CAK IMIN: KOALISI PERUBAHAN LANJUTKAN KESUKSESAN JOKOWI DAN SESUAI AJARAN NU

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus cawapres Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaiakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dibentuk sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang bersifat visioner.

Menurut dia, hal itu menjadi dasar spirit melanjutkan perjuangan dan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Padahal, cawapres KPP Anies Rasyid Baswdan sebelumnya diidentikkan sebagai antitesis Jokowi.

“Koalisi perubahan itu sesuai dengan ajaran NU. Tapi lengkapnya kira-kira al muhadazatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil aslah, terus-menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi-generasi yang harus kita jaga dengan baik,” kata Cak Imin dalam deklarasi di Kota Surabaya, Jaa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Cak Imin menjelaskan, dirinya dan partai yang dipimpinnya, PKB mewarisi gagasan, ideologi, nilai, dan cita-cita, bahkan doktrin dari para pejuang termasuk para kiai sejak sebelum Indonesia merdeka. PKB dengan ajaran NU, ahlussunah wal jamaah terus membawa semangat itu dalam perpolitikan di Indonesia.

Menurut wakil ketua DPR tersebut, Koalisi Perubahan yang saat ini sejalan dengan ideologi yang lahir dan tumbuh di tubuh PKB, terus bergerak progresif dengan harapan perubahan yang lebih baik. Lebih lanjut, kata Cak Imin, semangat itu juga tidak terlepas dengan estafet kepemimpinan saat ini.

"Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan dan kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar pembaharuan dan perbaikan semaksimal mungkin untuk Indonesia, kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia,” jelas Cak Imin.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena menjadi bagian dari Koalisi Perubahan. Dengan optimisme yang tinggi dan semangat NU yang sejalan dengan Koalisi Perubahan, Cak Imin meyakini bisa mendampingi Anies dalam kancah perpolitikan tahun depan.

"Ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan Bismillah saya mau, saya menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Perubahan," kata Cak Imin. 

MEMBONGKAR RECEHNYA TATA KATA NARASI PERUBAHAN, JUALAN ANIES BASWEDAN!!!

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi 81,9%.Detik.com

Nah, sudah begitu jelas bagaimana rakyat memberikan apresiasinya kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi anehnya, Anies yang oleh pendukung dan pengusungnya dianggap cerdas, kemana-mana masih mencoba menjual narasi perubahan? Bingung apa gimana mantan Mendikbud itu??

Ya jelas bingung. Fix! Anies jelas dalam tingkat kebingungan yang akut, kalau tidak bisa dibilang nekat. Terlanjur pikirnya.

Kali ini, narasi perubahan yang dibanggakannya tersebut diungkapkan saat Anies bersafari politik bersama simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023). Anies menegaskan perubahan di empat sektor prioritas jika ia memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau. Kedua, biaya kesehatan yang mahal. Ketiga, lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Keempat, akses pendidikan berkualitas.

Hmmm, begitu tertata ya? Khas Anies! Belum berubah dan mungkin tidak akan bisa berubah. Sudah bawaan orok!

Tapi coba cermati dari keempat perubahan yang dia narasikan itu, bukankah sebenarnya terlalu bertele-tele? Terlalu dipanjang-panjangkan agar terlihat seperti orang pintar?? Siapa sih konsultan politiknya hingga Anies bisa membuat narasi perubahan yang seperti itu???

Begini, bukankah bila memang ingin melakukan perubahan di keempat sektor itu, cukup dengan mengoptimalkan poin yang ketiga? Iya, cukup bernarasi perubahan di poin tersedianya lapangan kerja?!?

Dengan tersedianya lapangan kerja, dengan sendirinya permasalahan harga bahan pangan terjangkau, biaya kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas akan lebih mudah dibenahi. Sepanjang penghasilan lancar dan layak, ketiga sektor itu sepertinya tidak akan ada masalah.

Namun akankah Anies akan mampu menangani permasalahan lapangan kerja ini?? Hmmm, tidak yakin! Bercermin dari rekam jejaknya di pemerintahan DKI Jakarta sewaktu dia menjaga gubernur, apa kabar dengan OK OCE yang jadi salah satu janji kampanyenya dulu????

Zonk!

Tapi ya semua sudah paham. Apa yang disampaikan Anies sudah terbiasa muter-muter, banyak kata-kata dan entah kemana substansinya? Sepertinya apa yang dia sampaikan di atas, hanya sekedar untuk menghabiskan jatah waktu pidato. Waktu dimana dia merasakan kebanggaan menjadi pusat perhatian, yang anehnya, banyak juga yang masih percaya…….

