DISINDIR ANIES SOAL LARI PAGI DAN ADU GAGASAN, INI JAWABAN MENOHOK GANJAR

Waat melakukan lari pagi bersama masyarakat di Serang, Banten, Minggu (28/5/2023), Bakal calon Presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo mengenakan kaos bertuliskan "Kalau Mau Sehat, Ayo Olahraga".

Tulisan tersebut merupakan jawaban Ganjar untuk membalas sindiran dari bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.  "Jawabannya di kaos ini, biar semuanya sehat," kata Ganjar, dikutip dari siaran pers, Minggu (28/5/2023).

Seperti diketahui, belakangan ini Ganjar beberapa kali terlihat melakukan olahraga pagi untuk menemui masyarakat di beberapa daerah.

Gubernur Jawa Tengah itu juga sempat ditanya oleh wartawan mengenai sindiran Anies, soal bakal kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Ganjar mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan.

Politisi yang berencana maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu mengatakan bahwa kegiatan lari pagi yang dilakukannya itu lantaran ada antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Serang.

Dia menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugas.

"Ternyata masyarakat di Serang Banten semua suka olahraga. Yang penting itu. Jadi kalau mau sehat kita olahraga. Jadi Kita senang karena olahraga sangat memasyarakat, itu investasi loh, investasi kita menjaga badan kita sehat," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Anies sempat melontarkan sindiran itu ketika mmeberikan pidato di Istoran Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). Dia mengatakan bhawa kerap datang ke banyak tempat tanap kamera, media, dan ditemani siapa-siapa.

Dia mengeklaim bahwa dirinya datang murni untuk menemui masyarakat, tanpa harus mengunggahnya ke media sosial.

"Ini kalau tantangannya adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah, tetapi kalau adu gagasan, karya, rekam jejak, maka insya Allah saya nyatakan siap [beradu]," ucapnya. 

PSI TOLAK PERTANGGUNGJAWABAN ANIES ATAS APBD DKI JAKARTA 2020, ADA ANGGARAN FORMULA E

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2020 oleh Gubernur Anies Baswedan ditolak oleh Fraksi Fartai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan, PSI menolak P2APBD karena ada anggaran Formula E yang masih bermasalah dan belum dituntaskan penyelenggaraannya.

"Kami tidak bisa menyetujui, karena perlu diingat, pelaksanaan APBD 2020 tersebut termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Formula E," ujar Anthony dalam rapat paripurna P2APBD berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Anthony mengatakan, PSI sedari awal sudah menolak APBD DKI Jakarta digunakan untuk ajang balap mobil listrik yang batal digelar pada 2020-2021 itu.

Sehingga, kata Anthony, menjadi tidak pas jika di tengah jalan PSI malah mendukung P2APBD 2020 yang jelas berisi anggaran penyelenggaraan Formula E.

"Jika anggarannya saja kami tidak pernah setujui saat pembicaraan, terlebih dalam hal ini dalam hal pelaksanaannya," ujar Anthony.

Anthony juga menyebutkan, temuan BPK terkait Formula E bisa memberikan gambaran indikasi hukum yang mungkin terjadi jika Formula E terus dilanjutkan.

PSI tidak ingin menandatangani persetujuan itu karena khawatir ikut terseret proses hukum di kemudian hari.

"Bagaimana caranya melaksanakan sesuatu yang studi kelayakannya belum jelas bahkan tidak ada di RPJMD. Kita biasakan temuan-temuan ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran hukum," ujar dia.

Anggota Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak juga memberikan catatan atas P2APBD 2020.

Dia meminta eksekutif untuk meminta audit lebih dalam guna menyelidiki kejanggalan yang ditemukan dalam laporan BPK tahun 2020.

"Harusnya ini kita mintakan ada audit khusus. Audit khusus ini bisa kita minta dari Dewan dari isu yang semakin memanas. Lebih baik kita minta ada audit khusus kepada BPK," ujar dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebutkan, audit investigasi diperlukan agar kesalahan yang berulang terkait kelebihan bayar yang ditemukan tiap tahun bisa terungkap.

"Audit khusus ini harus dilakukan untuk menjernihkan persoalan apakah ini perorangan ataukah ini kesalahan yang sistematis," kata dia.

