DEMI JUALAN NARASI PERUBAHAN SEMUA DITOLAK ANIES, SAYANGNYA RAKYAT SUDAH CERDAS

Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggenjot pembangunan jalan tol. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan kondisi jalan di zaman Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anies menyinggung, era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang, Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," ujar Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kritikan Anies tersebut tidak objektif. Menurutnya, strategi yang dilakukan Jokowi sudah benar dalam memberesi jalan tol dan jalan nasional saat ini, di mana pada era sebelumnya jalan tol maupun jalan nasional tak pernah diurus baik dari sisi ruasnya yang masih terbatas maupun kualitasnya.

"Menurut saya, justru jalan nasional itu yang selama puluhan tahun (sebelum era Jokowi) kan gak pernah diurus, jalan tol juga gak diurus selama puluhan tahun ya. Jadi, kalaupun ada jalan nasional, jalan nasionalnya juga itu masih sangat terbatas sekali, dari sisi ruasnya maupun dari kualitasnya," kata Hariyadi.

"Nah sekarang, kalau menurut saya itu jalan nasional juga dikerjain, bukan gak dikerjain loh, itu juga dikerjakan (oleh Presiden Jokowi). Jadi, ya susah lah kita ngomong kalau politik mah, apa juga (dikritik), harusnya lebih objektif saja kalau mengkritik gitu loh," imbuhnya.

Hariyadi menilai, jika jalan tol tidak dibangun maka bagaimana cara menghubungkan antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, Trans Sumatera dan Trans Jawa yang telah sukses menyambungkan daerah-daerah di sekitarnya.

"Kalau menurut saya, jika dikaitkan dengan jalan tol menurut saya gak ada masalah. Kalau gak dibangun gimana coba konektivitasnya? Misalnya, Trans Sumatera dan Trans Jawa, ya kan. Kalau menurut saya agak lucu kalau mengkritik di situ," ujarnya.

Sementara, jika berbicara terkait jalanan rusak di Provinsi Lampung, menurut dia, itu sebetulnya kewenangan pemimpin daerah. Sebab, jalan nasional merupakan proyek pembangunan yang dibagi dengan daerah, jadi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat.

"Jalan nasional itu kan di-share sama daerah juga, kalau jalan tol kan memang kewenangannya pemerintah pusat, lah jalan nasional itu kan ada share dari daerah juga," tukasnya.

"Kalau perkara kayak Lampung yang dipermasalahkan, ya memang yang geblek kepala daerahnya. Memang mereka tidak mau mengalokasikan anggaran daerahnya. Jadi harus dilihat juga secara adil ya," lanjut dia.

Hariyadi menekankan, pada era Jokowi ini pembangunan jalan nasional juga tetap dilakukan, tidak hanya jalan tol saja yang digenjot.

"Cuma, kalau kasus kayak Lampung kan ya gak bisa salahin pemerintah pusat dong, itu kan ada sharing-nya dengan pemerintah daerah juga di sana. Sampai kemarin akhirnya Pak Jokowi bilang 'sudah deh diambil alih atau dioper sama pusat'. Itu Gubernurnya yang gak tau malu, harusnya itu menjadi tugas dia," cetusnya. 

ANIES SERANG PRABOWO SECARA PRIBADI, DENDAM LAMA?

Debat atau diskusi biasa dilaksanakan di negara demokrasi seperti Indonesia. Diskusi dilaksanakan demi memberikan edukasi kepada orang yang mengikuti diskusi. Selain itu bisa menambah wawasan para peserta diskusi itu sendiri.

Tapi diskusi yang berisi perdebatan bisa membuat panas situasi, apalagi bila berkaitan dengan politik. Indonesia sedang memasuki tahun politik yang cukup menegangkan, sehingga semua pihak harus saling menahan diri agar tidak terjadi kerusuhan.

Tahapan pemilu sudah memasuki waktu kampanye. Salah satu metode kampanye adalah debat capres. Nah debat capres ini ternyata ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia agar mereka bisa mengetahui sejauhmana kualitas para calon pemimpin bangsa.

Debat Capres yang telah dilaksanakan pada Selasa 12 Desember 2024 kemarin, menyisakan cerita tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik ialah perseteruan antara capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto soal ketahanan capres nomor urut 2 menjadi oposisi.

