ALISSA WAHID: JANGAN PILIH PEMIMPIN YANG GUNAKAN POLITIK IDENTITAS

Tim Ahli Pokja Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama yang juga Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, meminta anak muda atau pemilih pemula jangan memilih pemimpin yang menonjolkan politik identitas sebagai alat kampanye.

Alissa Wahid menyampaikan hal ini usai mengisi sosialisasi Moderat Sejak Dini di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, di mana pada kegiatan tersebut hadir 600 orang siswa dari berbagai sekolah dan madrasah dengan beragam agama dan suku berbeda.

“Kalau pemilih pemula perhatikan betul calon pemimpinnya, harus yang punya gagasan untuk memajukan Indonesia, jangan memilih justru calon yang mengedepankan identitas-identitas tertentu, identitas agama atau kesukuan,” kata dia.

“Itu seharusnya tidak boleh, apalagi kalau kemudian menjatuhkan lawan-lawannya dengan menggunakan pesan-pesan identitas,” ujar putri mantan presiden RI Gus Dur itu.

Hingga setahun menjelang Pemilu Serentak ini, Alissa menilai politik identitas masih samar terlihat, hal ini lantaran transaksi politik belum berakhir termasuk daftar calon tetap bagi legislatif juga belum ditetapkan

Namun, ini harus diwaspadai belajar dari pilkada Jakarta dan pemilihan presiden terakhir kali. Tepat setelah pemilihan berakhir indeks kerukunan beragama di Indonesia merosot.

“Setelah itu kita harus naikkan lagi dengan susah payah, jadi kita juga memperkirakan tahun ini sentimen-sentimen seperti itu juga akan dipakai. Dulu, setelah masyarakat berantem dengan politik identitas, taunya selesai pemilu semua calon bisa bersatu. Tapi sudah terlanjur banyak sekali sentimen intoleransi, itu yang harus kita cegah,” ujarnya.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama bekerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) saat ini, yaitu kampanye moderat sejak dini.

Alissa Wahid menyebut kegiatan ini salah satu tujuannya untuk mempersiapkan anak muda agar tidak termakan sentimen agama yang menanamkan kebencian, apalagi dewasa ini media sosial memberi pengaruh besar terhadap penyebaran informasi.

“Berdasarkan riset internasional, Indonesia, India, dan Amerika Serikat itu penggunaan sentimen kebencian atas dasar agama itu kuat sekali pada pemilihan presiden, jadi ini kita seperti memberi vaksin dulu supaya anak-anak ini nanti pada saat mendengarkan pesan-pesan beragama yang ekstrem mereka sudah punya vaksinnya, sudah paham beragama itu tidak begitu,” tuturnya.

Ia sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU juga menegaskan bahwa organisasi Islam tersebut tidak menonjolkan salah satu partai politik peserta pemilu, meski kerap dikaitkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Semua politisi di semua partai politik itu punya kontribusi kepada NU, jadi NU tidak eksklusif. Bahkan di kepengurusan yang sekarang dari perbagai partai politik ada dari Golkar, PDIP, NasDem. Jangan kemudian membatasi warga NU. Warga NU bisa memilih partai mana yang dia pandang bisa mewadahi aspirasinya," tutup Alissa. 

NASDEM: PAK MENTAN KENA PROSTAT JADI TAK BISA BALIK KE RI 1 OKTOBER

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seharusnya sudah kembali ke Jakarta pada 1 Oktober 2023. Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkap alasan SYL belum bisa pulang karena sakit.

"Pak Mentan kena prostat jadi nggak bisa pulang ke Indonesia tanggal 1 Oktober," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut SYL akan kembali pada 5 Oktober. Dia menyebut SYL sudah diperintahkan Ketum Partai NasDem Surya Paloh kembali setelah berobat.

"Pak Mentan akan kembali ke Jakarta tanggal 5 Oktober, perintah Ketua Umum (Surya Paloh) segera kembali setelah selesai dari pengobatan," ucapnya.

Sahroni mengatakan SYL memang sulit dihubungi lantaran sakit prostatnya. Namun, dia kembali memastikan SYL akan pulang pada 5 Oktober mendatang.

"Disangka hilang tuh kan lost contact. Ya maklumlah, orang kalau sudah tua, kena prostat, ya boro-boro mikirin telepon. Ya akhirnya nggak bisalah komunikasi. Tanggal 5 dia sudah di Jakarta," ujar dia.