Gilbert meminta kepada forum anggota Dewan, apabila eksekutif tidak melaksanakan audit khusus, maka DPRD bisa mengambil insiatif meminta audit khusus kepada BPKP.

"Saya kita ini harus kita sikapi fungsi kita sebagai Dewan. Kalau eksekutif tidak menjalankan tugasnya untuk menjernihkan hal ini meminta BPK melakukan audit investigasi, kita bisa melakukan (meminta audit khusus)," ujar dia. 

BELASAN KELURAHAN JAKARTA DISEBUT TAK ADA PUSKESMAS, ANIES TAK TAHU PRIORITAS

Mantan poltikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menuding bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak menempatkan skala priotitas dalam bekerja.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh Ferdinand melalui akun Twitternya pada Sabtu (6/8/2022).

Pada cuitannya tersebut, Ferdinand mengunggah pemberitan yang menyatakan bahwa setidaknya ada 15 kelurahan yang masih belum memiliki Pusekesmas.

Menurut Fedinand, alih-alih membiayai Formula E dan Jakarta International Stadion (JIS), Anies seharusnya membangun Puskesmas terlebuh dahulu.

"1 Puskesmas kalau dibangun paling menghabiskan anggaran sampai 300 M lebih. Artinya Biaya Formula E dan Stadion JIS sudah bisa membangun 15 Puskesmas demi kesehatan rakyat Jakarta," tuis Fedinand di akun Twitternya.

"Sejak dulu saya bilang, Anies ini tak mampu menempatkan skala prioritas kerja," tambahnya.

Unggahan dari Ferdinand tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Di DKI ada 265 kelurahan dan 191 kecamatan jumlah puskesmasnya pada tahun 2021 sudah 332 puskesmas dan yg belum ada puskesmasnya 15 kelurahan," komentar warganet.

"Sama halnya dengan IKN ala Jokowi. Artinya, biaya sebanyak itu seharusnya bisa diproyeksikan untuk gaji guru, nakes maupun pelayanan untuk petani. Tiga hal fundamental kebangsaan yang dinomorsekiankan oleh negara," imbuh warganet lain.

"Ada standar dan ketentuan dalam mendirikan puskesmas, salah satunya faktor kewilayahan, yaitu minimal 30 ribu jiwa," tambah lainnya.

"Halah penjilat," tulis warganet di kolom komentar.

"Daripada puskesmas kelurahan mending puskesmas kecamatan, saya warga Jakarta Alhamdulillah setelah dipimpin Anies puskesmas kecamatan lebih baik jadi seperti rumah sakit sekarang," timpal lainnya. 

MEDIA ASING REUTERS SEBUT ANIES MENANG DENGAN CARA POLITIK IDENTITAS

Media asal New York Thomson Reuters atau Reuters menuding kemenangan Anies Baswedan sebagai gubernur diraih lewat politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies Baswedan dinilai Reuters gunakan cara politik identitas untuk mengalahkan petahana Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang beragama Kristen dan etnis Tionghoa dalam Pilkada DKI.

Dalam artikel Reuters, politik identitas yang dilakukan Anies Baswedan dengan menyebut kata ‘Pribumi’ dalam pidato kemenangan telah merusak keharmonisan persatuan di Indonesia.

 “Kami orang pribumi ditindas dan dikalahkan. Sekarang, setelah kemerdekaan, saatnya kita menjadi tuan di negara kita sendiri,” kata Anies Baswedan di luar Balai Kota Jakarta, April 2017.

Reuters menyebut jika Anies Baswedan dan pendukungnya, kelompok Islam garis keras telah menumbuhkan retorika anti-Cina dan kelompok pendatang lainnya dengan sangat brutal.

Padahal, kata Reuters, Anies sendiri adalah kelompok pendatang dari suku Hadrami Yaman, yang bukan asli pribumi Indonesia.

Dukungan penuh datang dari seorang pemimpin Islam, Bachtiar Nasir sebagai juru kampanye Anies Baswedan telah membuktikan cara politik identitas yang buruk.

Dalam artikel Reuters disebut Bachtiar Nasir mendorong mengambil alih kekayaan orang Tionghoa untuk penduduk asli, seperti yang dilakukan Malaysia pada penduduk Melayu. 