Dalam debat tersebut Anies nampak gencar melakukan serangan kepada capres Prabowo, sehingga membuat Prabowo sepertinya gusar dan kesal. Tersebar reaksi dari Prabowo melakukan gerakan kecil serta menjulurkan lidah kearah audiens seolah merespon argumentasi dari Anies dengan meledek.

Bahkan beredar video yang dinilai bocor di medsos. Prabowo dihadapan ribuan kadernya menyatakan kata “ndasmu etik”. Perkataan ini diduga ekspresi kekesalan Prabowo terhadap Anies Baswedan ketika debat capres Selasa lalu.

Kekesalan Prabowo bermula ketika Anies melakukan serangan kepada capres Prabowo, yang beranggapan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Anies juga menyinggung pernyataan dari Prabowo yang mengatakan bahwa bisnisnya tidak berjalan karena tidak berkuasa di pemerintahan.

Serangan Anies ini mungkin dirasa Prabowo sebagai serangan secara individu. Apabila serangan yng dilakukan berupa konsep, ide dan gagasan, kemungkinan besar tidak akan ada yang "baper".

Karena serangan Anies ini Prabowo jadi julid sehingga mengeluarkan pernyataan ‘etik ndasmu’ diharapan para pendukungnya. Walaupun oleh jubirnya dinyatakan hanya bercanda, tapi publik pasti tahu bahwa diksi dari Prabowo ini mengandung kekesalan bahkan kemarahan.

Saat ini Anies memang berada di pihak oposisi, selama ini Anies diidentikan sebagai antitesis dari Presiden Jokowi. Selain itu Anies bukanlah kader partai politik manapun, sehingga ketika berbicara tidak terbenani oleh kebijakan parpol dan penguasa.

Tetapi perlu diingat jika dua partai pendukungnya yakni PKB dan Partai Nasdem merupakan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya Anies pun tidak berada diposisi sebagai oposisi murni. Masih tercampur dengan penguasan saat ini.

Andai saja Prabowo bisa segera menemukan argumen ini dan balik menyerang Anies, mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan mati kutu. 

KEJAMNYA CAPRES CAWAPRES ANIES-MUHAIMIN TERHADAP PENDUKUNGNYA

Assistant Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid menyindir warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memilih calon pemimpin dari NU di Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah sosok pemimpin NU. Dia berpendapat warga Nahdliyyin seharusnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Kalau ada orang NU tidak milih calon dari NU, itu namanya korslet," kata Jazilul dalam Silaturrahmi Relawan Bali Satu dengan Cak Imin di Kabupaten Badung.

Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin adalah pemimpin yang merangkul semua pihak. Ia menyebut Cak Imin sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dia yakin Anies-Cak Imin akan merangkul semua pihak dalam pembangunan di masa mendatang. Jazilul mengajak warga Bali untjk mewujudkan hal itu.

"Saya ulangi tanggal 14 Februari pastikan Bapak-Ibu memilih yang benar. Siapa? Siapa? Siapa? Insya Allah hadirnya pasangan Amin akan membawa kemakmuran dan keadilan untuk semuanya," ujarnya.

"Mudah-mudahan nanti 14 Februari di Bali, di Indonesia pada umumnya, kita akan menang satu putaran," ungkap Jazilul. 

JIS YANG PENUH KONTOVERSI, KINI DIJADIKAN TEMPAT KAMPANYE?

Menpora Dito Ariotedjo menyebut ada kemungkinan Persija Jakarta sudah bisa menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandangnya setelah Pemilu.

Hal itu diungkapkan Menpora setelah meninjau stadion yang pernah digunakan sebagai perhelatan Piala Dunia U-17 2022 itu. Ia melakukan peninjauan pada hari Kamis (25/1) kemarin.

"Jadi, kemarin saya ke JIS itu untuk memenuhi undangan dari Presiden Persija, dan Ketum Jakmania. Jadi mereka memang ingin kita secara simbolik adanya dukungan agar JIS bisa menjadi kandang Persija," kata Dito.

