GRACE NATALIE SINGGUNG ANIES BAKAL BANGKITKAN LAGI FPI DAN HTI

Ketua Relawan Bala Anies Sismono Laode meminta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie untuk hanya fokus pada keselamatan partainya saja, alih-alih mencari perhatian dengan menyerang bacapres NasDem Anies Baswedan.

Pernyataannya itu menanggapi komentar Grace yang menyebut kepemimpinan Anies sebagai presiden bakal membangkitkan kembali organisasi-organisasi terlarang, seperti FPI dan HTI.

"Itu tuh hanya ketakutan dan ingin menyerang Anies, karena [mereka] sudah mulai panik," kata Laode saat dihubungi Warta Ekonomi, Jumat (3/2/2023).

Dia menilai Grace merupakan sosok pelajar yang tak terdidik. Sebab, ketika berpolitik, ia hanya fokus bermain dengan isu-isu yang sifatnya tidak mendidik, hanya ingin memecah belah, dan melakukan stigmatisasi terhadap orang lain.

"Yang disampaikan [Grace] itu selalu isu, persepsi. Ini kan lucu, ya," ujarnya.

Laode kemudian menyinggung kondisi PSI yang mulai ditinggal oleh kader-kader unggulannya. Seharusnya, lanjut dia, Grace lebih fokus mengevaluasi partainya sendiri agar menyadari bagaimana kondisi internal PSI.

"Sudahlah, Mbak Grace, urus saja partaimu itu. Kenapa teman-teman bisa keluar, kemudian apakah Anda itu bisa dapat suara atau tidak, dan sebagainya," pungkas dia.

Sebelumnya, Grace menyinggung soal dukungan FPI dan HTI terhadap Anies Baswedan bertujuan agar kedua kelompok itu dapat bangkit kembali. Menurutnya, Anies harus merangkul kelompok radikal yang selama ini selalu memberikan dukungan terhadapnya. 

JAWABAN ANIES BELIBET SAAT DITANYA SOAL BPJS, DEDEK PRAYUDI SARANKAN BELAJAR PADA PSI: GAK USAH MALU BELAJAR DARI ANAK-ANAK

Pernyataan Anies Baswedan saal ditanyai soal BPJS tengah jadi sorotan, karena dinilai belibet. Sebabnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu disarankan belajar soal BPJS pada PSI.

Hal itu diungkapkkan Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi. Ia bulang mantan Menteri Pendidikan itu mesti mempelajari sistem Jaminan Kesehatan Negara (JKN).

“Ayo pak Anies, pelajari bagaimana sistem JKN bekerja melalui system operator-nya yang bernama BPJS,” ungkapnya dikutipp fajar.co.id dari unggahannya di Twitter, Senin (28/8/2023).

Pria yang karib disapa Uki itu mengatakan, ia tak habis pikir hingga mengerenyutkan dahinya. Usai melihat potongan video Anies menjawab pertanyaan soal BPJS.

“Mengerenyut dahi saya melihat pak @aniesbaswedan usaha banget menjawab pertanyaan yang dia gak kuasai,” ujarnya.

Karenanya ia menyarankan pada Anies belajar pada kader-kader PSI. Ia yakin kader PSI yang kerap disebut anak-anak itu lebih paham.

“Gak usah malu belajar dari anak-anak @psi_id soal BPJS. Mereka lebih paham,” pungkasnya.

Video dimaksud, saat Anies ditanya menghadiri sebuah acara. Ada seorang peserta kegiatan mengenai BPJS.

"Bagaimana bapak dengan BPJS, apakah akan dikurangi atau dinaikkan sebagaimana manfaatnya bagi masyarakat luas?," tanya peserta tersebut.

Anies yang berada di atas mimbar menjawab, permasalahan BPJS harus promotif preventif.

"Salah satu yang kita perbaiki, jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, tapi justru promotif preventifnya yang harus hidup," kata Anies.

Menurutnya, sebelum seorang anak lahir ke dunia, harus diberikan perhatian penuh sejak dalam kandungan.

"Dimana, perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting, perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil, mendasar sekali, karena itu menentukan pertumbuhan anak ketika lahir," tukasnya.

AMIEN RAIS BICARA PELUANG MELIPIR KE PRABOWO

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut pihaknya ada kemungkinan melipir mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebut Amien Rais punya gaya 'American style'. Apa maksudnya?

"Pak Amien itu 'American Style', kalau kita bahasa Jawanya ceplas-ceplos dalam hal ini ya," terang Ridho kepada wartawan di Kantor DPW Partai Ummat DIY, Kota Jogja, Sabtu (26/8/2023).

