PENGAMAT: NATURALISASI SUNGAI ALA ANIES TIDAK BISA DITERAPKAN

Program naturalisasi sungai yang diwacanakan Gubernur Anies Baswedan diyakini tidak bisa diterapkan untuk mengganti normalisasi sungai. Alasannya, hingga kini belum ada model eksekusi naturalisasi yang hanya dikenal dalam bidang akademik saja.

"Dalam kebijakan publik naturalisasi itu hanya sebatas formulasi yang tidak bisa diterapkan. Implementasinya masih diperdebatkan karena memang tidak ada modelnya," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Trubus menilai wajar keluhan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono yang hingga kini belum mendapat penjelasan konsep naturalisasi dari Pemprov DKI. Staf gubernur yang dikirim untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Dirjen PU bahkan tidak memahami konsep naturalisasi.

Menurut Trubus hal itu membuktikan DKI belum memiliki perencanaan matang mengenai naturalisasi. Setahun Anies memimpin, sungai di Ibu Kota tidak tertangani secara baik karena program normalisasi mandek dan naturalisasi masih sebatas wacana saja.

"Kalau saya melihat naturalisasi itu hanya politik Anies untuk membedakannya dengan pekerjaan gubernur sebelumnya yang getol menormalisasi sungai. Ingin beda saja," tuturnya.

Konsep naturalisasi DKI harus bisa dijabarkan secara konkret agar publik memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Kalau dipaksakan Trubus malah khawatir terjadi penyimpangan anggaran sebab pengelolaan sungai selama ini mengambil model normalisasi yang sudah dimengerti konsepnya.

Lebih lanjut Trubus menyebutkan, DKI harus berani membeberkan gagasannya dengan memberi penjelasan yang pasti. Apakah kondisi sungai bakal dikembalikan seperti zaman Belanda yang penduduk belum bermukim di bantaran sungai, atau berbicara realistis menormalisasi sungai.

"Kalau sungai di zaman Belanda belum ada penduduk yang menghuni bantaran sungai. Apa mau dikembalikan ke zaman itu ? Setiap zaman berbeda-beda, ini yang membuat konsep naturalisasi sungai menjadi perdebatan, karena tidak ada modelnya," kata Trubus.

Dia mengusulkan DKI lebih baik meneruskan program normalisasi, melebarkan kembali sungai, memasang turap di tepi sungai dan menghijaukan bantarannya. Bila perlu pinggiran sungai diperuntukkan sebagai jalan raya saja meniru Kanal Banjir Timur.

"Kalaupun naturalisasi diterapkan, saya melihatnya nanti itu sama seperti normalisasi. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Sebabnya jelas, naturalisasi hanya sebatas konsep akademik saja yang tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada Faizal memastikan program normalisasi bakal dilanjutkan karena di tahun ini pihaknya bakal membebaskan lahan di Ciliwung dan Pesanggrahan.

Sekalipun begitu, Yusmada tidak bisa membeberkan berapa hektare target lahan yang hendak dibebaskan untuk memastikan rampungnya program normalisasi Ciliwung. Yusmada juga enggan menyebut estimasi biayanya.

"Program pembebasan terus diproses. Kita terus koordinasi dengan Kantor Pertanahan," kata Yusmada.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah menyambut baik upaya pembebasan lahan untuk meneruskan program normalisasi Ciliwung.

"Kalau bisa semuanya bisa dibebaskan agar bisa kita selesaikan. Terlebih sudah setahun belakangan program (normalisasi) itu tidak berjalan," kata Bambang.

Pengerjaan normalisasi baru mencapai 19 km panjang sungai dari rencana 33,69 km. Sisanya masih terhambat karena masalah pembebasan lahan. Bambang menyatakan pihaknya sangat siap untuk melanjutkan program normalisasi yang memulihkan fungsi sungai agar mampu menampung debit hujan.

Bambang juga menuturkan bahwa sebenarnya Pemprov DKI sudah berhasil membebaskan sekitar 4 hektare lahan untuk normalisasi pada 2018. Namun masih dibutuhkan pembebasan lahan lagi untuk mengejar ketinggalan normalisasi panjang sungai sekitar 15 km.