ANIES YANG PAMER DI AUSTRALIA, TAPI ELEKTABILITAS GANJAR YANG TERTINGGI

Juru Bicara Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, menanggapi hasil survei lembaga independen Utting Research asal Australia terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia.

"Tren peningkatan, bounce back elektabilitas Anies membuat sangat dekat dengan dua bakal capres lainnya," kata Tatak Ujiyati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, (28/7/2023), seperti dilansir dari Antara.

Tatak Ujiyati menjelaskan kembali bahwa naiknya elektabilitas Anies dalam waktu cepat atau sering disebut dengan bounce back menunjukkan tren peningkatan.

Sebelumnya, elektabilitas Anies Baswedan dalam survei oleh berbagai lembaga, berkisar di 20 persen dan terpaut cukup jauh dari dua bakal capres lainnya.

"Bagaimanapun hasil survei, kami mengajak seluruh relawan Anies untuk tetap optimis dan justru memandang hasil survei ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras di lapangan dan memperkuat dukungan kepada Pak Anies," katanya Tatak.

Ia enjelaskan bahwa pihaknya sangat memahami tentang survei karena lama berkecimpung di bidang tersebut. Oleh sebab itu, melihat berbagai hasil survei, dia merasa tidak terlalu risau.

Survei dari Lembaga Utting Research Australia menempatkan Anies Baswedan di posisi tiga dengan suara 27 persen dibandingkan dengan Ganjar Pranowo 34 persen dan Prabowo Subianto 33 persen.

Menurut dia, survei merupakan gambaran keadaan pada saat pengambilan sampel sehingga sangat bisa berubah pada waktu-waktu yang lain.

Selain itu, lanjut dia, survei juga memiliki potensi salah, baik disebabkan unsur sampling atau sampling error maupun potensi kesalahan di luar sampling (non-sampling error) yang tidak bisa diabaikan.

"Bisa saja kenyataan sesungguhnya berbeda dari potret hasil survei. Hal ini terbukti pada waktu Pilkada DKI Jakarta, Anies yang selalu ditempatkan sebagai underdog oleh berbagai survei sebelumnya, tetapi pada hari-H pilkada, Anies justru menang," katanya menegaskan.

Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

 

WAJAR DIPECAT JOKOWI, ANIES SERING SALAH BACA DATA

Kritik dari Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan kembali mendapatkan serangan balik. Kali ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang terang-terangan bilang Anies salah baca data.

"Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul," ungkap Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Meski demikian, Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini.

"Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian juga membalas kritik Anies. Dia mengatakan, yang disebut pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi merupakan salah interpretasi data BPS.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu. Itu data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu lalu (24/5/2023).

Hedy menjelaskan, bertambahnya jalan kabupaten terjadi karena adanya peralihan jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Yang nambah itu statusnya, bukan jalan barunya, Gak (bukan jalan baru), kan kita ada program pembangunannya. Dilihat di data program, jangan diliat dari data status," katanya.

Adapun pembangunan jalan nasional yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, ungkap Hedy, sejak tahun 2014 sudah ada pembangunan jalan kurang lebih 1.150 KM.

"Sekarang pembangunan jalan nasional sudah 1.150-an di zaman Jokowi. Dari tahun 2014. Saya tuh gak mau membandingkan lah, semua yang ngerjain kan Bina Marga," ujarnya.

"Itu (1.150 KM) yang tuntas. Kan jalan itu kita mulai ada yang statusnya sekarang masih tanah, yang sudah tuntas itu 1.150 an. Itu jalan nasional doang," imbuh dia.

Hedy mengatakan, pembangunan jalan nasional dan jalan tol di era Presiden Jokowi dilakukan secara seimbang. Artinya, tidak ada yang lebih unggul ataupun paling digenjot, baik dari pembangunan jalan berbayar maupun non berbayar.

"Gak ada (yang lebih unggul), jalan tol (dengan jalan nasional) ya seimbang lah," tutur Hedy.