"Tapi beliau ini ada konteks loh pertanyaannya, itu doorstop di tengah acara dengan Rizal Ramli dan segala macam, pertanyaan persis, seandainya gitu," lanjutnya.

Meski begitu, Ridho menegaskan pihaknya saat ini mantap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Jadi kalau ditanya sekarang ya kita firm Pak Anies. Kalau nanti Pak Anies seperti apa ya nanti kita ketemu lagi, kita jawab, tapi sekarang kita mantap dengan pilihan tersebut," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut pihaknya ada kemungkinan untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia pun mengatakan ada kemungkinan langkah Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dijegal.

Amien Rais menyebut sosok Menteri Pertahanan itu merupakan salah satu tokoh yang bakal didukung sebagai capres bersama Anies. Keduanya juga diundang hadir dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat tahun lalu.

"Kebetulan yang datang Pak Anies, rupa-rupanya undangan (untuk) Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya (kepada) Pak Prabowo. Sehingga waktu itu emang Partai Ummat mendukung pencapresan Pak Anies," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikNews, Senin (14/8).

"Kalau kemudian (Anies) dihalangi oleh kekuasaan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo," ujar Amien Rais.

Sementara itu, Partai Ummat sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024. Ia menjelaskan alasan kemungkinan mendukung Prabowo.

"Karena buat saya, Pak Prabowo itu patriot, paham masalah dan tegas, karena itu (saya dukung)," ujar Amien Rais.

Diketahui saat ini Prabowo didukung oleh Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Sedangkan Anies Baswedan diusung Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. 

SURVEI CSIS: 51,8 PERSEN AHLI TIDAK PUAS DENGAN KINERJA ANIES-RIZA

Sebanyak 51,8 persen ahli yang terdiri dari peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, hingga politisi mengaku tak puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Angka tersebut merupakan hasil dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 29 Maret hingga 12 April 2022 terhadap 170 responden ahli.

Berdasarkan survei tersebut, para ahli yang mengaku puas berbeda tipis dengan yang menyatakan tak puas. Sebanyak 47,6 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Anies-Riza.

"Kita dapati persepsi yang terbelah. Tingkat kepuasan disini kita lihat angkanya itu 47,6 persen. Sementara yang tidak puas 51,8 persen. Jadi terbelah walaupun jumlah yang tidak puas itu lebih banyak," kata peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Noory Okhtariza dalam siaran pers secara daring, Senin (6/6).

Hasil survei tersebut berbeda dibandingkan dengan survei Populi Center yang menyebut 73,3 persen responden puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Noory mengatakan perbedaan gap tersebut disebabkan oleh pemilihan responden yang dituju. Dalam survei Populi Center, responden yang disasar yaitu warga Jakarta. Sementara survei CSIS menyasar para ahli.

"Yang namanya ahli itu lebih objektif mungkin dalam melihat persoalan. Mereka lebih mengerti tentang persoalan-persoalan di Jakarta atau juga mungkin mereka lebih tau plus minus dari suatu kebijakan," jelas Noory.

Meski begitu, survei menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta di sejumlah bidang mencapai angka kepuasan yang tinggi dari responden. Seperti dalam persoalan upah yang mencapai 69,4 persen.

Menurut Noory, angka tersebut berhasil diraih Pemprov karena adanya peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 40 persen di tahun 2022.

"Tapi mungkin tingkat kenaikan upah yang lumayan tinggi itu menyebabkan kemampuan Jakarta dalam menyediakan lapangan kerja itu menjadi berkurang. Kita lihat tingkat kepuasan soal lapangan kerja itu cukup rendah [sebesar] 37,6 persen," ungkap Noory.

Selain upah, sektor transportasi dan harga kebutuhan pokok juga memperoleh tingkat kepuasan yang signifikan. Sebanyak 64,7 persen responden mengaku puas dengan kinerja Anies-Riza di bidang transportasi. Sementara 54,1 persen responden puas dengan harga kebutuhan pokok di Jakarta.

"Tetapi kita lihat catatan yang paling negatif diberikan oleh responden disini adalah soal penyediaan hunian yang layak atau fasilitas perumahan. Kita tahu akses kemudian juga dari segi harga, dari segi lokasi itu sulit dan semakin sulit di Jakarta. Ini angkanya 24,7 persen," ungkapnya.

