HASIL KERJA ANIES MANGKRAK SOAL REVITALISASI PASAR SENEN BLOK VI

Sejumlah pedagang di Blok VI Pasar Senen meminta agar proyek pembangunan Blok VI yang mangkrak sejak dua tahun lalu segera diselesaikan. Sebab, seperti dikatakan salah satu pedagang bernama Kristian Purba (53), kalau akhirnya pedagang dipindahkan, mengapa pembangunan pasar yang baru tak kunjung dikerjakan.

"Kita sih maunya begitu (cepat rampung). Cuma kalau enggak ada duitnya (anggaran) mana bisa dibangun, uangnya entah ke mana semua selama ini," kata dia saat ditemui Kompas.com di kiosnya, Jumat (28/7/2023).

Kristian mengaku bahwa dia dan rekan pedagang sudah dipindahkan ke pasar penampungan sementara sejak lima tahun lalu. Padahal peletakan batu pertama pun sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 2021 lalu.

"Dulu rencana katanya di sini paling lama 1 tahun, lah di sana (lokasi revitalisasi) belum ada apa-apa pun," kata dia.

"Lagian berapa lama sih bertahan gedung yang tadinya batasnya cuma (diperuntukkan) lima tahun, tahu-tahunya bisa sampai 10 tahun di sini, bisa roboh. Dari awal kan didesain untuk tempat lima tahun saja, abis itu katanya sudah selesai nanti kios baru," kata Kristian lagi.

Hal serupa juga disampaikan pedagang bernama Gurning (47). Kata dia, saat bangunan pasar lama dibongkar lima tahun lalu, pedagang dijanjikan akan langsung dibuatkan kios baru.

"Kemarin kan katanya begitu dibongkar mau langsung dibangun baru, ternyata sampai hari ini belum ada dibangun. Kita juga enggak tahu permasalahannya di mana," kata Gurning.

Sebenarnya, tutur dia, sejumlah pedagang Blok VI Pasar Senen sudah beberapa kali ke kantor pengelola PD Pasar Jaya untuk menagih janji revitalisasi. Namun, mereka tidak kunjung mendapat kepastian kapan proyek ini akan dirampungkan.

"Ke kantor pengelola di Cikini beberapa kali, pernah nanya setelah Covid-19 ini. Tadi kan alasannya karena Covid-19. Nah, sekarang Covid-19 udah enggak ada. Terakhir (ke sana) Februari kemaren, belum ada kepastian," ujar Gurning.

Di sisi lain, Kompas.com juga sudah beberapa kali mencoba menghubungi pihak PD Pasar Jaya. Namun hingga artikel ini dimuat, belum ada respon apapun dari pihak terkait. Padahal, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 10 Maret 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peletakan batu pertama proyek revitalisasi Blok VI Pasar Senen pernah menuturkan bahwa revitalisasi area ini direncanakan selesai pembangunan pada kuartal kedua 2022.

 

ANIES KLAIM GUBERNUR YANG MENEDUHKAN! TERUS KERUSUHAN 212 DI MONAS ULAH SIAPA?

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah mendeklarasikan sosok Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden pada hari Senin (3/10/2022) lalu. Bahkan sampai dengan saat ini Anies Baswedan sudah beberapa kali melakukan safari politiknya sebelum memasuki tahun politik 2024 mendatang. Keputusan dari Partai NasDem yang memilih untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden sendiri mendapatkan pro kontra baik di kalangan elit politik maupun masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang menyinggung dan juga mengkritik rekam jejak dari Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ada yang mengatakan kalau Anies Baswedan dianggap gagal memimpin DKI Jakarta berdasarkan capaian hasil kerja pembangunan yang jauh dari rencananya. Selain itu masih ada beberapa masyarakat yang menganggap kalau Anies Baswedan akan kembali memainkan Politik Identitas di Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 mendatang seperti yang ia lakukan di Pilkada tahun 2017 silam. Menanggapi hal tersebut, hadir dalam wawancara eksklusif bersama Karni Ilyas dalam Program Acara Karni Ilyas, tvOne, Anies Baswedan menanggapi kabar tersebut. Ia mengatakan kalau apa yang ia lakukan dimana mendahulukan berdoa sebelum berorasi merupakan salah satu upayanya untuk menempatkan sesuatu yang bersifat sakral di posisi yang baik.

"Saya rasa Agama apapun juga mulai dengan doa dan kita sebagai makhluk, bahkan ketika republik ini menyatakan merdeka kita memulai dengan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa kita merdeka," kata Anies Baswedan kepada Karni Ilyas.

"Jadi ini adalah ungkapan justru bagaimana kita menempatkan nilai, menempatkan sesuatu yang sifatnya sakral itu dengan posisi yang baik," lanjutnya.

Anies Baswedan juga menanggapi pertanyaan terkait apakah dirinya akan kembali memainkan politik identitas karena ia mendahulukan berdoa sebelum berorasi.

