SHOLAT JUMAT ITU KEGIATAN WAJIB UMAT MUSLIM, BUKAN JADI AGENDA KAMPANYE

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengisi ceramah di Masjid Riayat Syah, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) usai melakukan salat Jumat pada Jumat (19/1/2024).

Video Anies ceramah ini kemudian viral di media sosial, bahkan ada yang menarasikan melakukan kampanye hingga menyinggung politik identitas.

Namun, seorang TikTokers mengungkapkan fakta berbeda dari tuduhan tersebut. Dalam video yang diunggah akun Twitter @SanZiros, ia memberikan penjelasan.

Sang TikTokers kemudian membahas soal ketentuan kampanye di rumah ibadah. Ia meminta semua untuk membuka Undan-undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilu yang salah satunya mengatur kampanye di rumah ibadah termasuk masjid.

"Pada intinya tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan dilarang digunakan (untuk) kampanye," ucapnya.

Lantas apakah Anies melanggar? TikTokers kemudian memberikan penjelasannya.

"Eits...tunggu dulu jangan cepet-cepet ambil kesimpulan, kita lanjut dulu dari penjelasan keterangan pasal (di UU Pemilu) tersebut," terangnya.

Ternyata dalam UU Pemilu itu dibolehkan fasilitas ibadah, fasilitas pemerintah dan pendidikan digunakan untuk tempat kampanye asal tidak memasang atau membawa atribut kampanye.

Menurut penjelasannya, tidak hanya Anies saja yang melakukan kegiatan di rumah ibadah. Pasangan capres lain juga melakukan hal yang sama.

Si TikTokers lalu menampilkan pemberitaan lain terkait peserta Pilpres 2024 yang berkegiatan di rumah ibadah dengan menujukkan tangkapan layar beberapa berita online.

Anies memang menyempatkan berceramah di Masjid Riayat Syah, Batam saat mengunjungi wilayah itu pada Jumat kemarin. Dalam ceramahnya, ia mendoakan secara khusus untuk rakyat Palestina yang sedang mengalami agresi Israel.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh Handrey Mantiri.

Para Pemohon mempersoalkan ihwal larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

MK dalam amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 juga menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MK menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.