**

Lalu apakah narasi yang Anies bawa itu akan menemukan artinya, ketika harus berhadapan dengan rakyat yang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan yang akan diubahnya sedemikian tinggi???

Mengambil posisi yang seiring dengan mayoritas rakyat jelas akan sangat terlihat goblok baginya. Walaupun dengan posisi yang diambilnya saat ini tidak juga menunjukkan kecerdasannya, namun setidaknya minimal untuk menjaga suara dari para simpatisannya yang sangat diperlukan oleh para partai politik pendukungnya. 

AHMAD SAHRONI BATAL LAPORKAN SBY KE BARESKRIM SETELAH DILARANG SURYA PALOH

 

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pembatalan itu dilakukan karena larangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Sahroni mengatakan ia berencana melaporkan SBY yang sempat mengatakan Anies akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Nyatanya, kata Sahroni, Anies tidak pernah mengucapkan itu.

 “Kenapa saya akhirnya memilih secara pribadi mau melaporkan, tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukn pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” kata Sahroni saat tiba di Bareskrim, Senin, 4 September 2023.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu mengatakan akan melaporkan SBY karena dinilai menyebarkan berita bohong soal pernyataan Anies pada pertemuan 25 Agustus di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sahroni mengaku ikut dalam pertemuan itu.

Dia menyatakan, dalam pertemuan tersebut tak ada pernyataan bahwa pasangan Anies-AHY akan dideklarasikan pada awal September seperti klaim SBY. 

 “Omongan itu saya katakan tidak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka,” kata Sahroni.

Dalam pidatonya dari Cikeas pada Jumat lalu, 1 September 2023, SBY memang sempat menyinggung soal pertemuan pada 25 Agustus tersebut. Dalam pertemuan itu, menurut SBY, Anies didampingi oleh Tim 8. AHY tak hadir saat itu.

"Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua. Bahwa awal September ini, berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini sebagai kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang sudah diputuskan," kata SBY.

SBY tak menyebutkan siapa cawapres yang dimaksud. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa Anies telah memilih AHY sebagai cawapresnya sejak Juni lalu.

Menurut Riefky, Anies bahkan telah membicarakan keputusannya itu kepada seluruh pimpinan partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan tak ada penolakan. Hanya saja, Riefky menyatakan bahwa Partai NasDem selalu meminta penundaan deklarasi pasangan Anies-AHY tersebut.

Riefky juga menyatakan bahwa Surya Paloh memutuskan secara sepihak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, keputusan itu dibuat Surya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023. Anies, kata Riefky, dipanggil ke NasDem Tower dan dipaksa untuk menerima keputusan itu.

Demokrat pun merasa kecewa karena Anies disebut tak menyampaikan langsung keputusannya memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Anies justru mengutus Anggota Tim 8 Sudirman Said untuk menyampaikan kabar itu ke Demokrat.

SBY pun sempat mengeluhkan dengan cara komunikasi Anies tersebut. Dia menyatakan sebelumnya Anies sempat lima kali bertemu dengannya. Namun, tak ada satu pun kata dari Anies secara langsung yang dia dengar soal keputusan memilih Muhaimin Iskandar tersebut.

"Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun disampaikan kepada saya, dan tentu kepada ketua umum kita. Saya sebagai orang tua, kok jadi begini?" kata SBY.

ANIES DUET CAK IMIN, MALAH BERPOTENSI DAPAT GERBONG KOSONG

Agus, oh Agus. Kenapa nasibnya begitu mengenaskan. Ikut bersedih. Segalanya terjadi dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka. Beberapa hari lalu dapat surat cinta yang membahagiakan dari Anies. Anies melamar AHY agar mau jadi cawapres.

AHY mengiyakan. Siapa sih yang mau nolak ketika mimpi jadi cawapres itu sudah naik sampai ke ubun-ubun, apalagi sudah ngebet sejak Pilpres 2019 ditikung Sandiaga?

Hanya dalam beberapa hari, kebahagiaan itu berubah jadi penderitaan. Anies kabur bersama janjinya, melabuhkan hati ke Cak Imin demi meraih peluang yang lebih besar di pilpres nanti. AHY seperti mobil yang ditinggal begitu saja di tempat antah berantah.

Dan hanya dalam dua hari, AHY dapat kabar menyakitkan. Anies dan Cak Imin resmi melakukan deklarasi, sebagai pasangan capres-cawapres pertama yang melakukan deklarasi, di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu.

Deklarasi itu dihadiri Surya Paloh hingga Waketum NasDem Ahmad Ali. Sementara itu, hadir pula Sekjen PKB Hasanuddin Wahid hingga Waketum PKN Jazilul Fawaid.

