PROGRAM ABSURD ANIES: PENGADAAN LEM AIBON SEHARGA 82,8 MILIAR. BUAT APA?

Pengamat anggaran mengatakan bantahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait sejumlah anggaran yang dianggap ganjil oleh DPRD seperti "terciduk oleh publik."

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal.

"Itu mengada-ada. Mereka (Pemprov DKI Jakarta) seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan," ujar Uchok.

"Sebetulnya kalau tidak diteriakin (oleh publik), kalau tidak dipublikasi, (rancangan anggaran) jadi final. Untung ini diteriakin."

Uchok mengatakan sebelum dipublikasikan, seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anies Baswedan mengatakan polemik terkait perencanaan APBD 2020 terjadi karena sistem penganggaran elektronik yang menurutnya 'kurang cerdas'.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji," ujar Anies.

"Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan (pengisian data) manual."

Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, mengkiritik sejumlah komponen pada rancangan anggaran yang dinilainya ganjil, di antaranya adalah pengadaan:

lem Aibon untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar;

pulpen menggambar untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur senilai Rp123,8 miliar;

sekitar 7.000 komputer untuk Dinas Pendidikan, masing-masing seharga Rp15 juta dengan total anggaran senilai Rp121,2 miliar;

empat unit storage dan 10 unit server untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik senilai Rp65,8 miliar.

Pengadaan lem Aibon dan pulpen ini sontak menerima kritikan publik.

William juga mengkiritik penganggaran komputer yang jauh lebih tinggi dari harga di pasar.