SAMPAI BARCELONA BUAT MAIN KE INDONESIA ‘LAGI’

Imbas aksi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diketuai oleh Erick Thohir berhasil mengundang Argentina untuk bermain ke Indonesia membuat nama Anies Baswedan menjadi ikut tersorot. Hal itu berkaitan janji lawasnya.

Sebagaimana diketahui, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah menyebut bahwa ia akan mendatangkan sejumlah klub sepak bola top dari Eropa, yaitu Juventus, Real Madrid, dan Barcelona.

Hal itu disampaikan oleh Anies saat dirinya hadir dalam podcast Dahlan Iskan yang videonya diunggah pada Kamis (18/11/21) silam. Baru-baru ini, cuplikan video tersebut kembali diunggah oleh netizen dengan akun Twitter @yarachantique.

Dalam video yang dibuat sebulan sebelum soft launching Jakarta International Stadium (JIS) itu, Anies menyebut tim U20 dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona akan datang untuk bertanding di Tanah Air.

Saat itu, Anies mengatakan, “Akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini.”

“Untuk pembukaan itu?” tanya Dahlan Iskan yang tampak terkejut.

Anies menjawab, “Iya, soft launching ya. Pertengahan Desember besok.”

“Loh kapan itu diundangnya?” tanya Dahlan menegaskan.

Eks Mendikbud itu menanggapi, “Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Pak Dahlan nanti saya undang.”

“Walaupun itunya belum jadi?” pungkas Dahlan.

Anies menjelaskan, “Jadi stadionnya kan sudah, yang belum adalah landscape kanan kiri. Kemudian trotoar itu supportnya. Tetapi kalau stadionnya, kursi sudah mulai dipasang sekarang.”

Saat mengunggah video itu, pengguna akun @yarachantique kemudian memberikan komentar satire dengan meminta Anies melobi Juventus, Real Madrid, dan Barcelona untuk bermain ‘lagi’ ke Indonesia.

Akun itu juga menyindir seolah ketiga klub itu jadi bermain di JIS satu tahun yang lalu. Padahal, baik Juventus, Real Madrid, maupun Barcelona hingga saat ini tidak ada yang bertanding di stadion yang dibangun era Anies itu.

“Mas @aniesbaswedan ayo dong bantu bang @erickthohir lobi Juventus, Real Madrid dan Barcelona buat maen ke Indonesia lg,” tulisnya dikutip Populis.id dari cuitan akun @yarachantique pada Senin (29/5/2023).

Pengguna akun itu menambahkan, “Mrk dtg yaa setahun lalu maen di JIS ?? yg nonton sampe 7 jt, cuma sayang 200 jt lg gak nonton, termasuk saya. Aw aw aw..!! Pak Dahlan aja sampe terkagum2 loh.”

Cuitan yang telah dilihat puluhan ribu kali itu kemudian mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang mengkritik ‘kebohongan’ Anies, bahkan ada yang menyebutnya sebagai ‘prank terbaik sepanjang masa’. 

PENGAMAT: ISU POLITIK IDENTITAS BISA RUGIKAN ANIES YANG KETURUNAN ARAB

Pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, perihal politik identitas tidak bisa terhindar dinilai bisa memperkuat hal itu pada pertarungan di Pilpres 2024. Usai pernyataan Anies ini, diyakini hal yang ada dalam politik identitas, semisal kesukuan atau etnisitas, bakal muncul nantinya. 

"Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau entitas golongannya sendiri, pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, kepada wartawan, Kamis 23 Maret 2023.

Soal pernyataan Anies tersebut, kata dia, mungkin saja bakal berdampak negatif pada eks Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bisa menguntungkan.

"Selama kalau isunya etnisitas itu positif kan Anies kakeknya keturunan Arab pahlawan nasional juga dan itu secara etnis juga positif, jadi jangan menstigma keturunan arab itu enggak bener. Soal etnisitas itu memang enggak sederhana. Kita harus melihat secara positif apapun sukunya baik Anies, Prabowo, Airlangga, Ganjar. Apapun latar belakangnya mereka semua tetap Indonesia," katanya.

Ujang menyebut, tidak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Dirinya menilai selama perbedaan itu masih dalam tahap yang wajar, hal tersebut tidak masalah.