"Insyaallah ketika KPU membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insyaallah pasangan yang pertama mendaftar adalah pasangan yang kita miliki hari ini," kata Surya Paloh.

"Saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan, dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini," kata Cak Imin.

Alasan Cak Imin ikut Pilpres 2024, adalah dia mau mengabdi kepada bangsa dan negara dan meneruskan perjuangan kakek buyutnya.

"Tidak ada niat lain selain memperbaiki, menyempurnakan, untuk meneruskan perjuangan Mbah Bisri, meneruskan perjuangan para aulia, para pendiri NU," jelasnya.

Bicara soal NU, ada cerita yang sangat menarik. Ada alasan kenapa Anies sempat dirumorkan mau berduet dengan Khofifah atau Yenny Wahid. Dan sekarang Cak Imin digaet. Kemungkinan besar, ini jelas sekali, Anies mau mendapatkan dukungan dari NU yang sangat besar.

Tapi niat ini pasti akan mendapat tantangan besar.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya ikut merespons soal deklarasi Anies-Cak Imin. Dia bilang tidak ada capres dan cawapres atas nama NU. Jika ada capres-cawapres yang membawa-bawa NU, itu adalah atas nama pribadi.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar. Karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon, sama sekali. Selama ini tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Ya itu domain parpol, silakan," kata dia.

Kita tunggu saja, apakah Anies dapat rezeki nomplok karena nama Cak Imin atau malah cuma dapat gerbong kosong, hehehe. 

ANIES TERNYATA TERLIBAT KORUPSI FORMULA E, TAPI DILINDUNGI DEMOKRAT

Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkit pengorbanan partainya selama satu tahun terakhir terhadap pamor dan eksistensi Calon Presiden Anies Baswedan.

"Mulai diawal-awal dulu sama2 kita membackup jenengan ketika dicari-cari salah hukumnya di Formula E, membela dari serangan di medsos/media mainstream dll," ungkap Jansen di Twitter, Sabtu (2/9/2023).

Termasuk lanjut Jansen, mengamplifikasi gagasan Anies ke publik, mengawal dan membuatkan acara pertemuan di daerah, menerima Anies dengan sangat hangat di DPP Demokrat, Cikeas sampai Pacitan.

"Termasuk kami menolak seluruh godaan yang datang ke kami Demokrat dan mas AHY selama 1 tahun ini, yang secara lantang kami sampaikan ke publik bahwa kami tetap di koalisi perubahan. Dan semua pertemuan terbuka. Tidak ada “deal” pakai pintu belakang. Dan banyak lainnya," urai Anggota DPR RI itu.

Lebih jauh papar Jansen, ditengah proses mendukung Anies, Demokrat juga harus kembali menghadapi PK terkait pengambilan alihan partai dan banyak lagi lainnya yang terjadi selama 1 tahun perjalanan Demokrat bersama Koalisi Perubahan ini.

"Termasuk kader-kader kami diseluruh Indonesia dgn kemampuan yg mereka punya telah mensosialisasikan jenengan. Yg kemarin banyak balihonya pelan2 mulai diturunkan semua," paparnya.

Namun tanggal 1 September kemarin ternyata adalah akhir perjalanan mesra antara Anies dan Demokrat. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu merasa dikhianati Anies dan Nasdem yang lewat pintu belakang diam-diam bersepakat dengan PKB.

"Akhir kata, kami ucapkan selamat berlayarlah mas Anies. Kami doakan lancar perjalanan jenengan bersama pasangan yg baru dan koalisi yg baru. Dan selamat ber-deklarasi mas," ujarnya.

"Maturnuwun atas kebersamaan kita selama 1 tahun ini mas. Termasuk 5 tahun jenengan jadi Gubernur DKI, fraksi Demokrat di DPRD DKI konsisten mengawal & bersama jenengan," tutup Jansen. 

TERIMA KASIH CAK IMIN, WARGA NU SEMAKIN CERDAS UNTUK TIDAK PILIH ANIES JADI CAPRES.

Tulisan ini muncul manakala Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat ke Nasdem. Berita ini viral di media sosial pada akhir Agustus (31/8/2023). Kabar PKB merapat ke Nasdem membuat Demokrat merasa dikhianati lantaran berujung pada duetnya Anies Baswedan dan Cak Imin. Akhir Agustus 2023 adalah terdepaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula ada kesepakatan tanggal mereka akan deklarasi AHY didapuk menjadi cawapres Anies.