"Ini sesuai dengan semangat bapak (Presiden) Jokowi di mana stadion-stadion bertaraf internasional ini bisa dikolaborasikan bersama klub-klub liga 1 dan local heroes di daerah yang nantinya punya dampak domino yang jauh, bukan hanya untuk olahraganya saja," ujarnya.

Dito mengatakan, Jakpro juga turut hadir dalam peninjauan itu. Di momen tersebut, Jakpro telah memastikan kesiapannya terkait rencana tersebut.

"Alhamdullilah menurut kesiapan Jakpro dan Persija, setelah liga off Pemilu kemungkinan Persija bermain di JIS satu musim ke depannya," tutur Menpora.

"Ini saya juga mendorong agar kerja samanya tidak hanya sebagai tempat pertandingan tapi bisa dibuat projek bagaimana JIS ini bisa menjadi kandanganya Persija. Saya yakin ini bisa menjadi national brand yang baik untuk Jakarta dan bahkan ini bisa menjadai sport tourism, di GBLA ada Persib, JIS ada Persija, dan kami sedang mendorong agar PSM bisa kembali ke Makassar."

"Jadi ini nanti ini bisa menjadi destinasi wisata olahraga yang menarik," kata Dito sekaligus memastikan rumput JIS juga sudah tak ada masalah. 

PENDUKUNG ANIES MELANGGAR PERATURAN PEMILU YANG LIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR IKUT KAMPANYE

Calon legislatif (caleg) dari Partai NasDem Purworejo, Muhammad Abdullah divonis 3 bulan penjara setelah terbukti bersalah melibatkan anak di bawah umur dalam berkampanye di media sosial. Abdullah mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Betul, Pak Abdullah mengajukan banding, daftar kemarin siang," kata penasihat hukum Abdullah, Mustopa saat dihubungi detikJateng, Kamis (1/2/2024).

Abdullah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Mustopa menyebut jaksa penuntut umum juga mengajukan banding.

"Infonya jaksa juga banding. Kita daftar lewat PN terus nanti PN yang mengajukan ke Pengadilan Tinggi. Setelah berkas diserahkan dan diregistrasi nanti paling lama tujuh hari Pengadilan Tinggi harus sudah memberikan putusan," jelasnya.

Pihaknya berharap melalui upaya hukum banding tersebut kliennya bisa dibebaskan karena ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi serta fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh hakim.

"Kalau di dalam UU Pemilu itu kan putusan banding itu sudah bersifat final, terakhir nggak bisa ada upaya hukum lain. Bismillah kita kan ya mengupayakan bisa dibebaskan kalau bisa karena ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi dan ada beberapa fakta yang kemarin tidak dipertimbangkan sama hakim di PN," imbuhnya.

Salah satu unsur tersebut, ia menjelaskan, bahwa kliennya tidak merasa mengikutsertakan anak di bawah umur dalam berkampanye. Hakim pun dianggap kurang mendalam menggali fakta-fakta sebelum mengambil keputusan.

"Terutama unsur mengikutsertakan, itu tidak terpenuhi secara terang dan memang menurut kami tidak ada tindakan mengikut sertakan itu nggak ada. Tapi hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang sifatnya sangat dangkal kurang mendalam dan beberapa fakta yang kita ungkapkan tidak dipertimbangkan dalam keputusan," jelasnya.

Diketahui, Abdullah merupakan caleg DPRD Purworejo dari Partai NasDem.

"Iya betul, caleg NasDem wakil ketua bappilu," kata Ketua DPD NasDem Purworejo Eko Januar Susanto dihubungi detikJateng, saat dimintai konfirmasi soal status Abdullah di Partai NasDem.

Diberitakan sebelumnya, usai menjalani serangkaian persidangan, calon legislatif (caleg) di Purworejo, Muhammad Abdullah divonis tiga bulan penjara. Terdakwa terbukti bersalah karena melibatkan anak di bawah umur dalam berkampanye di media sosial.

Sidang pembacaan putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tersebut digelar di Pengadilan Negeri Purworejo Jalan Tentara Pelajar, Kabupaten Purworejo, Senin (29/1/2024). Terdakwa hadir didampingi penasihat hukumnya, Mustopa.

Berlangsung di Ruang Sidang Cakra, putusan dibacakan langsung oleh Agus Supriyono selaku ketua majelis didampingi oleh hakim anggota John Ricardo dan M Budi Darma. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye pemilu.