"Tergantung tingkat kesukaan publik, dari suku masing-masing terhadap capres-cawapres itu ya pasti akan mengemuka soal politik identitas soal kesukuan itu. Oleh karena itu saya melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemuka sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024, tapi ya tadi nilai kesukuan itu tentu dalam kerangka keindonesiaan dan semuanya terangkum berada dalam naungan kebinekaan dan keindonesiaan," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan bahwa setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga menurut Anies, politik identitas dalam sebuah kontestasi pemilu tak bisa dihindari. "Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," kata Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat. 

APA KELEBIHAN ANIES BASWEDAN, SELAIN KELEBIHAN BAYAR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar banyak mata anggaran Pemprov DKI Jakarta yang kelebihan bayar. Yang terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kedapatan masih membayar bantuan pendidikan KJP Plus kepada ribuan siswa yang sudah lulus dari sekolahnya. Polemik seperti ini memang sudah santer terdengar. Lantas apa sebetulnya akar masalahnya? 

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5 Agustus menemukan adanya pemborosan anggaran pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker Respirator N95 hingga Rp5 miliar. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020.

Laporan tersebut menjelaskan Pemprov DKI melakukan pembelian masker dengan jenis yang sama kepada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK. Tapi harganya berbeda. "Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000," tulis Pemut.

Dinas Kesehatan DKI meneken kontrak pembelian masker tiga kali kepada PT IDS dengan total 89 ribu masker. Pembelian pertama sebanyak 49 ribu buah masker dengan harga satuan senilai Rp70 ribu. Kedua, 30 ribu buah dengan harga satuan Rp60 ribu. Dan ketiga membeli 20 ribu buah dengan harga satuan Rp60 ribu.

Lalu ternyata Pemprov DKI juga membeli masker sejenis kepada PT ALK sebanyak 195 ribu buah masker dengan harga satuan barang Rp90 ribu. Padahal BPK mengonfirmasi ternyata PT IDS sanggup memenuhi pengadaan masker sebanyak 200 ribu buah. Tapi Pemprov DKI melakukan pembelian kepada PT ALK.

"Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negoisasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya," ucap Pemut. Dengan demikian, Pemut menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis.

Kemudian BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda.

Bukan cuma itu, kata Pemut Anies masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai Rp 862 juta dalam APBD DKI 2020. "Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau TPP senilai Rp862.783.587 atas 103 orang pegawai pada 19 organisasi perangkat daerah (OPD)."

Memang Pemut menuturkan sejumlah OPD telah mengembalikan kelebihan pembayaran gaji ke kas daerah. Namun baru sejumlah Rp200,9 juta. "Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP seniali Rp661.801.780."

Pemut memandang, adanya kelebihan bayar gaji dan TKD/TPP pada pegawai yang semestinya tak lagi menerima disebabkan karena pejabat masing-masing OPD tidak melakukan verifikasi daftar gaji pada tiap pegawainya secara berkala. Karenanya, Pemut menyebut BPK merekomendasikan perbaikan.

Bulan lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode 2019, BPK temukan empat paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan pengeluaran yang melebihi harga alat tersebut. Total kelebihan bayar tercatat sekitar Rp6,5 miliar.

Modus korupsi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai masalah ini sebetulnya bukan kelebihan bayar. "Tapi sebenarnya modus korupsi itu," kata Trubus kepada VOI.

Musababnya, kata Trubus unsur kesengajaan dari masalah ini tinggi. "Orang ini berulang-ulang kok."

Trubus bilang kita tak bisa menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran. Sebab kata dia modus korupsi itu bentuknya macam-macam.

"Sebutannya sebetulnya markup kan, cuman bahasanya dia kan kelebihan bayar. Overpay. Korupsi itukan modusnya macem-macem," ujar Trubus. 

Menurut Trubus, masalah kelebihan anggaran ini bak fenomena gunung es. "Pertanyaannya yang enggak ketahuan lebih banyak lagi kan berarti? Kalau kita bicara fenomena gunung es, berarti itu di bawahnya lebih banyak lagi. "

"Karena banyak kasus kan tidak hanya damkar, tanah, kemudian siswa yang sudah lulus juga masih dibayar. Itu sudah hampir semua mata anggaran kalau begitu kan," tambahnya.