Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal menjalankan program rumah DP 0 Rupiah.
Realisasi program rumah DP 0 Rupiah yang jadi unggulan Anies Baswedan semasa kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam pun tak sesuai harapan.
“Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal,” ucapnya dalam diskusi virtual yang ditayangkan kanal youtube TribunJakarta.com, Minggu (26/6/2022).
Catatan hitam ini diberikan PKS lantaran realisasi program rumah DP 0 Rupiah dari janji kampanye Anies Baswedan jauh dari target yang dicanangkan.
Dari 250.000 unit hunian rumah DP 0 Rupiah yang dicanangkan di awal kepemimpinannya, Anies hanya sanggup menyelesaikan 790 unit di akhir masa jabatannya ini.
Walau demikian, MTZ menyebut hal ini bukan sepenuhnya salah Gubernur Anies Baswedan.
Pasalnya, proyek rumah DP 0 Rupiah ini sempat tersangkut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Jakarta Timur yang turut menyeret nama Dirut BUMD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Adapun BUMD Pembangunan Sarana Jaya merupakan perusahaan pelat merah yang diberi mandat oleh Gubernur Anies Baswedan untuk mengerjakan proyek rumah DP 0 Rupiah ini.
“Walaupun itu (korupsi) kerjaan Dirut BUMD, tapi mau tidak mau kesalahan tersebut harus ditanggung Anies Baswedan,” ujarnya.
Suasana pembangunan di rumah DP 0 rupiah Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021)
MTZ menambahkan, pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 lalu juga jadi alasan mandeknya proyek rumah DP 0 Rupiah di era Gubernur Anies Baswedan ini.
Pasalnya, ada refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk penanganan pandemi Covid-19.
Belum lagi kas daerah yang cekak imbas penurunannya pemasukan selama dua tahun terakhir dihantam pandemi.
“Jadi memang ada beberapa aspek yang menyebabkan rumah DP 0 Rupiah ini gagal. Pertama ketika 2 tahun kita terpuruk pandemi dan karena (dugaan korupsi) pembelian lahan,” kata dia.
No comments:
Post a Comment