Sebelumnya, Yasonna berbicara tentang keberadaan SYL. Yasonna mengatakan SYL belum tercatat masuk RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri.

"Belum... belum..., belum masuk," kata Yasonna kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10).

Yasonna mengatakan pihaknya tidak berwenang melakukan pencarian. Dia menyerahkan hal itu ke kepolisian dan KPK.

"Kalau kita tak bisa cari. Polisi dan KPK yang cari. Kalau kita kan kerjalah dengan negara-negara lain," ujarnya.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjelaskan SYL meninggalkan RI pada 24 September 2023 dan direncanakan kembali tiba di RI pada 1 Oktober. Namun SYL belum terlihat dalam sistem Imigrasi telah masuk ke RI. 

PKB ANCAM DISIPLINKAN, MENAG GUS YAQUT TIDAK AKAN MENARIK PERNYATAANNYA

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya soal ajakan tidak memilih bakal capres yang mempunyai rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Pernyataannya ini membuat elit PKB geram, dan mengancam akan mendisiplinkan dirinya.

Gus Yaqut, biasa Menag Yaqut disapa, tidak akan menarik pernyataannya itu meski diancam akan terkena pendisiplinan oleh partainya, PKB, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid atau Gus Jazil.

"Saya nggak akan mencabut pernyataan saya," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.

Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan, ajakan dirinya tidak salah karena politisasi agama tidak boleh. Menurut dia, politisasi agama akan berbahaya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ya nggak boleh, setuju nggak kalian soal politisasi? Boleh nggak? Saya tanya boleh nggak politisasi agama? Engga kan, ya jangan. Agama itu harus menjiwai setiap perilaku kehidupan kita termasuk dalam berpolitik, tetapi jangan gunakan agama untuk berpolitik, itu saja ya masa begini juga kemudian ditertibkan, ya monggo," jelasnya.

Menurut SKI Gus Yaqut lebih jauh menghormati Gus Jazil sebagai politikus hebat. Tetapi dia tidak akan mencabut apa yang disampaikannya tersebut. Termasuk, kata dia, ajakan agar masyarakat melihat rekam jejak bakal calon presiden.

"Untuk satu hal itu, ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut  manis,  mencabut itu saya nggak mau," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil, mengatakan pihaknya bakal mengambil langkah-langkah pendisiplinan terhadap Gus Yaqut atas pernyataan yang dinilai menyindir calon presiden usungan PKB, Anies Baswedan. Menurut Gus Jazil, pernyataan Gus Yaqut tak pantas, apalagi sebagai menteri.

"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian," kata Gus Jazil kepada wartawan.

Menurut Gus Jazil, pernyataan Gus Yaqut tentang pemimpin bermulut manis layaknya seorang pendengung (buzzers) di media sosial.

"Hati-hati menjaga mulutnya, karena apa? Karena ini (Yaqut) pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang enggak perlu," kata Gus Jazil. 

GERINDRA SENTIL BALIK CAK IMIN SOAL FOOD ESTATE: DULU ENGGAK DIUCAPKAN

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons kritik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut proyek lumbung pangan alias food estate gagal.

Muzani mengaku belum mendengar pernyataan Cak Imin. Namun, ia merasa heran lantaran pernyataan itu baru dilontarkan hari ini.

"Saya belum dengar, dulu enggak diucapkan kok sekarang diucapkan, gitu lho," kata Muzani di Jakarta Barat, Rabu (27/9).

Sebelumnya Cak Imin menilai proyek food estate terbukti gagal. Ia menyampaikan demikian dalam menjawab pertanyaan soal melambungnya harga bahan pokok terutama beras.

Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.

"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Cak Imin mengatakan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani.

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi ke depannya Indonesia akan terus mengimpor bahan-bahan pokok. Ia menilai hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan.

Adapun sebelum bergabung ke Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan, PKB tergabung dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pengusung Prabowo.

Namun, di pertengahan jalan PKB mundur dan bergabung ke Koalisi Perubahan serta Cak Imin pun tampil menjadi bakal cawapres Anies.

Sebelumnya, PDIP mengkritik kebijakan food estate yang ditangani Prabowo. Sekjen PDIP mengatakan akan melakukan kajian mendalam tentang proyek ini.

Menurutnya, ada sejumlah kesalahan di kebijakan tersebut. Salah satunya cara pembukaan lahan dengan membabat hutan dan menggusur warga.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tutur Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/8). 