"Adapun terkait dengan yang dibicarakan Bang Karni, yang didoakan itu semua umat yang terlilit dengan biaya hidup tinggi semuanya, yang terkenal dengan urusan pinjol semua, pekerja migran yang kita doakan itu semua, anak perempuan yang mengalami ujian yang luar biasa besar itu semua, jadi sesungguhnya ini malah mengajak kepada pada semuanya dan sudah dibuktikan di Jakarta," kata Anies.

Anies Baswedan juga mengatakan kalau semasa ia bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dirinya sudah menyiapkan langkah-langkah yang serius dan tidak menjadi sosok Gubernur yang menciptakan konflik antar kelompok.

"Ketika saya bertugas di DKI Jakarta sebagai Gubernur, saya menyiapkan langkah-langkah yang secara serius menjangkau semua, memberikan kesetaraan pada semua, memberikan perasaan nyaman kepada semua dan tidak menjadi gubernur yang menciptakan konflik antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang memancing friksi antar kelompok tidak menjadi gubernur yang membuat suasana tegang, " ungkap Anies Baswedan.

 Anies Baswedan mengatakan kalau selama menjabat dirinya justru menjadi Gubernur yang membuat suasana teduh, tenang, menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Justru harus menjadi Gubernur yang membuat suasana tenang, teduh menjangkau semuanya dan alhamdulillah Jakarta mendapatkan yang namanya Harmoni Award, penghargaan Harmoni karena di Jakarta di masa kami bertugas justru menghadirkan suasana keteguhan antar umat beragama," lanjutnya.

"Jadi kampanye negatif dan usaha untuk melabeli itu tidak kami jawab dengan kata-kata tapi kami jawab dengan kenyataan bukan dengan pernyataan-pernyataan, dengan bukti," tutupnya.

 

ANIES TURUN TAHTA JADI CAWAPRES?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis beberapa hasil temuan terbaru versi mereka. Salah satunya figur bakal calon wakil presiden atau cawapres yang cocok dan dibutuhkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Pemenangan Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, menjelaskan figur cawapres itu dibutuhkan untuk meraup suara di sejumlah daerah. Ada juga sosok cawapres dibutuhkan capres sebagai kombinasi duet memperkuat isu ekonomi Hanggoro menyebut cawapres untuk Ganjar Pranowo antara lain bisa dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dua nama itu muncul yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK.

Dia menekankan, baik Khofifah dan RK bisa jadi solusi untuk meraup suara di Jawa Timur dan Jawa Barat. Adapun untuk cawapres yang bisa memperkuat isu ekonomi dengan berduet bersama Ganjar adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf, Sandiaga Uno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Untuk Prabowo Subianto jika maju jadi capres, LSI Denny JA menyarankan sosok cawapres dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Salah satu yang dimunculkan adalah Wali Kota Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa juga masuk bursa cawapres Prabowo.

Sedangkan, untuk isu ekonomi, cawapres Prabowo bisa Erick Thohir yang mendapat 'kendaraan politik' PAN. Kemudian, ada Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar dan Menko Perekonomian. Secara mengejutkan, LSI Denny JA juga menilai eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja menjadi cawapres. Dengan catatan, Anies gagal maju sebagai capres.

"Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket capres," ujar Hanggoro.

Survei terbaru LSI Denny JA dilakukan secara tatap muka atau face to face interview dengan menggunakan kuesioner 1.200 responden. Survei dilakukan dalam kurun waktu 3 - 15 Juli 2023. Margin of error survei sekitar 2,9 persen.

 

POLITIK IDENTITAS MASIH MENJADI MODAL ANIES MEREBUT KEKUASAAN

Calon bakal presiden Partai NasDem, Anies Baswedan menikmati politik identitas, pasalnya gerbong para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih sama dan menggunakan cara yang sama kala Anies bertarung di Pilkada DKI 2017.

“Dia menikmati dengan proses itu berarti dia juga terlibat dalam proses pembentukan politik identitas,” Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama, Nur Ahmad Satria (NAS), hari ini.

NAS juga mengatakan, hingga saat ini Anies, belum pernah secara gamblang mengatakan tak butuh dan menolak politik identitas bergabung dalam gerbongnya.

“Jadi kalau mau keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Berani enggak Anies katakan saya tidak butuh anda dan saya tidak akan ikut anda dan jika menggunakan politik identitas saya akan mundur,” ucap NAS.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan larangan melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Hal ini disampaikan usai Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh seorang warga sipil.

Pasalnya, Anies meneken petisi dukungan menjadi presiden 2024, dengan membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baiturrahman, Aceh pada 2 Desember 2022 lalu.