Anies sebelumnya berpidato mengenai pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) vs era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Anies bilang era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.

"Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies.

 

ANIES BUNGKAM KETIKA DITANYA SOAL IKN

Ganjar dan Anies berada di satu tempat saat menghadiri acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kemarin.

Anies, seperti biasa, muter-muter tidak berani menjawab tegas. Anies merasa heran dan bertanya balik apakah pembangunan IKN ada masalah.

"Saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya (soal pembangunan IKN) apa ada masalah ya sebetulnya?" kata Anies.

"Kok saya tidak ditanyain dengan pangan murah, bagaimana subsidi BBM, itu kok tidak pernah ditanyakan, kok IKN selalu ditanyakan, ya apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya?" tanya Anies lagi.

Jawaban Anies sangat beda dengan Ganjar. Ganjar tegas menjawab dia janji akan tuntaskan pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden terpilih.

"Iya karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," kata Ganjar.

"Kita akan berbicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai, yang kemudian nol karbon. Dalam arti tidak ada polusi. Kita berbicara pengelolaan sampah yang jauh lebih baik, kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya mencemari dan itu adalah masa depan," katanya lagi.

Anies ditanya mau atau tidak, dia malah bicara ngelantur ke mana-mana. Padahal jawab iya atau tidak. Simpel. Tapi di otak Anies mungkin dia punya prinsip, kalau bisa berikan jawaban yang memusingkan, untuk apa berikan jawaban simpel dan mudah. Ngelesnya itu lho, udah kayak bajai.

Padahal belum lama ini Anies menunjukkan peta Indonesia di malam hari di mana hanya di Jawa yang terpusat di Jakarta dan Surabaya saja yang terang. Sisanya agak gelap. Lalu dia bilang itu adalag ketimpangan.

Giliran IKN dibangun di Kalimantan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan, Anies terkesan tidak mendukung dan malah mau menghadang.

Dari cara Anies menjawab, terlihat jelas Anies tidak mengerti inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Kadang suka bingung, apakah benar orang ini cerdas seperti yang digembar-gemborkan oleh buzzernya?

Menjawab dengan cara bertanya balik adalah ciri-ciri orang konyol yang tidak mau memberikan jawaban pasti. Bagi buzzer, pasti dianggap keren dan hebat, hehehe.

 

ANIES GAGAL TOTAL ATASI MASALAH DI JAKARTA, TAPI INGIN MEMIMPIN INDONESIA ???

Pengamat Kota Nirwono Yoga mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal mengatasi banjir Jakarta, Minggu (9/10/2022).

Bukan tanpa alasan, Nirwono mengatakan, terjadinya banjir kiriman dan banjir lokal yang melanda DKI Jakarta khususnya pada wilayah Jakarta Selatan beberapa hari belakangan ini mengindikasikan kurang berhasilnya Anies dan belum siapnya Pemprov DKI dalam mencegah banjir.

“Banjir kiriman yang diakibatkan luapan air sungai telah membanjiri permukiman di sekitar bantaran sungai. Sementara, banjir lokal diakibatkan buruknya sistem saluran air atau drainase kota seperti yang terjadi di Jalan Tb Simatupang, Fatmawati, dan Kemang Raya,” ungkap Nirwono saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (9/10/2022).

Seperti yang diketahui, beberapa hari belakangan ini terkhususnya pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, DKI Jakarta terus diguyur hujan lebat disertai petir dari sore hingga malam hari. Hujan tersebut sempat menggenangi 60 titik RT di daerah DKI Jakarta dan beberapa diantaranya mengharuskan warganya untuk mengungsi. Tak hanya itu insiden banjir tersebut sempat melumpuhkan beberapa ruas jalan Kota Jakarta terkhususnya pada daerah Simatupang dan menyebabkan insiden robohnya tembok pembatas gedung MtsN 19 Jakarta Selatan yang menimbulkan 3 korban meninggal dan luka-luka.