Hasil survei Populi Center menunjukkan sebanyak 86 persen responden puas dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di 60 kelurahan sepanjang 26 Januari hingga 1 Februari 2022.

 

ANIES DITANYA APAKAH MENYESAL GUNAKAN POLITIK AGAMA DI PEMILU, JAWABANNYA MENGEJUTKAN

Julukan Bapak Politik Identitas terhadap Anies Baswedan ternyata tak hanya diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kabar itu sampai ke negara Kanguru, Australia.

Dalam sebuah wawancara resmi yang disiarkan program berita Australia, Jurnalis ABC Australia, Beverley O’Connor menanyakan prihal politik identitas yang kerap disematkan ke Anies.

Sang jurnalis mengungkit Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 silam.

Saat itu, Anies bertarung dengan gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berlatar etnis Tionghoa dan beragama Kristen.

Anies dituduh memakai politik agama, karena mendapat dukungan dari kelompok FPI, ormas yang kini sudah dibubarkan. Bahkan, hingga saat ini dijuluki Bapak Politik Identitas.

“Anda sangat dikritik karena kampanye yang sangat membelah, ketika Anda mencalonkan Gubernur dan menang. Anda bekerja sama, Anda memainkan kartu agama dan hal itu menghantui Anda sejak saat itu. Apakah Anda menyesalinya?” tanya Beverley dalam bahasa Inggris.

Anies lalu menyambut pertanyaan itu, dengan retorika khasnya memberi penjelasan. Menurutnya, Pemilihan Umum (Pemilu) memang begitu, selalu ada keterbelahan.

Contohnya, jika kandidat berbeda jenis kelamin, satu laki-laki dan satu perempuan, maka isu gender akan mendominasi pembicaraan. Itu bisa menjadi faktor keterbelahan.

“Dan kemudian jika calon berasal dai kelompok etnis berbeda, maka faktor etnis dapat menjadi faktor ketebelahan,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Jangankan Pemilu, hal sama terjadi saat referendum. Ia mencontohkan saat penentuan Britania Raya apakah akan keluar dari Uni Eropa atau tidak.

“Dan bahkan ketika Anda mengadakan referendum di mana tidak ada orang untuk dipilih. Tidak ada ketelibatan isu agama, tetap bisa jadi pembelahan. Misalnya Brexlit, terjadi keterbelahan di sana. Tidak ada kandidat, tidak ada agama, tidak ada aliran kepercayaan dalam referendum tersebut,” terangnya.

“Jadi sama saja jika ada calon Muslim dan calon Kristen, maka isu agama jadi perhitungan,” lanjut eks Rektor Universitas Paramadina itu.

Tidak sampai di situ, Beverley terus mencecar Anies dengan pertanyaan soal politik identitas.

Ia menanyakan, bagaimana politik identitas bisa digunakan tanpa berdampak buruk.

Anies pun melanjutkan penjelasannya. Ia bilang, di setiap Pemilu, setiap kubu selalu melabeli kubu lainnya.

Namun sejak 2017, ia mengaku telah menyelesaikan masa jabatannya setelah dinyatakan menang.

Sepanjang itu, tak juga mengkonfrontasi pelabelan dimaksud.

“Karena saya tidak ingin membalas pernyataan dengan pernyataan. Jadi yang saya lakukan adalah, saya bekerja lima tahun di Jakarta. Dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama, memberi pelakuan yang sama pada kelompok agama apapun,” paparnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diusung oleh tiga Partai Politik ini mengatakan, menjawab politik identitas yang diidentikkan dengan dirinya, bisa dilihat dari rekam jejak. Bukan asumsi.

“Dan nyatanya, kami menciptakan rasa stabilitas. Rasa damai di Jakarta dan sekarang semuanya sudah selesai. Jadi saya mengundang semua orang untuk menilai saya bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan jejak,” pungkasnya. 

POLEMIK NORMALISASI SUNGAI DKI DARI ERA JOKOWI HINGGA ANIES

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga menghapus program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Normalisasi sebelumnya tercantum dalam RPJMD sebagai salah satu program pengendali banjir.

Dalam draf perubahan RPJMD di halaman IX-105, program normalisasi sungai itu dihapus dan diganti program naturalisasi sungai.

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi," demikian mengutip draft perubahan RPJMD 2017-2022, Selasa (9/2).

Dalam draf itu dijelaskan Naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas penampungan, fungsi pengendalian banjir dan konservasi.

Salah satu alasan Anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai yang ditentang oleh Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Walaupun demikian, Pemprov DKI mengatakan pihaknya tak menghapus program normalisasi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menuturkan kegiatan normalisasi masih dilakukan.