AHY marah, tanpa ba bi bu, tiada angin tiada hujan, Cak Imin masuk menggantikan posisinya. Cak Imin mendapatkan tempat cawapres mendampingi Anies. Tentunya kejadian ini membuyarkan AHY dari impian yang kerap mengganggu tidurnya.

Terus ke mana arah Demokrat akan berlabuh, ke PDIP kah atau ke Gerindra, itulah dunia politik, tidak pernah bisa ditebak dan penuh sensasional.

Bergabungnya Cak Imin ke Nasdem membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menggelar Konferensi Pers di Nusantara II, kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Hasilnya Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra menghormati keputusan Cak Imin untuk berkoalisi dengan Nasdem menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. (Liputan6.com). Tentunya Partai Gerindra bubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Perginya Cak Imin dari koalisi KKIR, membuat pimpinan partai Gerindra merasa dikhianati. Gerindra dan PKB sudah lama menyusun koalisi. Cak Imin bakal disandingkan dengan Prabowo sebagai cawapres.

Merapatnya Cak Imin ke Nasdem juga membuat geger dunia medsos. Terutama penggemarnya Anies yang mulai bangkit lagi dari keterpurukan. Juga warga Nahdliyyin yang memiliki akun-akun di medsos untuk menentukan pilihannya di pilpres 2024.

Elektabilitas Ganjar Pranowo naik terus, sementara Prabowo stagnan dan Anies terjun bebas. Berdasarkan informasi dari Litbang Kompas Ganjar Pranowo berada pada posisi teratas, unggul jauh dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Diketahui Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 34,1 persen. Kemudian disusul dengan Prabowo yang memiliki 31,3 persen dan Anies dengan 19,2 persen.

Hal inilah yang membuat Nasdem dan PKB bermanuver. Bergabungnya Cak Imin ke Anies membuat sensasi. Awalnya warga NU yang tahunya pilih PKB, kini berubah haluan. Hal ini penulis ketahui dari komentar yang sebagian warga Nahdlatul Ulama atau disingkat NU yaitu teman-teman penulis yang mayoritas pecinta NU dan NKRI. Warga NU benar-benar cerdas untuk menentukan siapa pilihan presidennya.

Demikian penulis sertakan komentar beberapa teman NU yang cinta NKRI. "NU dari awal memerangi radikalisme dan intoleransi, memerangi hoak dan tipu daya dari Wahabi, Salafi, HTI, Khilafah lha kok Cak Imin Ketum PKB menjadi cawapresnya Anies yang selama ini didukung oleh kelompok radikal intoleransi. Warga NU tahu kalau Anies didukung oleh Wahabi, Salafi, Takfiri, FPI, HTI, PKS dan kelompok radikal lainnya," teman dari WAG DardaNU.

Dari WAG Keluarga Aswaja NU, "Selama PKB dikendalikan Cak Imin, PKB No."

"Cerdas, kalau orang NU tidak pilih pasangan Anies - Cak Imin." "Muhaimin jangan eksploitasi masyarakat NU, hormati pimpinan NU."

"Biar saja si Imin jalan sendiri, kita para NU sejati yang cinta NKRI, patriotis dan Pancasilais wajib cerdas dan bijak. Tidak akan mendukung si Imin yang gila jabatan. Kalau perlu tenggelamkan saja di Pilpres 2024."

Dan tentunya banyak komentar-komentar lainnya yang tidak akan pernah pilih Anies sebagai calon presiden, baik di group WhatsApp dan di Facebook teman-teman pecinta NU dan NKRI.

"Ayo kita sadarkan warga NU, jangan pernah pilih pasangan para pengkhianat, Cak Imin mengkhianati Gus Dur dan Prabowo. Anis mengkhianati Prabowo, AHY, PKS, dan rakyat Jakarta," komen lain yang tak kalah serunya.

Koalisi Nasdem PKB tentunya punya maksud tersendiri, yaitu ingin menghijaukan Nasdem, khususnya ingin mencari suara dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang rata-rata pemilih fanatik PKB.

Tapi ingat saat ini warga NU sudah mulai melek media sosial. Banyak yang tahu kiprahnya Cak Imin yang selalu berpindah-pindah koalisi dengan PKS, Gerindra dan terakhir dengan Nasdem.

Yang tentunya PKS, Gerindra dan Nasdem tidak akan pernah mengusung calon terkuat untuk pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo.

Bisa jadi warga NU yang cinta NKRI tetap pilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024-2029.

Terima kasih Cak Imin, warga Nahdliyyin semakin cerdas untuk tidak pilih capres Anies Baswedan. Koalisi dengan siapapun, warga NU tidak bakal pilih Anies, kecuali bagi yang tidak faham peta perpolitikan yang selalu berubah arah dan tujuan. Memilih karena fanatik dengan PKB tanpa tahu pimpinan nya sedang berkoalisi dengan siapa.

Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU Militan Untuk NKRI. 

ANIES BASWEDAN GAGAL PIMPIN JAKARTA!!!!

Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. Lantas, seperti apa kinerja Anies selama 5 tahun memimpin Ibu Kota?

Hal ini menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY). Ia menyampaikan sejumlah catatan terkait kinerja Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Secara garis besar, SGY menilai Anies gagal mengelola APBD DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di Ibu Kota. Baginya, jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna, bahkan gagal total.

SGY memaparkan, selama 5 tahun memimpin, lewat APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan diperkirakan telah menggelontorkan duit rakyat sebesar Rp 395,74 triliun. Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022.

Adapun perkiraan rinciannya adalah, pada APBD-P 2018 sebesar Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun.

Dengan total APBD berkisar Rp 395,74 triliun tersebut, seharusnya Anies Baswedan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta. Artinya tingkat kebahagian masyarakat Jakarta juga harus ikut naik.

"Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. Angka skor kebahagian Provinsi DKI Jakarta 70,69 ini menurun 0,65 point dibandingkan dengan skor tahun 2017 yakni 71,33," kata SGY dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).

SGY menyampaikan, informasi data tersebut didapat dari laman resmi BPS. Indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) ini diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama diukur berdasarkan kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

Masih merujuk pada data BPS, ungkap SGY, diketahui Banten berada di urutan terbawah daerah yang paling tidak bahagia penduduknya di Indonesia dengan nilai indeks di angka 68,08. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedelapan dengan nilai indeks 70,68.

Provinsi Bengkulu, berada pada tingkat kedua dengan skor 69,74, disusul Papua diposisi ketiga, skor 69,87, dan keempat Nusa Tenggara Barat, skor 69,98. Daerah dengan tingkat indeks kebahagiaan terendah kelima yakni Jawa Barat, skor 70,23, kemudian ke enam Nusa Tenggara Timur, skor 70,3, lalu ke tujuh Sumatera Utara, skor 70,57.

Kemudian Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ke delapan, skor 70,68, diikuti Provinsi Aceh diposisi kesembilan, skor 71,24, dan terakhir Provinsi Sumatera Barat, skor 71,34.

Menurut SGY, memperhatikan skor angka indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang hanya 70,68, maka hal ini dapat dianggap sebagai wujud kegagalan Gubernur Anies dalam membahagiakan warganya.

"Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna dan gagal total," ujar Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) itu.

Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya?. Apakah dengan total APBD yang berkisar Rp 395,74 triliun itu dapat menyelesaikan persoalan klasik Jakarta?

"Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas tak perlu dijawab lantaran indeks Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal ditingkatkan. Ini artinya Gubernur Anies dapat juga dianggap telah gagal meningkatkan kebahagiaan warga Jakarta," tutur SGY.

"Tetapi demi transparansi perlu juga menjelaskan kegagalan Anies, yakni gagal mengatasi masalah klasik Jakarta. Diantaranya, Gubernur Anies gagal mengatasi masalah klasik, yaitu banjir Jakarta. Artinya di era Gubernur Anies, Jakarta masih saja tetap diterjang banjir," sambungnya.

Gubernur Anies, lanjutnya, juga gagal mengatasi masalah klasik lainnya, yakni macet Jakarta. Dalam hal ini, khususnya gagal menyelenggarakan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

"Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. Bahkan pemenang tender ERP juga sudah ada. Kebijakan ERP diyakini bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan, bukan dengan kebijakan ganjil genap," jelasnya.

Selain itu, SGY menilai Gubernur Anies juga gagal mengatasi masalah klasik sampah, yakni mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

"Sedangkan program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan Groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud," ungkapnya.

SGY menambahkan, kegagalan lain Gubernur Anies yakni program Rumah DP Rp 0. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit. Sedangkan sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0.

"Hal Ini menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP Rp 0 juga belum direvisi," bebernya.

SGY menyatakan, beberapa uraian tentang kegagalan Gubernur Anies di atas kiranya cukup dijadikan dasar untuk mempertanyakan penggunaan duit rakyat berkisar 395,74 triliun tersebut.

"Artinya Gubernur Anies Baswedan dapat dianggap telah gagal menggunakan duit rakyat tersebut untuk mengatasi persoalan klasik Ibu Kota DKI Jakarta. Dengan demikian, maka masyarakat dapat menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan secara objektif dan apa adanya selama 5 tahun ini," tutupnya.