Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janj menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta, yakni rumah DP 0 persen. Anies menargetkan untuk membangun 232.214 unit. Namun, di akhir masa jabatannya, ia hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0 persen.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan bahwa program kerja ini gagal. Menurutnya, program ini tidak akan mungkin terwujud. Pasalnya, sebelum pandemi, Anies hanya mampu membangun 780 unit.
"Tidak mungkin terwujud. Ya dari sejak sebelum pandemi pun sudah terlihat program ini akan gagal total. Sebelum pandemi saja yang dibangun hanya 780 unit saja dan itu bentuknya bukan rumah tapak seperti yang dijanjikan, tapi rusun," kata Yuke kepada merdeka.com, Senin 26 September 2022.
Bahkan menurut legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengungkapkan, jumlah tersebut masih jauh dari target tahunan, yaitu 50.000 unit.
"Jauh dari target tahunan sebesar 50.000 unit," tambah Yurike.
Sementara terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, tidak tercapainya target rumah DP 0 persen disebabkan karena situasi pandemi yang membuat anggaran hunian ini dipotong.
"Bisa jadi karena persoalan anggaran karena anggaran kan banyak dipotong karena pandemi juga," kata Ujang.
Alasan kedua yang membuat tidak terealisasinya 232.214 unit karena masa jabatannya akan habis.
"Yang kedua soal jabatannya juga, Anies mau habis, gitu. Yang ketiga juga bisa jadi ada persoalan di dalamnya, tentunya, yang kita tidak tahu," kata Ujang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko juga mengatakan, pembangunan hunian DP Rp 0 persen terdampak adanya pandemi Covid-19.
"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," kata Sarjoko saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis 8 September 2022 lalu.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan ada kekhawatiran penjabat (Pj) gubernur pengganti Anies tidak ingin melanjutkan program ini.
"Pj gubernur yang baru belum tentu mau eksekusi kebijakan Anies. Kalau enggak ya bisa mangkrak, bisa terbengkalai. Apalagi sampai 200 ribu unit. Sebenernya ya, mustinya ya, program-program Anies, siapapun Ph yang baru itu harus dilanjutkan, apapun programnya. Yang penting programnya itu pro rakyat, untuk rakyat, itu penting. Tapi kalau programnya tidak pro rakyat, baru silahkan Pj gubernur batalkan itu," kata Ujang.
Padahal, Anies berharap penerusnya membangun hunian rumah DP Rp 0 sebanyak 9.081 unit. Hal tersebut tercatat pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022.
"Oleh karena itu ya, sebenarnya yang harus ditagih janji dari masyarakat ya tadi, kenapa tidak sesuai janji 200 ribu unit. Ya saya sih kemungkinan ya tiga hal ya. Masalah keuangan, yang kedua soal jabatan Anies mau habis, mungkin juga soal ketiga mungkin ada masalah, bisa jadi. Di situ yang mungkin yang rumit, ada hal-hal lain yang kita tidak tau terkait dengan DP 0 persen itu," jelas Ujang.
Meskipun demikian, Ujang mengatakan bahwa rakyat berhap bertanya mengapa program tersebut belum mencapai target.
"Itu rakyat berhak untuk menanyakan itu. Karena semakin banyak bisa DP 0 persen kena, rakyat diuntungkan, kan gitu. Kalau di situ tidak ada masalah dan tidak ada persoalan," jelas Ujang.
No comments:
Post a Comment