Tim 8 bubar.

Tim 8 merupakan tim yang terdiri dari perwakilan NasDem, Demokrat, PKS, dan pihak dari Anies. Tim kecil ini bertugas menggodok calon wakil presiden (cawapres) pendamping sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, PKB bersama NasDem berencana mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies dan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9) siang ini. 

SEMUA YANG DIKATAKAN ANIES BERBANDING TERBALIK DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik fenomena pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online (Pinjol), seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Anies menilai fenomena itu adalah gejala semakin minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi.

"Ya, ini gejala. Masalahnya adalah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan tinggi yang makin hari makin sedikit," kata Anies saat ditemui di Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin (29/1).

Anies mengatakan minimnya anggaran pendidikan tinggi berimbas pada beban orang tua dan perguruan tinggi yang semakin besar.

Terutama, menurut dia, dampak itu akan lebih dirasakan oleh kalangan masyarakat kurang sejahtera yang hendak mengenyam pendidikan tinggi.

"Sehingga beban universitas, beban institut, dan beban orang tua menjadi besar. Dalam kondisi seperti itu orang tua yang statusnya makmur bisa mendanai, tapi orang tua yang kondisinya berat akan kesulitan," jelas dia.

Oleh karena itu, menurut dia, masalah pendidikan tinggi di Indonesia harus diselesaikan dari akar masalahnya. Anies mengatakan akar permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia adalah komitmen negara untuk investasi di bidang pendidikan.

"Jadi menurut saya penyelesaiannya harus kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah komitmen negara untuk investasi pada pendidikan, mereka mereka yang sedang kuliah seperti sekarang lagi kuliah misalnya kasusnya ITB, pandang itu sebagai investasi," ujar dia.

Anies menilai pemerintah seharusnya menggelontorkan investasi lebih banyak di bidang pendidikan. Terlebih, kata dia, para mahasiswa itu nantinya bakal berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia.

"Memberikan biaya untuk anak-anak ini bisa selesai dan bisa jadi insinyur nanti ketika mereka lulus produktivitas itu akan membuat perekonomian kita berkembang, pajak negara meningkat, pemasukan negara meningkat," tutur dia.

"Dengan apa? Dengan investasi berikan biaya itu. Jadi cara pandangnya ini investasi, lalu hasilnya kapan? Bukan pajak tahun depan. Hasilnya saat mereka produktif, mereka meningkatkan perekonomian, perekonomiannya menghasilkan uang pajak, jadi siklusnya begitu," imbuhnya.

Sebelumnya, ITB mendapat sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjol.

Kepala Humas ITB Naomi Haswanto pun membenarkan kampusnya menggunakan lembaga keuangan untuk membantu pembayaran kuliah bagi para mahasiswanya.

"ITB (seperti PTN/PTS lain) bekerja sama dengan lembaga non-bank," katanya, saat dihubungi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta agar ITB mencari alternatif solusi lain usai hal tersebut viral.

"Saya memberikan arahan ke pimpinan ITB untuk mencarikan solusi yang baik. Jangan sampai mahasiswa terjerat utang di atas kemampuannya. Semoga segera ada solusi," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Diktiristek, Nizam.