 

SOAL UTANG ANIES RP 50 MILIAR, BAWASLU SEBUT PELANGGARAN DANA KAMPANYE

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyoroti utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai Rp 50 miliar untuk kampanye Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Bawaslu menduga, transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye yang masuk unsur pidana.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, penerimaan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Untuk diketahui, UU Pilkada memperbolehkan calon kepala daerah menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, sedangkan dari swasta maksimal Rp 750 juta.

Anies sendiri mengakui, bahwa pemberi pinjaman tidak mengharuskannya membayar utang tersebut apabila menang dalam Pilgub DKI 2017. Anies nyatanya menang. Artinya, Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye Rp 50 miliar.

"Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye," kata Bagja kepada Republika, Selasa (14/2/2023) malam.

Bagja menjelaskan, meski sumbangan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara ini sulit diusut. Sebab, Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI sejak tahun 2022 lalu.

"Biasanya kalau pilkada-nya sudah selesai, ya tidak bisa diusut. Kecuali (pelanggaran dana kampanye ini) ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan udah selesai masa jabatannya, baru muncul. Aneh juga baru muncul sekarang, ini lah repotnya kita ini," ujar Bagja.

Kendati begitu, Bagja akan mengecek sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies ini, Bagja berharap, agar kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran Pemilu 2024. Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam Pemilu 2024.

Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Waketum Golkar Erwin Aksa. Dia menyebut, Anies berutang kepada Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu.

Setelah kabar utang itu beredar luas, Anies menyampaikannya klarifikasi. Anies tegas menyatakan, bahwa uang Rp 50 miliar itu bukan milik Sandi.

Anies menjelaskan, uang Rp 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye. Pihak ketiga ini mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur. Sebaliknya, utang tersebut dianggap lunas apabila Anies-Sandi menang.

"Jadi ada pihak ketiga yang mendukung kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang, ada tanda tangan. Apabila kalah, maka saya dan pak Sandi  berjanji mengembalikan, jadi saya dan pak Sandi. Jadi itu selesai, itu yang terjadi," ujar Anies dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di laman YouTube Merry Riana, Sabtu (11/2/2023).

 

DULU ANIES JADI BADUT FP!, SEKARANG JADI BUDAK SURYA PALOH

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa (22/11).

Pertemuan tersebut dikonfirmasi Wasekjen NasDem Hermawi Taslim. Dia menyebut pertemuan rutin tersebut dilakukan setelah ada hasil kunjungan Anies ke Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Ini lagi di sini, rutin mingguan, progress report atas kunjungan di Jabar," kata Hermawi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/11).

Di Jabar, kata Hermawi, Anies sempat berkunjung ke beberapa wilayah di Jabar, seperti Ciamis, Tasikmalaya, dan Bandung pada Minggu (20/11).

Hermawi mengatakan tak ada pembahasan soal capres dan cawapres dalam pertemuan tersebut."Tidak ada pembahasan capres," ujar Hermawi.

Anies diketahui mulai giat melakukan safari politik usai resmi dideklarasikan sebagai capres NasDem sejak awal Oktober lalu. Sebelum ke Jabar, ia juga sempat menghadiri deklarasi relawan di Yogyakarta.

Sebelumnya, ia juga sempat sarapan pagi dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dalam agenda menghadiri Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsy di Pasar Kliwon, Solo.

Pertemuan itu sempat menjadi perbincangan dan disebut sebagai upaya Anies untuk mencari restu Presiden Jokowi.

Anies sendiri tak ingin terburu-buru terkait cawapres pendamping dirinya di Pilpres 2024. Dia masih ingin memastikan partai yang akan mendukungnya nanti, termasuk calon kompetitor yang akan ia hadapi.

 

MANGKRAK DI ERA ANIES, SODETAN CILIWUNG SUKSES SETELAH DIAMBIL ALIH JOKOWI

Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan penangkal banjir Jakarta Sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan (2017-2022).

Jokowi hadir di titik Sodetan Ciliwung disambut lantunan tanjidor. Puluhan anak SD juga berjejer di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih mini.

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun dan alhamdulillah selesai. Ini bisa selesai paling tidak 6 kelurahan enggak banjir lagi," kata Jokowi di Jakarta Timur, Senin (31/1).

Jokowi pun meresmikan Sodetan Ciliwung dengan memutar tuas pintu air. Lalu ia menandatangani prasasti pembangunan infrastruktur itu.

Dia berpesan penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Penanganan ia meminta anak buahnya tak cepat puas dengan pencapaian saat ini.

"Baik Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur, bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen persoalan banjir di Jakarta," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Heru mengucap terima kasih atas perhatian Jokowi terhadap banjir Jakarta. Dia berharap Sodetan Ciliwung bisa menjaga Jakarta dari ancaman banjir.

"Tentunya kami atas nama masyarakat DKI Jakarta terima kasih ke Bapak Presiden dan Menteri PUPR yang membangun ini selama 7 tahun," ujarnya.