Nirwono menilai, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak efektif mengatasi banjir. Sementara program grebek lumpur sungai dan saluran air atau drainase sebaiknya dikerjakan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang musim hujan saja. Pengadaan dan penambahan pompa juga tidak banyak membantu jika daerah sekitar juga terjadi banjir dan sungai penuh dengan air.

Maka solusinya, Nirwono menyarankan untuk melakukan pembenahan sungai dalam artian melakukan pengerukan, diperdalam sungainya, dihijaukan sekitaran sungainya dan merelokasi pemukiman warga. Serta didukung dengan revitalisasi situ atau danau atau embung atau waduk (SDEW sebagai daerah tangkapan air) dan memperluas RTH baru (sebagai daerah resapan air)

Selain itu, melakukan rehabilitas saluran air juga penting untuk dilakukan. Rehabilitasi seluruh saluran air atau drainase dengan diperbesar dimensi saluran air yang ada misal dr 50 cm ke 1,5 m, 1 m ke 3m, 1,5m ke 5 m dan terhubung ke SDEW dan RTH terdekat untuk ditampung dan diterapkan secara maksimal.

SEHARUSNYA ANIES SADAR, TELAH GAGAL MEMUASKAN WARGA JAKARTA

Kurang dari sebulan habisnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan berada pada titik terendah. Temuan survei Nusantara Strategic Netwok (NSN) menunjukkan hanya 30,3 persen publik ibukota yang merasa puas.

Jika dilihat dalam setahun terakhir, kepuasan publik terhadap Anies tidak pernah menembus 40 persen. Sementara itu sebanyak 58,8 persen merasa tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 10,9 persen.

“Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen,” kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta pada Sabtu (24/9).

Menurut Riandi, buruknya persepsi publik terhadap Anies tidak lepas dari berbagai kontroversi yang muncul dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik tidak melihat keseriusan Anies dalam membangun Jakarta dan merealisasikan janji-janji politiknya.

“Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah, tanpa ada hal-hal yang lebih substantif,” tandas Riandi.

Anies mengganti puluhan nama jalan di ibukota dengan nama-nama tokoh Betawi. Sementara itu tidak banyak pembangunan infrastruktur yang menonjol yang dilakukan Anies. Banyak dari proyek-proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya dibangun oleh pemerintah pusat atau kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan pusat.

“Yang ditonjolkan Anies adalah pembangunan kembali kampung-kampung yang sebelumnya digusur pada masa Ahok, seperti korban gusuran di Bukit Duri,” lanjut Riandi.

Pada faktanya warga tetap direlokasi ke rumah susun, seperti yang pernah dilakukan Ahok. Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan, hingga mengembalikan nama Batavia di kawasan Kota Tua.

“Kontroversi membuat Anies sering diperbincangkan, tetapi dengan sentimen yang negatif,” jelas Riandi.

 

KEKUATAN POLITIK IDENTITAS ANIES AKAN KEMBALI DIGUNAKAN DI 2024

Optimisme Anies Baswedan sebagai kandidat capres 2024 sedemikian kuat, tergambarkan dari pernyataannya ketika berbicara di hadapan pendukung. Dia pun menunjuk pengalamannya ketika pilgub DKI 2017, meskipun hasil survei pada saat itu seperti dialaminya saat ini, tidak satu pun lembaga yang mengunggulkan dirinya, nyatanya dia memenangkan kontestasi.

Narasi tentang optimisme ini bisa jadi merupakan modal utama Anies untuk meyakinkan para pemilihnya, karena tanpa bekal yang satu ini mereka seperti tidak lagi berani berharap, jika tidak boleh disebut ibarat menangkap angin.

Mencermati perkembangan survei elektabilitas para kandidat, suka atau tidak suka, dua nama selain anieslah yang silih berganti berada di puncak, sementara Anies harus puas hanya berada di bawah mereka berdua. Menarik apa yang dikemukakan pengamat politik Ray Rangkuti, bahwa ketika Anies mengungkapkan sejarah keberhasilannya saat pilgub Jakarta, yang terekam oleh publik justru sisi buram proses kontestasi saat itu. Dan Anies hanya ketiban rejeki nomplok dari kompetitornya karena kesrimpet lidah.

