PRABOWO LOYAL KE JOKOWI! ANIES TIDAK MEMILIKI MORAL DAN ETIKA, RAKYAT RAGU PILIH ANIES DAN NASDEM

Prediksi tim masifmedia dimana Surya Paloh akan memberikan sekoci kepada Anies Baswedan pasca menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi kenyataan. Senin, 03 Oktober 2022 beberapa saat menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta, Nasdem secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres dari Nasdem untuk Pilpres 2024.

Pasca gegap gempita deklarasi tersebut, Nasdem mulai sadar bahwa pencapresan Anies Baswedan tidak bisa dilakukan tunggal melalui Nasdem, karena perolehan suara Nasdem tidak mencukupi. Maka Parpol lain dicoba digandeng untuk memuluskan pencapresan tersebut. Secara logika partai yang dapat dengan mudah digandeng tentu Parpol yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan saat ini, karena Parpol yang berkuasa saat ini cenderung sudah mempunyai calon tersendiri untuk Pilpres 2024 atau menunggu titah Presiden Jokowi terhadap calon mana yang akan diusung untuk meneruskan legitimasi Presiden Jokowi pasca 2024. Melihat gelagat tidak ada respon positif dari lingkar kekuasaan untuk mendukung Anies Baswedan, maka Nasdem yang sudah kepalang tanggung melakukan deklarasi mulai mendekati Parpol oposan pemerintah. Walaupun di depan layar seakan jinak-jinak merpati dan jual mahal, tetapi di belakang layar, PKS dan Demokrat yang notabene partai oposan menyambut baik tawaran tersebut bahkan langsung bergerak cepat membentuk tim kecil dan mulai memviralkan jargon “Perubahan dan Perbaikan” sebagai legitimasi semi resmi mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Partai Demokrat menjadi partai terakhir yang secara resmi mendukung pencapresan Anies Baswedan pada 02-03-2023, setelah PKS mendekrasikan pada 23-02-2023. Cukup terlihat pemilihan tanggal pencapresan tersebut sudah seperti terpola dan dapat dibaca dukungan terhadap pencapresan Anies Baswedan sudah “deal” sedari dulu oleh ketiga Parpol tersebut (Nasdem, PKS dan Demokrat).

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS terlihat memunggungi tujuan dari pendirian Parpol sebagai saluran bagi yang terlibat dalam Parpol untuk merebut kekuasaan. Anies Baswedan bukanlah Kader, pengurus ataupun simpatisan dari ketiga Parpol tersebut. Lalu mengapa Anies Baswedan dicalonkan oleh ketiga Parpol tersebut?. Hal ini disebabkan oleh beberpa faktor diantaranya:

Pragmatisme Parpol untuk berkuasa. Setelah era Orde Lama dan Orde Baru, tidak ada satupun Perpol yang berkuasa melebihi rentang waktu 10 Tahun. Pergantian rezim berkuasa dalam rentang waktu 10 tahun tersebut sangat kental dengan Pragmatisme (kecenderungan Instan dan praktis) dimana koalisi dalam perebutan kekuasaan tidak ada yang permanen dan mempunyai jangka panjang, sehingga setiap pergantian kekuasaan maka pergantian kebijakan dan yang berkuasa mengambil semua (winners take all). Hal inilah yang menyebabkan faktor utama bagaimana Parpol melakukan berbagai daya upaya untuk dapat berkuasa.

Gagalnya kaderisasi Parpol. Dari Ketiga Parpol tersebut bisa dikatakan semuanya gagal mengorbitkan sosok kader Parpol dalam politik nasional, sehingga mau tidak mau mengambil Anies Baswedan yang “free” dan kebetulan mempunyai elektabilitas dan popularitas yang lumayan berdasarkan hasil survei sebagai Capres.

Mempermudah membagi rentang kendali kekuasaan. Persetujuan cepat ketiga Parpol tersebut terhadap pencapresan Anies Baswedan yang notabene bukan kader Parpol tentu tidak gratisan (no free lunch). Ketiga parpol sudah berhitung dan merasa punya saham yang sama terhadap pencapresan Anies Baswedan. Katakanlah untuk Cawapres telah diserahkan kepada Anies Baswedan dan menguat akan memilih AHY sebagai Cawapres, tentu PKS sudah berhitung untuk mendapatkan kursi Menteri Agama atau minimal kursi Menteri Triumvirat (Menlu, Mendagri atau Menhan).

Dari Kombinasi faktor terpilihnya Anies Baswedan yang notabene adalah akademisi dan bukan politisi apalagi kader Parpol dapat disimpulkan bahwa pragmatisme telah mengkooptasi peta politik, kaderisasi dan regenerasi porpolitikan Indonesia, sehingga dapat menyebabkan apatisme yang semakin lebar dalam perbaikan perpolitikan Indonesia, karena untuk merebut kekuasaan ternyata tidak harus melalui “berdarah-darah, bercucuran keringat dan air mata” melalui saluran Parpol, karena cukup menaikkan rating elektabilitas dan popularitas melalui lembaga survei.