"Memperhatikan Pasal 493 juncto Pasal 280 ayat (2) huruf (k) UURI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UURI No 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang," ucap Agus Supriyono saat membacakan putusan, Senin (29/1/2024).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye Pemilu mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdullah berupa pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp 4 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu bulan," sambungnya.

Adapun hal-hal yang memberatkan dalam perkara tersebut terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Usai pembacaan putusan selesai dan sidang ditutup, anak terdakwa yang merupakan pembuat konten video kampanye langsung memeluk ayahnya sembari menangis tersedu-sedu. 

PRABOWO SINDIR ANIES YANG HANYA BISA OMON-OMON MANIS

Capres nomor 02, Prabowo Subianto merasa tak kuasa menahan semangatnya ketika berpidato soal kebangsaan kepada masyarakat.

Menurut dia, kebiasaan tersebut membuatnya kerap ditegur para elite di Jakarta, karena dianggap kasar dalam berbicara. Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menghadiri Kampanye Akbar Kirab Kebangsaan di Semarang.

"Saudara-saudara sekalian, saya sering ditegur oleh elite-elite Jakarta. Kok, Pak Prabowo ngomongnya kasar-kasar. Aku ini mantan serdadu, ya ngomongnya begitu," kata Prabowo di lokasi.

Prabowo menjelaskan bahwa sikap tersebut bukan menunjukan hal kasar, melainkan kejujuran tanpa membohongi rakyat.

"Aku nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalor-ngidul. Nggak jelas, kata-kata manis, omon-omon terus," jelasnya.

Selanjutnya, Prabowo menuturkan ingin tampil apa adanya tanpa kebohongan. Menurut dia, Paslon 02 Prabowo-Gibran jelas akan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Jadi, saudara-saudara sekalian, yang jelas kami Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju, ada Menko Polhukam Airlangga Hartarto, pernah jadi menteri berkali-kali, ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lulusan terbaik di mana-mana, Pak Zulhas Menteri Perdagangan, dan anak muda kita Mas Gibran," kata dia.

Dia menuturkan pandangan negatif terhadap Gibran pun sirna ketika tampil menggebrak panggung debat Pilpres 2024.

"Katanya bocah cilik, ora ngerti opo-opo, masih ingusan. Sorry ye, ternyata tiap kali beliau muncul di debat, eh kita naik terus," ucap Prabowo.

"Saudara-suadara hampir semua survei kita sudah satu putraran, tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai," imbuhnya. 

AHY: DEMOKRAT DIPERLAKUKAN TANPA ETIKA OLEH ANIES

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kini mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena diperlakukan dengan tidak baik oleh koalisi sebelumnya.

"Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya," ucap AHY saat berpidato dengan tema Kesejahteraan untuk Semua di Hotel El Royale, Bandung, Jawa Barat yang disiarkan CNN Indonesia, Jumat (12/11).

Sebelum mendukung Prabowo-Gibran, Demokrat merupakan partai pengusung Anies Baswedan bersama PKS dan NasDem. Lalu memutuskan keluar usai Anies dan NasDem bekerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

AHY yakin masyarakat mengetahui dan memahami mengapa Demokrat kini mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

AHY juga tidak ingin berlarut-larut memikirkannya. Lebih baik fokus menghadapi Pemilu 2024 agar Partai Demokrat bisa optimal memperjuangkan agenda perubahan dan perbaikan.

Dia mengatakan Demokrat juga setuju untuk melanjutkan kebijakan yang baik.

"Serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik, tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru," ucap AHY.

Dia yakin agenda Demokrat dalam lima tahun ke depan tetap dapat dilaksanakan meski tak ada kader yang menjadi capres dan cawapres.

AHY mengaku sudah menitipkan agenda Demokrat kepada Prabowo Subianto selaku calon presiden yang mereka dukung di Pilpres 2024.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo mewadahi pemikiran Partai Demokrat, untuk melakukan Agenda Perubahan dan Perbaikan, seraya melanjutkan hal-hal yang sudah baik," kata AHY.

Di Pilpres 2024, Demokrat tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PBB, PAN, Gelora, Garuda serta PSI.

Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka mendapat nomor urut 2.