CAK IMIN BLAK-BLAKAN SEBUT FOOD ESTATE GAGAL, KINI COBA MANFAATKAN TANAH RAKYAT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate terbukti gagal.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujarnya, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Hal ini perlu dilakukan karena menurut Cak Imin harga bahan pokok masih melambung tinggi, sehingga produktivitas pangan harus digerakkan secara masif.

"Bukan melalui Food Estate tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," jelasnya.

"Dengan cara apa? Dengan cara pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah," sambung dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan nantinya pemilik tanah-tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin.

Terkait Food Estate yang dibilang gagal, Cak Imin tak berkilah. Dia membenarkan proyek tersebut gagal.

"Sudah berhenti (Food Estate). Makanya ada switch, switchnya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, di manage sebagai perusahaan raksasa negara," tandas dia. 

GRACE NATALIE SINGGUNG ANIES BAKAL BANGKITKAN LAGI FPI DAN HTI

Ketua Relawan Bala Anies Sismono Laode meminta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie untuk hanya fokus pada keselamatan partainya saja, alih-alih mencari perhatian dengan menyerang bacapres NasDem Anies Baswedan.

Pernyataannya itu menanggapi komentar Grace yang menyebut kepemimpinan Anies sebagai presiden bakal membangkitkan kembali organisasi-organisasi terlarang, seperti FPI dan HTI.

"Itu tuh hanya ketakutan dan ingin menyerang Anies, karena [mereka] sudah mulai panik," kata Laode saat dihubungi Warta Ekonomi, Jumat (3/2/2023).

Dia menilai Grace merupakan sosok pelajar yang tak terdidik. Sebab, ketika berpolitik, ia hanya fokus bermain dengan isu-isu yang sifatnya tidak mendidik, hanya ingin memecah belah, dan melakukan stigmatisasi terhadap orang lain.

"Yang disampaikan [Grace] itu selalu isu, persepsi. Ini kan lucu, ya," ujarnya.

Laode kemudian menyinggung kondisi PSI yang mulai ditinggal oleh kader-kader unggulannya. Seharusnya, lanjut dia, Grace lebih fokus mengevaluasi partainya sendiri agar menyadari bagaimana kondisi internal PSI.

"Sudahlah, Mbak Grace, urus saja partaimu itu. Kenapa teman-teman bisa keluar, kemudian apakah Anda itu bisa dapat suara atau tidak, dan sebagainya," pungkas dia.

Sebelumnya, Grace menyinggung soal dukungan FPI dan HTI terhadap Anies Baswedan bertujuan agar kedua kelompok itu dapat bangkit kembali. Menurutnya, Anies harus merangkul kelompok radikal yang selama ini selalu memberikan dukungan terhadapnya. 

BOS CHARTA POLITIKA HERAN DENGAN SUARA ANIES DI JATIM PASCA DEKLARASI AMIN

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya merasa heran dengan suara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Jawa Timur (Jatim) pasca deklarasi pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar).

Pasalnya berdasarkan hasil survei Indikator Politik, elektabilitas Anies Baswedan di Jatim diketahui malah menurun usai deklarasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024.

"Menarik hasilnya buat dianalisis lebih mendalam... pasca deklarasi AMIN kok malah turun suara mas anies di jatim..." ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (2/10).

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik di Jatim pada 14-20 September 2023, Ganjar Pranowo menang jauh dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Usai Anies Baswedan mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres, elektabilitas Ganjar Pranowo malah semakin kokoh di Jatim dalam semua jenis simluasi, dari 34 nama hingga tiga nama.

"Pada simulasi tiga nama (capres), Ganjar 43,9%, unggul dari Prabowo 33,8 Anies 14,4%. Sekitar 8lum menunjukkan pilihan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/10/2023).

Dalam hasil survei tersebut, diketahui bahwa tingkat elektabilitas Ganjar terus naik dari 38,8 persen pada Agustus-September 2022 menjadi 41,8 persen pada November 2022, dan kemudian 43,9 persen pada September 2023.

Sedangkan Prabowo pada periode sama mendapat elektabilitas sebesar 26,5 persen pada Agustus-September 2022, dan kemudian 30,5 persen pada November 2022, lalu 33,8 persen pada September 2023.

Beda dengan Ganjar atau Prabowo, elektabilitas Anies justru menurun pasca deklarasi AMIN, dari 20 persen pada Maret 2022 menjadi 17 persen pada Mei-November 2022, dan kemudian pada September 2023 menjadi 14,4 persen.