"Kegiatan normalisasi sungai masih tetap dijalankan sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta dan tidak dihapus dari Perubahan RPJMD 2017-2022," kata Atika dalam surat hak jawabnya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (11/2).

Melihat ke belakang, upaya normalisasi sungai-sungai di Jakarta itu sempat masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang sudah dicanangkan dari era gubernur DKI Sutiyoso. JEDI diinisiasi pascabanjir besar yang melanda Jakarta tahun 2007. JEDI bertujuan merehabilitasi kondisi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir, di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Normalisasi sungai di DKI itu kemudian dieksekusi di era Jokowi-Ahok dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheetpile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) pun memulai proyek tersebut sejak 2013 dengan target normalisasi 33 kilometer. Namun normalisasi terhenti saat baru tercapai 16 kilometer pada 2018.

Alasannya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies tak melakukan pembebasan lahan guna normalisasi. Anies, sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir.

Saat Anies menjabat, baik Jokowi maupun Ahok sempat memberikan tanggapan ihwal proyek normalisasi maupun naturalisasi. Ahok sendiri berpendapat Anies jauh lebih pintar ketimbang dirinya dalam memilah kata-kata terkait normalisasi dan naturalisasi.

"Aduh soal kata-kata begitu Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya," kata Ahok, April 2019 lalu.

Sementar itu Jokowi mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung, tetapi juga terdapat Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Menurutnya, perlu penormalan kembali terhadap seluruh aliran sungai di Jakarta.

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tuturnya.

Menjawab hal itu, Anies kala itu menyebut bakal saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRU), dalam melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai guna mengantisipasi banjir. Komunikasi intensif akan dilakukan.

"Kami support dan kita komunikasi intensif. Kemarin pagi pertemuan tim kita dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Anies.

Anies menjanjikan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR akan saling membantu. Pemprov DKI membantu proyek normalisasi pemerintah pusat. Sebaliknya, Kementerian PUPR juga akan membantu proyek naturalisasi ala Pemprov DKI. 

ANIES WARISKAN HUTANG RP 5 TRILIUN BAGI WARGA JAKARTA

Anies Baswedan wariskan hutang Rp 5 triliun bagi warga Jakarta, menjadi legacy yang sulit dipungkiri.

Warisan (legacy) hutang Anies kini menjadi beban warga Jakarta, melalui pajak yang dikumpulkan dalam APBD.

Hutang Anies bersumber dari; hutang Rp 3,6 triliun dari pemerintah pusat untuk Proyek Jakarta International Stadium (JIS), Bank DKI Rp 180 miliar untuk commitment fee Formula E dan pendanaan Ancol sebesar Rp 1,4 triliun. Total lebih dari Rp 5 triliun.

Legacy Anies pada warga Jakarta adalah mahakarya yang akan selalu menjadi catatan buruk sebagai Capres Nasdem 2024.

Bagi warga Jakarta, tentu saja menjadi pukulan yang sangat mengecewakan. Karena baru kali pertama, gubernur DKI Jakarta mewariskan hutang begitu banyak.

Terlebih hutang tersebut tidak dirasakan warga Jakarta, meski warga akhirnya yang menanggung beban melalui pajak. Tak pelak, Anies didaulat sebagai Raja Hutang.

Anies Baswedan wariskan hutang Rp 5 triliun bagi warga Jakarta, menjadi legacy yang sulit dipungkiri.

Warisan (legacy) hutang Anies kini menjadi beban warga Jakarta, melalui pajak yang dikumpulkan dalam APBD.

Hutang Anies bersumber dari; hutang Rp 3,6 triliun dari pemerintah pusat untuk Proyek Jakarta International Stadium (JIS), Bank DKI Rp 180 miliar untuk commitment fee Formula E dan pendanaan Ancol sebesar Rp 1,4 triliun. Total lebih dari Rp 5 triliun.

Legacy Anies pada warga Jakarta adalah mahakarya yang akan selalu menjadi catatan buruk sebagai Capres Nasdem 2024.

Bagi warga Jakarta, tentu saja menjadi pukulan yang sangat mengecewakan. Karena baru kali pertama, gubernur DKI Jakarta mewariskan hutang begitu banyak.

Terlebih hutang tersebut tidak dirasakan warga Jakarta, meski warga akhirnya yang menanggung beban melalui pajak. Tak pelak, Anies didaulat sebagai Raja Hutang.