Apalagi jika dilihat para pendukungnya sangat intens mengedepankan isu-isu sara guna menyerang calon lain. Dalam konteks yang sama,kembal Anies hanya bisa menunggu nasib baik kembali berpihak kepadanya, jika hal yang sama seperti pilgub dulu, terulang pada saat pilpres. Menurut Ray, ada persepsi yang tidak simetris antara yang diharapkan oleh sang kandidat dibandingkan bayangan para pemilih, ketika dikilaskan keberuntungannya ketika memenangkan pilgub dulu.

Di benak Anies, survei yang jeblok tidak berarti apa-apa jika menggunakan strategi yang tepat, yang menjadi fokus bukanlah hasil survei melainkan hasil akhir. Namun audiens membayangkannya dengan pola pikir yang sangat berbeda. Mereka justru lebih mengingat penggunaan cara-cara intimidatif serta provokatif yang sangat kental, yang menyebabkan Ahok sebagai kompetitornya saat itu menjadi korban isu sara, tudingan penistaan agama, dan berujung kriminalisasi oleh para pemuka agama yang mensponsosri Anies.

Kalau dianalogikan dengan pilgub DKI dengan menggunakan isu sara sebagai trik kampanye, maka publik akan melihat pilpres kali ini akan jauh lebih mengerikan dibanding pilpres tahun 2019, yang kita ingat sebagai kelanjutan strategi yang digunakan pada pilgub DKI.

Publik niscaya akan menilai ada yang berjalan tidak pada yang semestinya, jauh dari gaya demokrasi yang sehat, manakala untuk mendapatkan kemenangan, mereka tidak peduli dengan perasaan terancam dan terintimidasi bagi pendukung pihak kompetitor. Jika situasinya sudah sejauh itu, mungkin publik akan mempersepsikan pilpres sebagai formalitas belaka, karena yang disasar bukan pada proses demokrasi yang elegan, melainkan pada hasil akhir yang seolah dijejalkan harus mereka menangkan.

 

PENDUKUNG ANIES PANIK! ERICK THOHIR TUNJUKKAN SURAT FIFA SOAL JIS

Polemik renovasi Jakarta International Stadium (JIS) menemui titik terang. Federasi sepak bola internasional (FIFA) akhirnya mengeluarkan surat terkait stadion megah di Jakarta Utara itu.

Jika ingin stadion warisan Anies Baswedan berbiaya Rp5 trilun itu dipakai pada gelaran Piala Dunia U-17, maka rumput di lapangan utama wajib diganti.

Rekomendasi itu menjadi tamparan keras bagi para pendukung Anies yang selama ini koar-koar mengklaim rumput JIS berkualitas bagus. Bahkan banyak pendukung Anies yang mengatakan renovasi JIS beraroma politik.

“Terkait hasil laporan kondisi JIS, FIFA menyampaikan bahwa perlu dilakukan pengantian rumput beserta pemeliharaannya,” kata Ketua PSSI Erick Thohir di konferensi pers ketika membacakan rekomendasi FIFA dilansir Rabu (26/7/2023).

“Terkait hal tersebut, kami akan follow up, termasuk menerima kunjungan FIFA pada 28 Agustus nanti yang juga akan mengecek stadion-stadion yang kita usulkan untuk FIFA U-17," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyebut PSSI sebagai LOC (Local Organizing Committee) akan senantiasa bekerja berdampingan dengan pemerintah dan JIS dalam proses pemeliharaan rumput tersebut.

Hal itu diperlukan agar kegiatan pitch management dapat menghasilkan kualitas rumput terbaik.

“Tak hanya JIS, kita ingin ada enam hingga delapan stadion yang ada di seluruh Indonesia punya standar sesuai FIFA,” tuturnya.

“Baik rumput maupun standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan untuk memanggungkan laga internasional," pungkasnya.